oleh

Hari Ini Sidang Gugatan PI Kembali Digelar, Penggugat Ajukan 31 Bukti

-HUKUM-254 views

BOJONEGORO. Netpitu.com – Pengadilan Negeri ( PN ) Bojonegoro, Selasa, (03/11/2020), hari ini, kembali menggelar sidang gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) atas kerjasama penyertaan modal Participating Interest (PI) antara Pemkab Bojonegoro dan PT. Surya Energy Raya (SER). Ada sekitar 31 bukti yang akan diusung oleh penggugat dan penggugat intervensi.

Ke 31 bukti tersebut rencananya akan diserahkan jepada majelis hakim PN Bojonegoro.

Dari 31 bukti yang ada, Agus Susanto Rismanto, penggugat PI Migas blok Cepu, menyiapkan 24 bukti, dan 7 bukti lainnya diajukan oleh Anwar Sholeh, selaku penggugat intervensi.

Bukti-bukti yang disampaikan oleh penggugat ke majelis hakim mulai dari fotocopy kartu keluarga, peraturan pemerintah, hasil pemeriksaan BPK RI, hingga rekomendasi Komisi A DPRD Bojonegoro, hingga hasil koreksi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang berkaitan dengan kerjasama PI.

Dijadwalkan oleh majelis hakim yang menyidangkan perkara gugatan PMH ini, sidang kali ini merupakan sidang pembuktian legal standing penggugat dan penggugat intervensi.

Baca Juga :  M. Rozi Bicara Blak-blakan Soal Dugaan Jual Beli Proyek di Dinas Pendidikan ( 2 ) : Siapa Yang Bermain ?

Majelis hakim PN Bojonegoro sendiri memasukkan gugatan kerjasama PI blok Cepu ini ke dalam gugatan Citizen Lawsuit atau gugatan warga negara kepada penyelenggara negara ( pemerintah ) yang dianggap lalai dalam melindungi hak-hak warga negara.

Kelalaian tersebut diibaratkan sebagai bentuk Perbuatan Melawan Hukum. Selanjutnya, Pemerintah dihukum supaya mengeluarkan kebijakan untuk menyelesaian persoalan kelalaian tersebut.

Sebelumnya, dikatakan oleh ketua majelis hakim perkara ini, Salman Al Farizi, SH. MH. gugatan cintizen lawsuit tidak diatur secara khusus dalam peraturan hukum negara. Namun dalam praktiknya, peradilan di Indonesia pernah beberapa kali menyelenggarakan pengadilan citizen lawsuit.

Untuk memperkuat kedudukan sebagai penggugat, Agus Susanto Rismanto, yang dihubungi netpitu.com melalui handphonenya mengatakan bahwa dirinya secara sah adalah waga negara Indonesia asli dan perkara yang diajukan ke pengadilan merupakan produk kebijakan penyelenggara negara yang bertentangan dengan hukum di Indonesia.

Kebijakan pemerintah Kabupaten Bojonegoro, yang menetapkan bagi hasil keuntungan dalam kerjasama penyertaan modal PI blok Cepu, sebesar 75 persen untuk PT. SER, dan 25 persen untuk Pemkab Bojonegoro, adalah tidak sesuai ketentuan peraturan perundangan Indonesia dan merugikan hak-hak rakyat.

Baca Juga :  Usut Kasus Dugaan Jual Beli Proyek Usulan Dewan di Dinas Pendidikan, Mantan Ketua Dewan Ini Minta Polisi Ajukan Audit Investigasi

“Dengan memberikan bagi hasil keuntungan 75 persen kepada PT. SER, sama saja Pemkab Bojonegorontelah menjual atau menghilangkan sebagaian hak-hak rakyat Bojonegoro dalam menikmati hasil pengelolaan sumber daya alam daerahnya berupa minyak dan gas bumi,” ujar Agus Susanto Rismanto.

Seharus, rakyat Bojonegoro bisa lebih merasakan hasil pengelolaan migas yang diusahakan di Bojonegoro ini. Namun karena adanya perjanjian kerjasama dengan PT. SER ini, akibatnya hak PI yang diserahkan ke daerah untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat ini tidak memenuhi harapan pemerintah (pusat).

“Itu karena 75 persen keuntungannya diberikan kepada PT. SER, sedangkan Bojonegoro hanya kecipratan keuntungan PI 25 persen. Padahal semua resiko bencana dan resiko sosialnya ditanggung oleh rakyat Bojonegoro,” tambah Agus Susanto Rismanto.

Baca Juga :  Menelisik BOP Pontren, MDT dan TPQ Untuk Pencegahan Covid-19

Hal yang senada juga diungkapkan oleh Anwar Sholeh, ia pun menyayangkan sikap pemerintah Bojonegoro pada waktu itu (2005, red). Yang telah gegabah melakukan perikatan perjanjian kerjasama penyertaan modal PI tanpa memenuhi ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

“Akibatnya ya begini ini, rakyat Bojonegoro tetap miskin, tak berdaya dan hanya menjadi penonton pinggiran yang tetap ” ngenes “. Sementara PT. SER yang menjadi mitra kerjasama Pemkab Bojonegoro berpesta pora menikmati hasil keuntungan PI. Ini kan tidak adil,” ucap Anwar Sholeh kepada netpitu.com.

Selanjutnya, kedua warga Bojonegoto yamg menggugat kerjasama PI blok Cepu itu berharap agar majelis hakim PN Bojonegoro bertindak adil dan memberikan putusan seadil-adilnya pada perkara gugatan ini. Lantaran hak PI Kabupaten Bojonegoro selaku daerah penghasil migas merupakan hak mutlak rakyat Bojonegoro, untuk pembangunan daerah dan kesejahteraan rakyat.

(ro)

Bagikan :