oleh

Demi Pendapatan Daerah, Parkir Berlangganan Perlukah Dihapus ?

BOJONEGORO. Netpitu.com – Masih rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari parkir berlangganan memunculkan wacana penghapusan retrebusi parkir berlangganan kendaraan bermotor di Bojonegoro yang dipungut setiap tahun.

Menurut Kepala Badan Pendapatan Daerah ( Bapenda ), Heri Sudjarwo, parkir berlangganan kendaraan bermotor yang realisasinya berbarengan dengan pembayaran pajak bermotor tidak memenuhi rasa keadilan.

Lantaran warga Desa yang tinggal di pedesaan dan tidak pernah berpergian ke kota dirugikan. Selain itu besaran uang parkir berlangganan kendaraan bermotor di Bojonegoro masih relative rendah atau Rp. 20 ribu.

Dengan target pendapatan parkir berlangganan Rp. 7,3 milyar setahun, angka perolehan pendapatan daerah melalui parkir tersebut masih bisa ditingkatkan dengan menghapus parkir berlangganan dan menggantinya melalui parkir harian.

“Mending dihapus aja parkir berlangganan sebagai gantinya buat parkir harian (insidentil),” ujar Heri Sudjarwo.

Baca Juga :  Perhitungan Sementara Pilkades Sukorejo, Budi Suprayitno Unggul Mutlak

“Dari asumsi 330 ribu kendaraan yang di Bojonegoro, saya ambil untuk Kecamatan Kota dan Kecamatan lain yang berpotensi, dalam setahun bisa mendapat Rp. 31 milyar,” tambah Heri Sudjarwo.

Sementara itu menanggapi wacana penghapusan parkir berlangganan ini yang disampikan kepala Bapenda ini, Kepala Dinas Perhubungan Bojonegoro, Adi Wicaksono, mengatakan tidak setuju jika parkir berlangganan dihapus.

Banner IDwebhost

Lantaran potensi jumlah kendaraan bermotor di Bojonegoro itu sangat besar. Di Bojonegoro ada 332 ribu unit kendaraan bermotor dan pertambahan unit sepeda motor yang menjadi obyek pungutan retrebusi dalam satu bulan ada seribu hingga dua ribu. Kalau dalam satu tahun kurang lebih 12 ribu sampai 15 ribu unit.

“Lha kalau itu tidak dipungut parkir berlangganan perolehan pariir harian kita akan sedikit,” kata Adi Wicaksono, di kantornya, Rabu (3/7/2019).

Baca Juga :  Hambat Izin Pasar Ngampel Bupati Bojonegoro Dilaporkan Ke Presiden

Menurut Adi, jika parkir dalam sehari ada 10 ribu kendaraan yang parkir di Bojonegoro maka hanya akan mendapat Rp. 10 juta, berarti dalam sebulan hanya mendapat Rp. 300 juta.

“Dikali 12 bulan maka pendapatan parkir harian hanya Rp. 3,6 milyar. Jumlah ini kan lebih sedikit dari pendapatan parkir berlangganan,” lanjut Adi.

Salah satu solusi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah melalui parkir adalah dengan menaikkan biaya parkir berlangganan.

Sebelumnya, fraksi Partai Demokrat dalam memberikan pandangan umum akhir rapat paripurna LPJ Bupati Tahun Anggaran 2018, meminta Bupati untuk meninjau ulang retrebusi parkir berlangganan sebagai salah satu sumber PAD Kab. Bojonegoro.

“Fraksi Partai Demokrat meminta dan merekomendasikan agar Parkir berlangganan untuk ditinjau kembali, dan tempat parkir di Rumah Sakit Umum untuk digratiskan saja demi pertimbangan kemanusian,” ucap Afan, dari F-Demokrat.

Baca Juga :  ASN Mbolos Kerja Pasca Libur Lebaran Idhul fitri Terancam Sanksi Disiplin

Mengingat, lanjut Afan, adanya keluhan masyarakat bahwa masih terdapat pungutan parkir diluar yang dikelola oleh pihak ketiga atau ditenderkan. Hal ini tentunya bertentangan dengan prinsip dan sasaran dari Perda Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retrebusi Jasa Umum.

Karena bertentangan dengan prinsip keadilan, dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut tidak dirasakan oleh masyarakat dan juga tidak berdampak besar pada pendapatan PAD yang didapat.

(on/ro)

Bagikan :