oleh

Sistem Zonasi PPDB Di Tuban Jadi Bahasan DPRD Tuban

TUBAN. Netpitu.com – Munculnya berbagai permasalahan tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sistem Zonasi, kini Komisi C DPRD Tuban beranjak ke Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban, Senin (01/07/2019).

Dalam kunjungannya tersebut di terima langsung oleh Kepala Dinas Pendidikan Nur Khamid di ruang rapat Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban.

Didepan kunjungan para wakil rakyat Tuban, Nur Khamid mengatakan bahwa pelaksanaan PPDB Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban paling akhir dibanding kabupaten atau kota lain.

Menurutnya, mematangkan persiapan lebih diutamakan dari pada tergesa-gesa namun dapat menimbulkan masalah.

“Menurut saya lebih baik persiapan yang matang sehingga tidak menimbulkan masalah sehingga dalam pelayanan masyarakat dapat merasa terpuaskan,” ujarnya.

Baca Juga :  Buka MTQ se- Jatim di Tuban, Khofifah Inginkan Jatim Jadi Juara Umum MTQ Nasional di 2020

Nur Khamid juga mengatakan bahwa PPDB sistem Zonasi di Kabupaten Tuban sebenarnya sudah dilaksanakan sejak tahun 2018, akan tetapi peraturan yang dikeluarkan oleh Kemendikbud dulunya tidak serumit ini.

“Dulu juga sudah menggunakan sistem zonasi, tp Tidak seketat pada tahun ini,” jelasnya juga di depan netpitu.com.

Banner IDwebhost

Dikatakan oleh Andhi Hartanto Anggota Komisi C DPRD Tuban, bahwa salah satu tetangganya asal Kecamatan Soko, sudah 10 tahun bekerja di daerah Tuban kota, akan tetapi identitas yang dimiliki masih berpenduduk asal Soko. Sehingga ketika mau mendaftarkan anaknya sekolah di wilayah tuban menjadi kesulitan.

Baca Juga :  Wabup Budi Irawanto Berharap Peserta Building Positive Character Bisa Dikembangkan

“Hal seperti ini menjadikan keluh kesah masyarakat semakin meningkat” ungkap politisi asal PDI-P itu.

Menanggapi permasalahan itu, Nur Khamid menjelaskan bahwa permasalahan seperti itu bisa di atasi dengan memberikan surat keterangan domisili dari Kepala Desa atau Kelurahan.
“Akan tetapi, jika hal itu di buat main-main maka resikonya adalah siswa tersebut dikeluarkan di sekolah atau yang bersangkutan bisa masuk dalam sel tahanan,” paparnya.

Baca Juga :  Blusukan ke Desa Bupati Tuban Resmikan Dua Lokasi Wisata

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Tuban Hj. Tri Astuti, turut menuturkan bahwa PPDB dengan sistem Zonasi seharusnya juga harus mempertimbangkan fasilitas dan sarana prasaran yang ada pada lembaga sekolah tersebut.

“Karena adanya siswa memilih sekolah yang jaraknya agak jauh dari rumah, pastinya juga mempertimbangkan sarana prasarana dan juga kualitas sekolah itu sendiri” ujar Tri Astuti.

(met)

Bagikan :