oleh

BPPDGS Bojonegoro Tahun Ini Dicairkan 12 Bulan

BOJONEGORO. Netpitu.com – Bantuan Penyelengara Pendidikan Diniyah dan Guru Swasta (BPPDGS) tahun 2019 ini untuk Kabupaten Bojonegoro dipastikan akan dicairkan selama 12 bulan.

Bantuan keuangan tersebut berbeda dari tahun tahun sebelumnya yang hanya diberikan selama 9 bulan. Sehingga bagi lembaga penerima BPPDG ini akan menerima utuh setahun.

Seperti diketahui bersama, BPPDGS merupakan bantuan keuangan yang diperuntukkan untuk Madrasah Diniyah (Madin) baik itu Madin Ulla maupun Madin Wustho dan diperuntukkan untuk membayar insentif guru atau ustadz.

Bantuan keuangan tersebut bersumber dari APBD Jawa Timur dan APBD Bojonegoro dengan tujuan untuk meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan Madin serta meningkatkan kesejahteraan guru atau ustadz yang mengajar di Madin

Baca Juga :  Rabu Legi 14/8 Warga Desa Ngampel Bedol Desa Unjuk Rasa Bupati Anna

“Sekarang ini seluruh kepala Madin dan bendahara Madin penerima bantuan keuangan tersebut mengikuti pelatihan dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban”, kata Kasubag Program dan Pelaporan Kantor Dinas Pendidikan (Disdik) Bojonegoro, Agus Ashori.

Agus Ashori menjelaskan, pelatihan ini oleh Kantor Disdik Bojonegoro diadakan selama 4 hari yang tiap harinya menghadirkan empat narasumber yang berasal dari Kejaksaan, BPKAD, Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Bojonegoro dan Kantor Diknas.

Baca Juga :  Warga Ngampel Tuntut Bupati Terbitkan Ijin Pasar Desa

Dikatakan oleh Agus Ashori, BPPDGS Kabupaten Bojonegoro tahun ini sebesar Rp 15,5 Milyar bantuan tersebut bersumber dari APBD Jawa Timur dan APBD Bojonegoro.

Banner IDwebhost

“Bantuan keuangan tersebut akan diberikan kepada 955 Madin (Ulla dan Wusto) yang ada di Bojonegoro dan untuk memberikan insentif 1.337 guru atau ustadz”, jelas Kasubag Program dan Pelaporan Kantor Disdik Bojonegoro.

Terpisah, Abdullah Hafidz selaku Kasi Pondok dan Pesantren (Pontren) Kantor Kemenag Bojonegoro mengatakan, bagi Madin penerima bantuan keuangan tersebut diwajibkan mengikuti pelatihan yang diadakan oleh Kantor Disdik Bojonegoro.

Baca Juga :  Konjen Jepang Resmikan Bantuan Pendidikan

“Pelatihan ini bertujuan untuk mengetahui tentang pengelolaan anggaran dan pertanggungjawaban anggaran BPPDGS, sehingga pelatihan ini wajib diikuti oleh seluruh kepala dan bendahara Madin penerima bantuan tersebut”, pungkas Kasi Pontren Kantor Kemenag Bojonegoro, Abdullah Hafidz.

(pur)

Bagikan :