oleh

Ingkar Janji Capres Prabowo Digugat Di Pengadilan

JAKARTA. Netpitu.com – Diduga tidak penuhi kewajibannya sesuai perjanjian atas jual beli saham, Calon presiden Prabowo Subianto digugat perdata terkait wanprestasi atau ingkar janji dalam jual beli saham. Gugatan itu dilayangkan Tim Kuasa Hukum Djohan Teguh Sugianto.

“Tim Kuasa Hukum telah mendaftarkan gugatan perdata wanprestasi terhadap bapak Prabowo Subianto. Ini sehubungan dengan adanya perjanjian pembelian dan penjualan bersyarat saham klien kami Djohan Teguh sebagai penggugat 20 persen di Nusantara International Enterprise Berhad Malaysia,” kata salah satu tim kuasa hukum, Fajar Marpaung, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jl Ampera Raya, Jaksel, Jumat (8/3/2019).

Dia mengatakan gugatan tersebut sudah terdaftar dalam perkara nomor 233/PDT.G/2019/PN.JKT.Sel. Selain Prabowo, pihak tergugat lainnya yakni PT BNI, PT TRJ, Rusnaldy selaku notaris di Jakarta, dan Nusantara International Enterprise (L) Berhad.

Baca Juga :  Antusiasme Pemilih Tinggi, Coblosan di TPS 12 Desa Sukorejo Lancar

Menurut Fajar, kronologi perjanjian jual beli saham itu disepakati pada Agustus 2011. Dia mengatakan pihaknya telah memberi somasi karena pembayaran tak tuntas.

“Jadi intinya bahwa perjanjian jual beli saham ini bersyarat itu Agustus 2011 dengan kesepakatan Bapak Prabowo Subianto membeli saham klien kami 20 persen di PT Nusantara Internasional Enterprise itu dengan harga Rp 140 miliar. Dan itu dilakukan pembayaran dengan uang muka pertama Rp 24 miliar kemudian setiap bulannya dicicil setiap akhir bulan Rp 2 miliar. Dan selama 58 kali dan jatuh tempo pelunasan tanggal 31 Juli 2016,” tuturnya.

“Ternyata angsuran ini sampai batas akhir jatuh tempo pelunasan itu Bapak Prabowo Subianto baru membayar Rp 88 miliar. Jadi masih sisa Rp 52 miliar. Dan terakhir Bapak Prabowo Subianto itu membayar angsuran itu terakhir Januari 2015. Klien kami sejak Desember 2016 sudah mensomasi mengingatkan Bapak Prabowo Subianto untuk melunasi kewajibannya karena sudah jatuh tempo 31 Juli 2016,” sambung Fajar.

Baca Juga :  Polda Jatim Tetapkan Kadishub Bojonegoro dan Kadisos Kota Pasuruhan Sebagai Tersangka Dugaan Perzinahan

Fajar mengatakan pada 2017 dan 2018, pihaknya mengirimkan surat kembali ke Prabowo. Dia mengatakan BNI menegur kliennya untuk segera melunasi pembayaran. BNI dalam hal ini berperan sebagai rekening penampungan.

Banner IDwebhost

Fajar mengatakan aset kliennya terancam dieksekusi. Hal ini jadi alasan mereka melayangkan gugatan.

“Dan terakhir Oktober ya 2018 BNI mensomasi klien kami. Oktober, November, Januari mengingatkan supaya klien kami melunasi sisa kewajiban Rp 88 M, karena sumber pembayaran yang dari Bapak Prabowo Subianto itu, itu terakhir dibayar sampai terakhir Januari 2015 dan baru Rp 88 miliar. Jadi masih ada sisa Rp 52 miliar yang belum dilunasi. Dan BNI akan mengambil sikap mengeksekusi aset klien kami,” tuturnya.

Baca Juga :  Satpol PP Jatim dan Jateng Garuk 5 PSK dan 2 Pria Penikmat Sex

Menyikapi hal itu, Wakil Ketua DPP Partai Gerindra Arief Pouyono mengatakan hal tersebut wajar dalam bisnis.

“Itu merupakan hal yang wajar dalam bisnis, nanti dilihat saja dalam persidangan apakah itu wanpresitasi atau tidak,” kata Arief.

Namun begitu, dia menyayangkan gugatan tersebut dilayangkan di tengah kontestasi Pilpres 2019. Menurut dia, gugatan tersebut berpotensi diseret ke ranah politik sehingga menurunkan citra Prabowo.

(*/ams)

Bagikan :