oleh

Praktik Premanisme Proyek di Lapangan Kian Marak

-GOODNEWS-447 views

BOJONEGORO. Netpitu.com – Praktik premanisme pada kontraktor pelaksana proyek peningkatan jalan ( rigid ) kian marak. Setiap hari selalu ada saja orang yang mengaku anggota LSM, wartawan, dan Ormas yang mendatangi pelaksana pekerjaan proyek di lapangan.

Bahkan oknum anggota LSM dari luar Kabupaten Bojonegoro, turut nimbrung berdatangan. Bak semut yang mencari manisnya gula.

Mereka ini, tak sungkan-sungkan untuk meminta sejumlah uang, dengan alasan uang keamanan, uang kordinasi, atau sekedar uang sumbangan untuk kegiatan organisasi.

Modus mengawasi proyek masih menjadi trend pengematan mereka. Begitu mereka mendapatkan dugaan penyimpangan mereka langsung berusaha mencari nomer telephon (HP) pimpinan proyek untuk konfirmasikan temuannya.

Kepada pimpinan proyek mereka menyampaikan keinginannya untuk bertemu dan koordinasi terkait temuan mereka di lapangan. Setelah bertemu, ujung-ujungnya mereka meminta uang.

Cara tersebut diatas masih tergolong konvensional, kuno. Modus lain yang digunakan oleh mereka adalah melaporkan temuan dugaan penyimpangan proyek tersebut ke PPK ( Pejabat Pembuat Komitmen ) proyek tersebut.

Baca Juga :  TMMD Imbangan di 2 Desa Kab. Bojonegoro Resmi Ditutup

Selanjutnya, bisa dipastikan PPK proyek tersebut akan meneruskan laporan ke salah satu orang proyek yang dikenalnya. Kalau sudah begitu, terjadilah hiruk pikuk orang-orang proyek di lapangan. Yang akhirnya, diikuti dengan menghubungi nomer orang yang mengirim laparan ke PPK. Tujuannya ketemu dan selesaikan yang dianggap bermasalah.

Banner IDwebhost

Tindakan PPK yang meneruskan laporang melalui Chat WhatsApp, jelas bukan keputusan tepat dan benar. Lantaran dengan meneruskan laporan ke rekanan pelaksana proyek, seolah-olah merupakan perintah untuk segera menyelesaikan apa yang dilaporkan.

Seharusnya, sesuai mekanisme teknik lapangan. PPK bisa meneruskan laporan tersebut ke pihak konsultan pengawas proyek untuk menindaklanjuti temuan tersebut. Jika benar, tentu pengawas bisa melakukan teguran ke pelaksana proyek. Jika ternyata informasi yang dilaporkan ke PPK tersebut tidak benar, maka laporan tersebut bisa diabaikan.

Untuk itu, sebaiknya PPK bertindak hati-hati dalam meneruskan laporan yang diterimanya. Karena jika tidak, secara tidak langsung ia bisa dianggap bekerjasama dengan si pelapor.

Baca Juga :  Polres Tuban Serahkan 5 Ekor Sapi Kurban Ke Pondok Pesantren

Premanisme proyek di lapangan seperti ini sebenarnya sudah berlangsung lama. Namun meski fakta tersebut sudah diketahui oleh pejabat Pemkab. Tetapi tidak pernah ada cara untuk menghentikan praktik itu. Premanisme pun tetap melenggang dan terus berlanjut.

Tentu saja, kehadiran oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab ini mengganggu kinerja pelaksanaan proyek. Lantaran setiap hari mereka harus meluangkan waktu untuk menerima tamu yang tak jelas untuk urusan tidak jelas pula.

Dalam setiap pekerjaan proyek, selalu disertai keberadaan konsultan pengawas. Dalam menjalankan tugas fungsinya, konsultan pengawas ini dibiayai oleh negara dengan kontrak kerja. Sudah sewajarnyalah jika tugas pengawasan proyek ini menjadi beban konsultan pengawas sebagaimana komitmennya didalam kontrak.

Secara teknik, hasil kerja pengawasan konsultan inilah yang dapat dipertanggungjawabkan secara teknis. Bukannya hasil pengamatan yang dilakukan oleh oknum anggota LSM atau oknum wartawan yang validitasnya masih perlu dibuktikan. Karena bisa jadi persiapan proyek tersebut belum final untuk tahapan pekerjaan.

Baca Juga :  Kapolres Harapkan Kampung Tangguh Semeru Bisa Atasi Permasalahan di Desa

Karena pada prinsipnya, pekerjaan proyek yang tengah berlangsung tidak bisa dipidanakan, karena masih dalam proses pengerjaan. Kecuali, jika proyek tersebut sudah selesai dikerjakan dan diserahkan ke pihak pemerintah serta telah melewati masa perawatan.

Agar peristiwa premanisme proyek tidak terjadi terus menerus, diperlukan keterlibatan pihak terkait untuk mencegah terjadihya praktik premanisme dalam pelaksanaan proyek di lapangan.

Seperti mengaktifkan peran Satpol PP atau Satgas pengawas pembangunan yang anggotanya direkrut dari kalangan LSM, wartawan, Ormas dan ahli teknik sipil. Sehingga mampu mempersempit gerak preman di lapangan dan sekaligus meminimisir terjadinya penyimpangan kualitas proyek ( bestek ).

Laporan ditulis oleh :Rachel Silvia.

Bagikan :