oleh

Penyelesaian Izin Pasar Ngampel, Tim Pemkab Masih Tunggu SK Bupati

BOJONEGORO. Netpitu.com – Penyelesaian perizinan pasar Desa Ngampel, Kecamatan Kapas, Bojonegoro, masih menunggu SK tim Pemkab. SK yang sebelumnya telah diajukan ke Bupati Bojonegoro itu mengalami revisi.

“Tanggal 3 SK yang telah direvisi sudah diajukan ke Bupati,” ujar Kabid Ketahanan Pemerintah Desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ( DPMD ) Bojonegoro, Ira Mada, Jumat, (6/12/2019), di ruang kerjanya.

Kapan SK tersebut akan ditandatangani bupati Ira Mada tidak dapat memastikan. Lantaran bupati tengah berada di luar kota.

Diberitakan sebelumnya, rapat monitoring yang dihadiri Bupati, Sekda, Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Gunardi, Plt. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Djuono P., Kabag Hukum, Faizol, Kasi Datun Kejari Bojonegoro, Aditya, Kades Ngampel, Pudjianto, Ombudsman perwakilan Jawa timur, dan Edy Kuntjoro sebagai pihak pelapor.

Baca Juga :  Mentan : Sektor Pertanian Tetap Eksis di Tengah Pandemi Corona

Adapun kesimpulan yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan hasil monitoring Ombudsman terhadap penyelesaian laporan penundaan berlarut penerbitan izin pasar desa Desa Ngampel yang ditungkan dalam beriya acara menyebutkan bahwa “Setelah pertemuan ini Pemerintah Kabupaten Bojonegoro segera membentuk tim sesuai Permendagri nomer 1 tahun 2016 dan selanjutnya melaporkan perkembangannya kepada Ombudsman”.

Dengan belum selesainya pembentukan tim Pemkab Bojonegoro nantinya bertugas menetapkan jumlah kontribusi pendapatan desa setiap tahunnya selama kerja sama dengan investor, menjadikan penyelesaian izin pasar Desa Ngampel terus molor.

Baca Juga :  Pandemi Corona, DPRD Tuban Minta Pemda Perkuat Ekonomi dan Melibatkan UMKM

Edy Kuntjoro, ketua DPD LPM Bojonegoro, menyayangkan belum terbentuknya tim Pemkab dalam dua minggu setelah monitoring Ombudsman.

Banner IDwebhost

“Padahal saat monitoring Ombudsman disebutkan oleh Asisten l bupsti, Joko Lukito, Pemkab sudah membentuk tim dan tinggal di SK kan bupati. Mestinya jika mau bupati saat itu bisa langsung menandatangani SK tim itu kan,” keluh Edy Kuntjoro.

Dengan belum ditandatanganinya SK Tim Pemkab, Edy Kuntjoro, mengatakan hal tersebut akan mempengaruhi kecepatan penyelesaian izin pasar Desa Ngampel. Selain itu juga mempengaruhi penilaian pihak Ombudsman terhadap pelayanan perizinan di Bojonegoro.

Baca Juga :  LMDH Leran Terima Dana Sharing Produksi Kayu Dari Perhutani KPH Parengan

Karenanya dengan demikian dugaan maladministrasi penundaan berlarut pelayanan izin pasar Desa Ngampel yang proses pengajuannya sejak 2014 lalu itu bisa menjadi terbukti.

(ro/yon)

Bagikan :