Datang ke Bojonegoro Ombudsman Lakukan Monitoring Penyelesaian Izin Pasar Ngampel

- Tim

Jumat, 19 Juni 2020 - 09:08

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua Ombudsman Perwakilan Jawa timur,  Dr. Agus Widyarta, S.Sos. Msi. saat ke Bojonegoro.

Ketua Ombudsman Perwakilan Jawa timur, Dr. Agus Widyarta, S.Sos. Msi. saat ke Bojonegoro.

BOJONEGORO. Netpitu.com – Ombudsman RI Perwakilan Jawa timur, Jumat, (19/06/2020) pagi ini datangi kantor bupati Bojonegoro, untuk lakukan monitoring hasil penyelesaian laporan masyarakat soal dugaan maladministrasi penundaan berlarut pelayanan perizinan Bangun Guna Serah pasar Desa Ngampel.

Sebelumnya, Ombudsman perwakilan Jatim, juga telah melakukan monitoring penyelesaian laporan yang sama pada November 2019 lalu. Namun hingga 7 bulan setelah pemeriksaan tersebut berlangsung nampaknya belum ada penyelesaian konkrit.

Baca Juga :  Kapolres Lakukan Proses Hukum Tambang Pasir Longsor

Hasil pemeriksaan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Ombudsman, waktu itu menyebutkan, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro agar segera membentuk tim sesuai Permendagri Nomor 1 tahun 2016 dan melaporkannya kepada Ombudsman RI perwakilan Jawa timur.

Seperti diketahui tugas tim sesuai Permendagri No. 1 tahun 2016 adalah menetapkan besaran nilai kontribusi pendapatan desa setiap tahunnya dalam kerjasama Bangun Guna Serah pasar desa.

Pada 25 Januari 2020 Bupati Bojonegoro menerbitkan SK No. 188/36/KEP/412.013/2020 tentang tim fasilitasi izin pemanfaatan tanah kas desa Ngampel untuk pasar desa Ngampel.

Baca Juga :  Lagi-lagi Kadishub Bojonegoro Berikan Sosialisasi Parkir Berlangganan. Ada Apa?

Meski telah dibentuk sejak 5 bulan lalu, hingga sekarang tim fasilitasi yang diketuai asisten l bupati Bojonegoro, Djoko Lukito, itu belum mampu menyekesaikan tugasnya dalam menetapkan besaran kontribusi pendapatan desa untuk setiap tahunnya sebagaimana ketentuan Permebdagri nomor 1 tahun 2016.

(yon)

Berita Terkait

Ketua Sarbumusi : Usulan Kenaikan Upah Apindo Tak Hargai Keringat Buruh
Mantan Camat Padangan Kembali Dihadirkan di Persidangan Dugaan Korupsi BKKD
Putusan Banding PT Tipikor Surabaya Bebaskan Shodikin Dari Dakwaan Primair JPU
Jual Proyek Fiktif Kades Kanten Dilaporkan Ke Polisi
Anwar Sholeh Serahkan Bukti Tambahan Kasus Dugaan Pemalsuan Data Otentik
Duit BOP TPQ Diduga Mengalir Ke Kantor Kemenag Untuk Ganti Cetak Piagam
Duit BOP TPQ Lari Kemana ? Ini Pengakuan Ketua FKTPQ
Pengadilan Negeri Bojonegoro Kampanyekan Zona Integritas WBK Dan WBBM

Berita Terkait

Jumat, 19 Januari 2024 - 11:25

Pengajuan Penetapan Nama Pada Ijazah Muk’awanah Tak Penuhi Norma Hukum Administrasi Kependudukan : Pengadilan Harusnya Menolak

Jumat, 8 Desember 2023 - 19:29

Sikapi Pencoretan Caleg, DPC PPP Laporkan KPUD dan Bawaslu Kab. Bojonegoro ke DKPP

Senin, 4 Desember 2023 - 16:43

PPP Maksimalkan Peran Saksi di Setiap TPS

Senin, 4 Desember 2023 - 08:11

Menangkan Pemilu 2024 DPC PPP Masivkan Konsolidasi, Sosialisai ke Kader di Tingkat Kecamatan dan Desa

Jumat, 1 Desember 2023 - 08:54

Jum’at Hari Ini Bawaslu Gelar Sidang Pelanggaran Administrasi Pelaporan Anwar Sholeh

Jumat, 17 November 2023 - 09:13

Bawaslu RI Gelar Sidang Laporan Anwar Sholeh, Soal Penetapan DCT DPR, Anna Mu’awanah

Rabu, 26 April 2023 - 19:32

DPC PPP Bojonegoro Siap Menangkan Ganjar di Pilpres 2024

Minggu, 24 Juli 2022 - 13:09

DPD Golkar Bojonegoro Minta Airlangga Hartarto Segera Deklarasikan Diri Sebagai Capres 2024

Berita Terbaru

BERITA

Kadal Ireng Bagikan 350 Takjil ke Masyarakat

Sabtu, 23 Mar 2024 - 14:00