oleh

Cegah Korupsi, Pemkab Bojonegoro Diminta Tak Cairkan Deviden PT. SER Sebelum Renegosiasi

Laporan ditulis oleh : Edy Kuntjoro.

BOJONEGORO. Netpitu.com – Gugatan Perbuatan Melawan Hukum ( PMH ) yang diajukan oleh Agus Susanto Rismanto, soal kerjasama PI blok Cepu antara Pemkab Bojonegoro dan PT. SER ( Surya Energy Raya ), mulai bergulir di meja persidangan Pengadilan Negeri Bojonegoro, Selasa, ( 04/08/2020).

Sayangnya, saat sidang dibuka oleh ketua majelis hakim, Salman Al Farazi, SH, MH, yang menyidangkan perkara perdata tersebut, hanya pihak Pemkab Bojonegoro yang hadir di persidangan. Sedangkan pihak tetgugat II, yakni PT. SER, dan tergugat III, PT. ADS ( Asri Dharma Sejahtera ) mangkir dari panggilan PN Bojonegoro.

Selain itu, ketua DPRD Bojonegoro dan Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) yang menjadi pihak turut tergugat l dan ll, juga tidak hadir dalam persudangan yang mulai digelar pukul 11.00 Wib.

Sidang perkara gugatan perdata ini menurut mantan anggota Komisi A DPRD Bojonegoro 2004 – 2009 – 2014 itu, bukanlah jalan terakhir langkah hukum yang akan ditempuhnya dalam merebut kembali hak rakyat.

Jika nantinya pengadilan menolak gugatan PMH ini, maka ia akan menempuh jalur lain. Seperti gugatan ke peradilan tara usaha hingga pelaporan pidana ke penegak hukum, jika memang nanti ditenukan unsur-unsur pelanggaran pidana.

Menurut Agus, Particypating of Interest merupakan upaya pemerintah pusat dalam memberikan kesejahteraan bagi masyarakat daerah penghasil migas, agar tak kembali terjadinya kutukan sumber daya alam pada setiap pengelolaan Migas.

Baca Juga :  PT. SGS Qualifor Lakukan audit FSC Controlled Wood pengelolaan hutan Perhutani KPH Tuban

Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2004 telah mengamanahkan pemberian bagian saham kepada pemerintah daerah penghasil migas agar masyarakat daerah tersebut turut sejahtera dengan dibukanya tambang Migas, kata Agus Rismanto, saat di Pengadilan Negeri Bojonegoro, Selasa, (04/08/2020).

Pemda Bojonegoro, tidak srharusnya menggandeng PT. SER dalam penyertaan modal ( Particypating of Interest ) blok Cepu. Jika alasannya Pemkab tidak mempunyai modal keuangan, itu tidak masuk akal. Karena Pemkab bisa menawarkan saham yang dikuasai PT. ADS, Perusahaan daerah pengelola PI Bojonegoro kepada masyarakat Bojonegoro. Bahkan Pemkab bisa mengajukan pinjaman ke Menteri Keuangan.

Dari awal, mantan anggota Komisi A itu menolak kerjasama Pemkab dengan PT. SER, yang ternyata dari keseluruhan modal yang diinvestasikan untuk pengelolaan PI ini PT. SER hanya memiliki permodalan sebesar sekitar 15 persen. Selebihnya, 85 persen modal lainnya milik Senangol, perusahaan yang berasal dari China.

Jika sebelumnya mantan ketua DPRD periode 1999 – 2004, Anwar Sholeh, menyoal pelanggaran dasar kerjasama Pemkab Bojonegoro dengan PT. SER, yang tidak sesuai dengan Perda Nomor 8 tahun 2002, tentang pembentukan Perusahaan daerah PT. Asri Dharma Sejahtera, sebagai pelaksana PI blok Cepu Kabupaten Bojonegoro dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2004.

Pelanggaran yang dimaksud Anwar Sholeh, pemilikan saham Pemkab Bojonegoro dalam kerjasama tersebut harus 51 persen atau lebih besar dari mitra kerjasamanya ( PT. SER ). Tapi yang terjadi tidak demikian. PT. SER mnguasai seluruh saham atau permodalan PI tersebut.

Baca Juga :  Hari Ini Sidang Gugatan PMH Ketiga, Menunggu Kehadiran KPK

Sehingga dalam kerjasama PI tersebut, Pemkab Bojonegoro hanya menikmati bagi hasil 25 persen dari keuntungan yang didapat dari pengelolaan Migas yang menjadi bagian Bojonegoro. Sedangkan PT. SER mengantongi bagi hadil keuntunfan sebesar 75 persen.

Agus Rismanto pun juga menyatakan hal yang sama. Selain tidak seduai dengan Perda 8 tahun 2002 dan PP Nomor 35 tahun 2004, Agus juga menyatakan bahwa surat keputusan persetujuan ketua DPRD Bojonegoro 2004 – 2009, Tamam Syaifuddin, atas kerjasama Pemkab dan PT. SER dalam pengelolaan PI Bojonegoro, tidak sah dan tidak bisa dijadikan dasar hukum kerjasama tersebut.

“Surat persetujuan itu tidak sah dan tidak bisa dijadikan dasar hukum. Dan dalam memberikan persetujuan tersebut, kami ( anggota DPRD ) tidak pernah dilibatkan. Saya sendiri sudah berulangkali mengingatkan dan mengusulkan kepada bupati dan ketua DPRD agar perjanjian kerjasama tersebut dibatalkan tetapi tidak dihiraukan,” ujar Agus Rismanto, lebih lanjut.

Menurut Agus, dari hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan maupun Komisi Pemberantasan Korupsi yang secara khusus diminta bantuan oleh Pemkab Bojonegoromuntuk melakukan supervisi kerjasama PI antara Pemkab dan PT. SER, telah nyata-nyata menemukan adanya potensi kerugian negara dalam pola bagi hasil kerjasama PI tersebut.

Baca Juga :  Pernyataan PT. SER di FGD Bikin Berang Penggugat Kerjasama PI

Skema bagi hasil PI, yang hanya memberikan keuntungnan 25 persen bagi Pemkab Bojonegoro sebagai daerah penghasil Migas dari blok Cepu dan 75 persen keuntungan untuk PT. SER, adalah suatu kesalahan yang harus diperbaiki.
Jika tidak, maka konsekuensi hukum yamg mengarah pada tindak pidana korupsi pun tidak bisa dihindari.

Bagi Agus Rismanto, gugatannya ke Pengadilan Negeri Bojonegoro ini merupakan upaya ketiga kali dalam mencegah terjadinya kerugian uang negara. Pertama, di jaman pemerintahan bupati Santoso. Kedua di jaman pemerintahan bupati Suyoto, dan ketiga pada pemerintahan sekarang ini.

Hanya saja, kali ini Agus Rismanto memilih penyelesaian kasus kerjasama PI tersebut ke jalur peradilan melalui gugatan Perbuatan Melawan Hukum ( PMH ) di Pengadilan Negeri Bojonegoro.

Agar tidak terjadi syakwasangka atau rasa curiga, Agus menawarkan kepada masyarakat Bojonegoro untuk melakukan gugatan intervensi ( gugatan yang sama ), baik secara perorangan ataupun lembaga.

“Dengan demikian masing-masing penggugat akan mengetahui bagaimana jalannya proses peradilan ini berlangsung,” ujar Agus Rismanto, kepada netpitu.com, di Pengadilan Negeri Bojonegoro, Selasa, (04/08/2020).

( Edy Kuntjoro )

Bagikan :