oleh

Presiden Jokowi Soal Ruwetnya Perizinan Dan Fakta Izin Pasar Desa Ngampel

Netpitu.com – Beberapa hari lalu Presiden Joko Widodo mengungkapkan kekesalan dan kekecewaannya terhadap pelayanan ijin di daerah, Saat menghadiri acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrembangnas) di Hotel Shangri-La, Jakarta, Kamis (9/5).

Meski Presiden sudah berulang kali meminta kepada bupati, wali kota dan gubernur untuk memberikan pelayanan cepat atas pengajuan ijin usaha di daerah namun nyata masih ada yang berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun pengurusan ijin belum selesai.

Di hadapan para menteri dan kepala daerah, Jokowi mengungkapkan kejengkelannya karena masih banyak izin berbelit baik di pusat dan daerah. Jokowi ingin di kementerian dan daerah segera melakukan pemotongan izin menjadi cepat agar tidak terlalu lama.

Jokowi kesal dengan proses perizinan usaha yang lamban. Padahal proses perizinan itu bisa dilakukan dengan sangat cepat. Bahkan dengan menutup mata, proses perizinan bisa selesai.

“Ini niat atau gak niat? Mau atau gak mau? Hanya itu. Kalau dua tadi bisa diselesaikan, sudah rampung kita. Tutup mata sudah,” kata Jokowi.

Seperti terjadi di Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa timur, apa yang dialami oleh Pemerintah Desa Ngampel, Kecamatan Kapas, Bojonegoro, yang telah mulai mengurus ijin pembangunan pasar Desa sejak 2014 lalu. Namun hingga sekarang ijin yang dimohonkan belum juga tuntas.

Ini contoh nyata dari ruwetnya pengurusan ijin di daerah.

Banner IDwebhost

Padahal jika menurut ketentuan Permendagri nomor 1 tahun 2016 tentang pengelolaan aseet desa dan Peraturan bupati nomor 18 tahun 2017 tentang pengelolaan tanah desa segala persyaratan administratif kelengkapan yang dibutuhkan untuk perijinan pembangunan oasar tersebut telah lengkap.

Baca Juga :  Warga Ngampel Desak Pertamina Perbaiki Ruas Jalan Desa Pad A dan B

Sehingga tidak ada alasan lagi untuk menunda atau mengulur-ulur waktu penerbitan ijin. Apalagi dalam proses perijinan ini pihak Pemkab Bojonegoro telah melakukan fasilitasi segala keperluan syarat administrasi perijinan yang dibutuhkan Pemdes Ngampel dalam memenuhi persyaratan ijin pembangunan pasar Desa.

Lantas apalahi kekurangannya ?, sehingga bupati belum memberikan rekomendasi persetujuan pembangunan pasar bangun guna serah pasar Desa Ngampel.

Dalam penelusuran netpitu.com di Pemdes Ngampel, Kades Ngampel, Pudjianto, menunjukkan segebok berkas proses perijinan yang telah dilakukan oleh pihak desa.

Proses permohonan ijin dimulai sejak 2014. Karena belum memenuhi persyaratan ijin tersebut belum dikabulkan. Selanjutnya Pemdesa Ngampel diminta memenuhi beberapa persyaratan adminstrasi.

Mulai dari pengalihan peruntukan tanah kas Desa yang semula sawah dan pemukiman menjadi pasar yang dibuktikan dengan settifikat tanah, Ijin prinsip pembangunan pasar Desa dari Bupati Bojonegoro, Perdes tentang pasar Desa, pembuatan gambar rencana pasar dan rencana anggaran biaya pembangunan pasar. Ijin Amdal Lalin, ijin Amdal lingkungan pasar.

Semua persyaratan yang diminta untuk dipenuhi sebagaimana tercantum dalam ijin prinsip bupati telah terpenuhi.

Setekah terbitnya ijin Amdal Lalin dan Amdal UKK-UPL, pada Agustus 2018 Pemdes Desa mengajukan ijin mendirikan bangunan ( IMB ) dan Ijin Lingkungan (HO) ke kantor Perijinan Terpafu Satu Atap ( PTSP ) Bojonegoro.

