oleh

Perkara Gugatan Citizen Lawsuit Kerjasama PI Blok Cepu Blunder di Syarat Formil

-HUKUM-268 views

BOJONEGORO. Netpitu.com – Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Bojonegoro, Selasa, (24/11/2020), memeriksa saksi ahli yang dihadirkan oleh PT. Surya Energy Raya (SER), selaku pihak tergugat ll dalam gugatan perkara Perbuatan Melawan Hukum kerja sama penyertaan modal Particypating Interest ( PI ) antara Pemkab Bojonegoro dan PT. SER.

Pemeriksaan saksi ahli PT SER, Dr. Yoni agus setiono SH, terkait dengan legal standing penggugat perkara nomer 29/pdt/PN.Bjn tentang kerjasama PI blok Cepu, Agus Susanto Rismanto dan Anwar Sholeh, selaku penggugat intervensi, yang oleh majelis hakim PN Bojonegoro dimasukan dalam gugatan Citizen Lawsuit ( CLS )..

Menurut Dr. Yoni agus setiono SH, gugatan Citizen Lawsuit atau gugatan warga negara harus memenuhi beberapa syarat formil. Diantaranya adanya notifikasi yang disampaikan kepada tergugat dan ditembuskan kepada kantor Pengadilan negeri Bojonegoro.

Baca Juga :  Menelisik BOP Pontren, MDT dan TPQ Untuk Pencegahan Covid-19 (3): Kankemenag Cuci Tangan ?

Notifikasi, harus sudah disampaikan dalam waktu 60 hari sebelumnya. Ketentuan ini mengikat sebagai syarat formil yang harus dipenuhi penggugat Citizen Lawsuit.

Yang menarik dalam sidang pemeriksaan saksi ahli ini, perwakilan dari Komisi Pemberantasan Korupsi, Natalia Kristiyanto, mempertanyakan kedudukan perkara yang diajukan oleh penggugat yang sebelumnya tidak diarahkan kepada gugatan Citizen Lawsuit. Namun oleh majelis hakim memasukan perkara tersebut ke dalam gugatan Citizen Lawsuit.

Menjawab pertanyaan perwakilan KPK, Dr. Yoni agus setiono SH, mengatakan bisa saja majelis hakim memiliki pertimbangan tersebut berdasar penilaian perkara yang diajukan penggugat. Hal yang sama juga dipertanyakan Agus Susanto Rismanto, sebagai pihak penggugat.

Selain itu, Agus Susanto Rismanto, juga mempertanyakan penjelasan saksi ahli yang menyatakan bahwa dalam gugatan Citizen Lawsuit hanya bisa diajukan untuk penyelenggara negara, atau lembaga negara serta badan hukum milik negara.

Baca Juga :  Diduga Korupsi Rp. 644 Juta, Kejaksaan Tahan Mantan Kades Sitiaji

“Cityzen Lawsuit tidak bisa menggugat badan hukum swasta, karena bukan badan hukum milik negara,” kata Dr. Yoni agus setiono SH.

Dalam konfirmasi terpisah, seusai persidangan berakhir, menjawab pertanyaan netpitu.com, Agus Susanto Rismanto, mengatakan sejak awal dirinya merasa kebingungan. Lantaran tiba-tiba majelis hakim memasukkan perkara gugatan perdata yang diajukan ke PN Bojonegoro diklasifikasikan dalam gugatan Citizen Lawsuit.

Padahal, menurut Agus, dirinya tidak memasukan gugatan Citizen Lawsuit, tapi gugatan perkara perdata biasa.

” Kan jelas kami hanya menggugat isi perjanjian kerjasama penyertaan modal PI blok Cepu. Dimana dalam.pembagian sahamnya tidak memenuhi ketentuan peraturan perundangan. Ini gugatan Perdata biasa, dari awal kami tidak bermaksud melakukan gugatan Citizen Lawsuit,” tandas Agus Susanto Rismanto.

Baca Juga :  Menelisik BOP Pontren, MDT dan TPQ Untuk Pencegahan Covid-19 (2): Pengakuan Kemenag Mengejutkan

Ia pun berharap kepada majelis hakim, jika nantinya perkara ini tidak memenuhi syarat formil Citizen Lawsuit, majelisnya hakim tidak serta merta membuat putusan menolak gugatan Citizen Lawsuit.

“Lebih bijak, jika majelis hakim melanjutkan sidang dengan pemeriksaan gugatan perkara perkara Perdata biasa,” ujar Agus Susanto Rismanto. Dengan demikian tidak ada yang dirugikan atas keputusan majelis hakim PN Bojonegoro yang membawa perkara ini ke dalam gugata Citizen Lawsuit. ” Kan itu bukan kemauan penggugat,” tambah Agus Susanto Rismanto.

Sidang yang dihadiri seluruh para pihak itu akhirnya ditunda, Selasa, (3/12/2020) pekan depan, dengan agenda putusan legal standing penggugat.

(ro)

Bagikan :