oleh

Usulan Syukur Priyanto Untuk Kaji Ulang Izin Pasar Ngampel Dianggap Menyesatkan

BOJONEGORO. Netpitu.com – Pernyataan wakil ketua DPRD Bojonegoro, Syukur Priyanto, yang usul kaji ulang izin pasar Desa Ngampel, dianggap menyesatkan dan bisa memicu keresahan masyarakat.

Menanggapi steament wakil ketua DPRD Bojonegoro, Syukur Priyanto, di salah satu media online Bojonegoro tersebut, Ketua Dewan Pengurus Daerah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat ( DPD LPM ) Kabupaten Bojonegoro, Edy Kuntjoro, mengatakan sebagai pernyataan menyesatkan dan bodoh. Usulan tersebut juga dianggap sebagai intervensi kewenangan yang berlebihan.

” Ada kepentingan apa kok tiba-tiba Syukur minta izin pasar dikaji ulang. Seharusnya dia tahu bahwa perizinan adalah salah satu pelayanan pemerintah yang diatur dengan ketentuan peraturan pemerintah dan perundang-undangan. Jika semua ketentuan persyaratan terpenuhi wajib hukumnya bagi penyelenggara perizinan menerbitkan izin yang dimohonkan,” ujar Kuntjoro, Senin, (2/9/2019).

Lebih lanjut dikatakan, Pemerintah wajib menjamin adanya kepastian hukum. Jika tidak maka yang terjadi adalah kesewenang-wenangan dalam menjalankan kekuasaan pemetintahan. Seperti yang ditunjukkan oleh wakil ketua DPRD Bojonegoro dalam steatmentnya di media tersebut adalah bentuk arogansi kekuasaan.

Baca Juga :  Semen Indonesia Pabrik Tuban Launching Koperasi Petani Greenbelt

Seorang anggota dewan perwakilan rakyat harusnya melakukan fungsi kontrol terhadap penyelenggaraan pelayanan publik, termasuk perizinan. Selain itu juga mendorong proses percepatan pelayanan perizinan. Bukannya malah memberikan pendapat menyesatkan yang tidak berdasar hukum.

“Saat terjadi hambatan izin pasar Ngampel ngapain saja dia. Saat warga masyarakat berbondong-bondong mempertanyakan proses perizinan yang macet kemana saja dia. Bukannya membantu menyelesaikan masalah rakyat malah memasang batu sandungan.” ujar Kuntjoro.

Rakyat harus terus bergerak melakukan perlawanan jika ada praktik penyelenggaraan pemerintahan yang tidak sesuai ketentuan peraturan perundangan. Apalagi jika sudah mengetahui kualitas wakilnya di DPRD tidak memiliki kapasitas yang memadai.

Banner IDwebhost

Usul Syukur soal kaji ulang izin pasar Ngampel menurut Kuntjoro tidak memiliki dasar hukum dan menyesatkan. Karena pada dasarnya pembangunan pasar Desa Ngampel tidak menggunakan uang negara baik yang berasal dari APBN, APBD maupun APBDes.

Baca Juga :  Tolak Pembangunan Pasar Besar PPBT Adukan Permasalahan ke DPRD Tuban

Seluruh pembiayaan pembangunan pasar Desa Ngampel menjadi tanggung jawan pihak ketiga ( investor ). Sehingga jika terjadi adanya perubahan nilai investasi bangunan hal tersebut menjadi beban pihak ketiga.

Pihak Pemerintah Desa tidak dibebani pengembalian biaya investasi pembangunan sepeserpun. Sebaliknya setelah masa tenggang waktu perikatan perjanjian kerja sama antara pihak Pemdes Ngampel dan pihak ketiga ( investor ) berakhir atau telah jatuh tempo, maka seluruh aset investasi bangunan pasar Desa Ngampel menjadi milik sepenuhnya Pemerintah Desa Ngampel.

Dalam akta perjanjian kerja sama antara pihak Pemdes Ngampel dengan pihak ketiga tersebut disebutkan, bahwa pihak pengelola pasar hanya diperbolehkan menyewakan kios pasar dengan ketentuan hak pakai. Dan pengelola pasar dilarang memperjualbelikan kios pasar kepada pengguna dengan hak guna bangunan.

“Jadi sistemnya sewa murni dan tidak ada istilah jual beli kios pasar,” ujarnya lebih lanjut.

Baca Juga :  Peringatan BBGRM XVI Dan HKG PKK Ke-47 Tingkatkan Semangat Gotong Royong

Dengan demikian usul Syukur Priyanto untuk kaji ulang izin pasar Desa Ngampel tersebut tidak masuk akal dan ngawur. Lantaran tidak ada aturan perundang-undangan dan ketentuan peraturan pemerintah yang dilanggar dalam penerbitan izin pasar Desa Ngampel.

Soal adanya hambatan penerbitan izin pemanfaatan tanah Desa untuk bangun guna serah pasar Desa menurut keyptua DPD LPM Bojonegoro, telah dilaporkan ke Presiden RI, Joko Widodo, dan ditembuskan kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri Sekretaris Negara, dan Gubernur Provinsi Jawa timur.

Selain itu, hambatan pelayanan perizinan pasar Desa Ngampel ini juga sudah dilaporkan ke Ombudsman RI.

(yon/ro)

Bagikan :