oleh

KPK : Perizinan Masih Jadi Lahan Subur Korupsi Kepala Daerah

-HUKUM-23 views

JAKARTA. Netpitu.com – Perizinan masih menjadi lahan subur korupsi kepala daerah. Seharusnya, pembenahan perizinan ini diharapkan bisa memberikan kesempatan pengembangan investasi di daerah dan bukan menjadi ajang mengeruk keuntungan untuk kepentingan tertentu.

Hal tersebut dikatakan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Basaria Panjaitan, di kantornya, saat menggelar konsperensi pers Operasi Tangkap Tangan KPK  di Pemprov Kepulauan Riau, Kamis, 11 Juli 2019.

Menurut Basaria, investasi acap kali dijadikan alasan dalam setiap perkara korupsi atau suap. Ia menilai, alasan investasi menjadi lebih buruk lantaran digunakan sebagai pembenaran dalam melakukan korupsi.

Baca Juga :  Nama Kantor Staf Presiden Dicatut Untuk Kuasai Tanah Hutan

Padahal, investasi merupakan hal yang positif jika dilakukan dengan prinsip-prinsip keterbukaan dan good governance. “Investasi semestinya dilakukan tanpa korupsi dan tidak merusak lingkungan,” kata Basaria.

Basaria, juga menyesalkan ketidakpedulian pejabat daerah terhadap pengelolaan sumber daya alam yang bisa menimbulkan kerusakan lingkungan dengan nilai kerugian yang tidak sebanding dengan investasi yang diterima.

“KPK mencermati kasus ini karena salah satu sektor yang menjadi fokus adalah korupsi di sektor sumber daya alam,” kata Basaria.

Baca Juga :  Satgas Anti Judi Polres Bojonegoro Cokok Pelaku Judi Taruhan Pilkades

KPK resmi menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan suap izin prinsip dan lokasi reklamasi di wilayah sekitar Kepulauan Riau.

Banner IDwebhost

Mereka adalah Gubernur Kepulauan Riau Nurdin Basirun, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Edy Sofan dan Kepala Bidang Perikanan Tangkap Budi Hartono yang ditetapkan sebagai tersangka penerima suap.

Sedangkan pihak swasta bernama Abu Bakar, ditetapkan KPK sebagai pemberi suap.

Baca Juga :  Dishub Gencar Sosialisasikan Parkir Gratis Pada Petugas Parkir

(*/tp/ams)

Bagikan :