oleh

Pemkab Cairkan Saham PT. SER Rp. 1.3 T, Gugatan PMH di Pengadilan Tetap Jalan

BOJONEGORO. Netpitu.com – Penyelesaian konflik Pemkab Bojonegoro dalam pembagian deviden dan pencairan modal berjalan mulus dan selesai tanpa keributan. Rapat Umum Pemegang Saham PT. Asri Dharma Raya ( ADS ) berlangsung dengan win -win solution.

Saham PT. SER dicairkan, deviden dibagi, pengurus baru PT. ADS pun terbentuk dan disahkan. Besaran dana cadangan dan CSR pun disepakati. Konflik selesai. Tamat. Cerita tentang bagi hasil pengelolaan Particypating of Interest blok Cepu Bojonegoro pun ditutup. Happy ending bagi kedua belah pihak yang bertikai.

Namun, apakah persoalan kedua belah pihak telah benar- benar selesai ?. Bagaimana pula dengan nasib rakyat ?. Apakah rakyat harus kembali dipaksa menelan pil pahit harapan kosong kesejahteraan pengelolaan blok Migas ?.

Lantas bagaimana dengan langkah renegosiasi kerjasama kedua belah pihak ?. Dan apa langkah Pemkab Bojonegoro untuk mengamankan bagi hasil keuntungan yang semestinya bisa didapatkan lebih besar daripada PT. SER ?.

Bak memainkan buah catur di bidak papan yang dihuni dua musuh yang berseteru. Yang satu ngotot mempertahankan posisinya dengan memasang berbagai macam pertahanan dan satunya lagi melangkah menyerang menjatuhkan lawan.

Baca Juga :  Penggugat PI Tolak Draft Perdamaian PT. SER dan PT. ADS

Permainan catur kedua belah pihak kini hasilnya remis. Sama-sama menang dan tidak ada yang terkalahkan.

RUPS yang digelar di gedung Pemkab, Selasa, (04/08/2020) tersebut menyepakati pencairan Saham seri C milik PT. SER, sejumlah 52.424 lembar saham, setara Rp.1.363.284.000.000,-.

Sedangkan saham Seri B yang dibagikan sebagai keuntungan, untuk Pemkab Bojonegoro (PT ADS) sebesar USD 8.348.916,77, dan PT SER sebanyak USD 25.046.750,32.

Bagi hasil keuntungan ini sesuai dengan prosentase yang tertuang dalam perjanjian kerjasama Pemkab dan PT. SER. Yakni 25 persen untuk PT ADS dan PT SER mendapatkan 75 persen.

Dikutip dari media lokal Bojonegoro, dalam RUPS juga disepakati dana cadangan sebesar Rp1.601.600.000, dan tanggungjawab sosial perusahaan (corpoate social responsibility/CSR) sebesar 1% atau setara USD 334.667.83.

Agenda RUPS juga menyekati pengangkatan jajaran direksi, dan komisaris PT. ADS yang baru. Untuk jajaran direksi :
– Presdir Dr. Drs. Lalu Muhammad Syahril Majidi MM
– Direktur Arief Adi Wibowo
– Retno Purwaningsih

Sedangkan untuk jajaran komisaris :
– Pres Kom Dr. Drs. Ec. Sentot Imam Wahjono, M.Si
– Dr. Hj. Ifa Khoiria Ningrum
– Muhammad Zulkarnain

Baca Juga :  Cegah Korupsi Dua Penggugat Kerjasama PI Minta Bupati Tak Cairkan Deviden dan Saham Seri C

Gugatan Jalan Terus.

Kabar tentang direalisasikannya pencairan saham PT. SER dan pembagian deviden hasil penyertaan modal blok Cepu ini tidak menyurutkan tekad Agus Susanto Rismanto, warga Bojonegoro, yang tengah mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum ( PMH ) di Pengadilan Negeri Bojonegoro.

“Gugaran PMH di pengadilan terus jalan,” tegas Agus Rismanto, yang dihuhungi netpitu.com melalui oesan Whatsapp selulernya, Selasa, (04/08/2020).

Menurut mantan anggota Kojisi A DPRDvBojonegoro 2004 – 2014 itu, sesuai materi gugatan pihaknya tidak menghendaki RUPS, sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, dan merevisi perjanjanjian ADS dan PT, SER yang adil.bagi Bojonegoro.

“Gugatan Kita di pengadilan tetap harus berjalan, karena bagi hasil PI 2020 sampai dengan 2035 masih lebih besar potensi bisa kita dapat,” ujar Agus Rismanto.

Setelah RUPS, cash call/modal PT SER sudah dikembalikan, maka porsi pembagian 25 persen untuk PT ADS dan 75 persen untuk PT SER ke depan sangat melukai rasa keadilan dan itu tetap harus diperjuangkan, lanjut Agus.

Baca Juga :  Hari Ini Sidang Gugatan PMH Ketiga, Menunggu Kehadiran KPK

Dikatakan Agus, pihak telah 15 tahun mengusulkan skema bagi hasil pembagian keuntungan PI yang menguntungkan dan berpihak kepada daerah (Bojonegoro). Namun perjuangannya selalu kandas di tangan pengambil kebijakan..

Tapi, sambung Agus, bagi warga Bojonegoro tetap ada ruang untuk memperjuangkan ini. Paling tidak sampai dengan 2035 nanti, saat proses eksploitssi Migas blok Cepu berakhir.

“Sejarah akan.mencatat, dan akan dibaca anak cucu kita, siapa-siapa yang telah menggadaikan kekayaan Bojonegoro bukan untuk rakyatnya,” ujar Agus, lebih lanjut.

Bagi warga Bojonegoro dan kelompok masyarakat yang tidak menerima bagi hasil kerjasama Pemkab dan PT. SER, Agus menyatakan untuk mengajukan gugatan ke pengadilan.

“Semakin banyak (warga yang menggugat) semakin baik,” tambahnya.

(ro)

Bagikan :