oleh

Produksi Jagung dan Padi Hutan Sumbang Ketahanan Pangan Tuban

-EKONOMI-121 views

BOJONEGORO. Netpitu.com -Komisi II (Bidang Hukum, Pemerintahan dan Ketenagakerjaan) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tuban kembali melakukan kunjungan kerja, kali ini ke kantor Perum Perhutani KPH Parengan di kota Bojonegoro.

Hal itu dilakukan untuk juga membahas perijinan dan pelaksanaan tebangan kayu di Perum Perhutani jangan sampai melanggar UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, khususnya Pasal 13 ayat (1).

Selain membahas hal tersebut di atas, dalam kunjungan kerja ini membahas masalah Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) yang mana juga dihadiri oleh Ketua Paguyuban LMDH, Drs. Mulyanto.

Pada intinya rombongan DPRD Kabupaten Tuban ini untuk melakukan hearing tentang keluhan para petani hutan yang tak kunjung mendapatkan jatah dan berusaha memfasilitasi dalam mendapatkan pupuk bersubsidi dari Pemerintah.

Anggota Komisi II DPRD Tuban, Sumartono mengatakan, dalam kunjungannya tersebut membahas terkait ijin tebang yang dilakukan oleh Perum Perhutani Tuban.

“Kunjungan ini kami lakukan untuk mengetahui tentang ijin tebang serta mendengarkan keluhan para petani hutan,” ungkapnya kepada netpitu.com . Jum’at, (08/11/2019).

Sekedar perlu diketahui, Kabupaten Tuban merupakan penghasil jagung terbesar kedua tingkat Jawa Timur. Direktur Pembenihan Ditjen Pangan Kementan RI, Dr. Ir. Mohammad Takdir Mulyadi, MM., menyatakan Kabupaten Tuban akan dikembangkan menjadi sentra benih jagung hibrida di Jawa Timur bahkan nasional. Dan mayoritas petani jagung di wilayah Kabupaten Tuban berada di kawasan hutan, Dalam kunjungannya di Desa Kebonharjo, Kecamatan Jatirogo, Kamis (07/11/2019).

Banner IDwebhost

Akan tetapi hingga saat ini, dalam memperoleh pupuk, masyarakat hutan hanya bergantung pada pupuk yang dijual oleh kelompok tani. Di luar itu, petani hutan terpaksa membeli pupuk nonsubsidi.

Baca Juga :  Wabup Budi Irawanto Buka Bojonegoro Job Fair 2019

“Untuk itu, salah satu fasilitas yang akan diberikan untuk mendongkrak perekonomian Kabupaten Tuban dengan berkearifan lokal ialah dengan mengupayakan para petani hutan untuk memperoleh pupuk bersubsidi maupun benih yang berkualitas. Karena itu adalah kewajiban Pemerintah kepada masyarakat,” terangnya.

Selain itu, penebangan yang dilakukan Perum Perhutani sudah mengikuti prosedur kerja dan aturan yang telah ditetapkan oleh kantor pusat dan telah sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku.

Dalam penebangan kayu, dilakukan berdasarkan Rencana Pengaturan Kelestarian Hutan (RPKH) dan Rencana Teknik Tahuna (RTT), yang telah disusun sesuai dengan fungsi hutan, manfaat hutan, dan juga kelestarian alam.

Karenanya, masyarakat desa hutan juga telah diikutkan peran aktif dalam pengelolaanya menjaga, membantu pekerjaan tebangan dan menanam untuk reboisasi hutan kembali agar jangan sampai pohon ditebang sebelum waktu yang telah ditentukan.

“Yang boleh menebang adalah pihak Perhutani, karena jika pohon ditebang sebelum waktunya, dikhawatirkan akan berdampak pada bencana banjir, longsor, dan bahkan sumber mata air akan mengering,” tegas ADM Badar panggilan akrabnya.

Baca Juga :  Tingkatkan Kompetensi Pemuda Sekitar Pabrik, Semen Indonesia Berikan Pelatihan Scaffolding

Menanggapi adanya keluhan dari LMDH yang meminta adanya kios pupuk khusus masyarakat desa hutan tersebut, dikarenakan selama ini petani hutan belum pernah mendapatkan jatah pupuk bersubsidi.

Karena petani hutan juga berkontribusi dalam suksesnya ketahanan pangan di Kabupaten Tuban, khususnya komoditas jagung, maka LMDH meminta agar DPRD Tuban dapat memperjuangkan mereka dalam mendapatkan pupuk bersubsidi.

“Rerata petani hutan sangat berkontribusi dalam suksesnya swasembada pangan, khusus jagung. Bahkan panen raya hingga lokasinya juga dilakukan di kawasan hutan,” timpalnya Mulyanto pria asal Kecamatan Parengan.

Dengan adanya kunjungan dari Komisi II ini diharapkan dapat memfasilitasi dan memperjuangkan keluhan para petani untuk mendapatkan jatah pupuk bersubsidi dari Pemerintah.

“Kami tetap memberi akses kepada masyarakat desa hutan untuk memanfaatkan kawasan hutan secara prosedural dalam membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa hutan. Dengan adanya kunjungan DPRD ini, semoga suara petani hutan bisa tersampaikan dan dapat difasilitasi,” pungkasnya.

Hearing dengan kunjungan DPRD Kabupaten Tuban ke Perhutani Parengan ini perlu diketahui bahwa luas Pewrhutani KPH Parengan totalnya 17.633 hektar dan dibagi menjadi 3 Bagian Hutan yang mana juga terbagi 6 Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH), serta 25 Resort Pemangkuan Hutan (RPH).

Kalau menurut keluasan luas wilayahnya seluas Luas wilayah KPH Parengan 17.633,30 Ha meliputi : Kabupaten Tuban seluas 14.840,4 Ha (84%) dan di Kabupaten Bojonegoro seluas 2.792,9 Ha (16%).

Baca Juga :  4,5 Persen Warga Bojonegoro Tak Buang Air Besar di Jamban

Dari keluasan tersebut terdapat keluasan kawasan kelas perusahaan hutan produktif seluas 58,9% dan tidak produktif sebesar 31,7%. Sedangkan pada kawasan bukan kelas perusahaan produktif seluas 1,3% dan tidak produktif 0,4%.

Dari data yang didapat netpitu.com, KPH Parengan telah menggelontorkan dana untuk pembayaran sharing produksi hutan ke masyarakat (LMDH) sebesar Rp 132.067.010 yang mana telah dibayarkan pada bulan Januari tahun 2019 untuk 16 LMDH.

“Rencananya nanti kami juga akan membayarkan lagi sebesar Rp 251.033.337 untuk 25 LMDH,” terang penjelasan Adm Perhutani Parengan ke media ini.

Sedangkan peran Perhutani bagi Pemerintah Adm ini menjelaskan kalau tahun 2019 telah menyetor PSDH ke Kabupaten Tuban dari produksi kayu jati sebesar Rp 630.773.442 dan dari kayu rimba sebesar Rp 3.823.230.

“Kalau sumbangsih peran hutan untuk pemerintah pada non kayu, untuk jagung saja sebesar 4.517.486 ton. Sedangkan untuk padi sebesar 148.260 ton,” ungkap Baddar.

(met)

Bagikan :