Jika ditilik dari Agustus 2018 lalu, permohonan IMB di PTSP Bojonegoro dan Dinas Lingkungan hidup Bojonegoro serta ijin persetujuan pasar bangun serah guna dari bupati Bojonegoro hingga Mei 2019 ini sudah 9 bulan. Namun ketiga izin tersebut belum terbit juga.

Baca Juga :  Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Penyusunan Roadmap Reformasi Birokrasi

Saat Pemdes Ngampel menanyakan perihal ijin tersebut di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Bojonegoro, diperoleh keterangan bahwa yang diajukan Pemdes Ngampel masih menunggu izin persetujuan pembangunan pasar bangun guna serah dari bupati Bojonegoro, yang kini dijabat Anna Muawanah.

Hmmm…., mau menunggu berapa lama lagi untuk menandatangani rekomendasi persetujuan dari bupati itu?.

Inilah potret carut marut perijinan di daerah yang oleh Presiden Joko Widodo dinyatakan ruwet, ruwet, dan ruwet. Kata presiden Jokowi berlarut-larutnya penyelesaian ijin akan berdampak pada pertumbuhan investasi di daerah, dan ini harus dipangkas.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, telah diatur ketentuan pasal-pasal dalam penyelesaian perizinan.

Dalam PP 24/2018 terkandung niat baik pemerintah dalam pemberian izin yang dimohonkan oleh pekaku usaha bisa dilayani dengan cara mudah, cepat dan transparan. Sehingga setiap hambatan yang ada akan dilakukan fasisitasi oleh pemerintah dengan tujuan izin segera terselesaikan.

Bahkan dalam Bab VIll, Pasal 100, PP 24/2018 telah diatur pula tentang adanya sanksi terhadap pejabat berwenang, menteri, guberhur, bupati/ walikota yang tidak menyelesaikan izin termohon.

Dalam Pasal 100 ayat (1) disebutkan, Gubernur dan bupati/wali kota yang tidak memberikan pelayanan pemenuhan Komitmen Izin Usaha dan/atau Izin Komersial atau Operasional sesuai OSS kepada Pelaku Usaha yang telah memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah ini dan peraturan perundang-undangan terkait dikenai sanksi.

Selain sanksi teguran sebanyak 2 ( dua ) kali, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 100 ayat (2) dan (3), juga diberlakukannya sanksi lainnya, yakni pengambil alihan penyelesaian izin yang menjadi kewenangan gubernur, bupati/ walikota.

Baca Juga :  Batching Plant di Desa Sambongrejo, Gondang Diduga Tak Berizin

Sebagaimana disebutkan dalam ayat (4) pasal 100 PP 24/ 2018, yang berbunyi :
Dalam hal gubernur dan bupati/wali kota tidak memberikan pelayanan pemenuhan Komitmen Izin Usaha dan/atau Izin Komersial atau Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah disampaikan 2 (dua) kali berturut-turut:
a. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri mengambil alih penyelesaian pemenuhan Komitmen Izin Usaha dan/atau Izin Komersial atau Operasional yang menjadi kewenangan gubernur melimpahkannya kepada Lembaga OSS; atau
b. gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat mengambil alih penyelesaian pemenuhan Komitmen Izin Usaha dan/atau Izin Komersial atau Operasional yang menjadi kewenangan bupati/wali kota dan melimpahkannya kepada Lembaga OSS.

Selanjutnya di Pasal 101 (1) menyebutkan : Menteri, pimpinan lembaga, gubernur, dan/atau bupati/ wali kota mengenakan sanksi kepada pejabat yang tidak memberikan pelayanan OSS sesuai standar OSS.

Ketentuan Peraturan Pemeribtah sudah jelas, pemerintah pusat ( Presiden ) telah menjamin pelayanan perizinan berusaha bagi pelaku usaha. Dan tidak sekalipun presiden membenarkan tidak dilayaninya permohonan izin yang diajukan oleh pelaku usaha.

Penulis : Edy Kuntjoro/ Pimpinan Redaksi netpitu.com

Bagikan :