oleh

Petani Mitra Perhutani Wajib Bayar PNBP ke Negara

-EKONOMI-130 views

TUBAN. Netpitu.com – Petani LMDH ( Lembaga Masyarakat Desa Hutan ) yang lakukan kerja sama pengelolaan hutan bersama Perhutani diwajibkan membayar PNBP ( Penerimaan Negara Bukan Pajak ).

Sebagaimana diatur dalam Permen LHK No. 64 TAHUN 2017, mengenai Kebijakan Agroforestry, mitra usaha yang melakukan kegiatan agro foresty di kawasan hutan wajib memberikan kintribusi atas hasil pendapatan yang diperoleh dari kegiatan usaha pertaniannya.

Adminstratur KPH Jatirogo Panca P. M. Sihite, S.Hut., M.Sc. saat ditemui netpitu.com di ruang kerjanya, Selasa, (25/02/2020) mengatakan, KPH Jatirogo telah melakukan kerjasama Agroforestry 2020 dengan LMDH. Penandatangan kerjasama dilakukan di kantor KPH Jatirogo, (17/02/2020), lalu.

Menurut Panxa P.P. Sihite, PNBP yang dilakukan oleh Perhutani memiliki tujuan untuk mengatasi berbagai permasalahan dalam pengelolaan sumber daya alam oleh Perhutani, khususnya perbaikan tata kelola PNBP guna meningkatkan pelayanan Pemerintah yang bersih, profesional, transparan, dan akuntabel, serta mengoptimalkan penerimaan negara yang berasal dari PNBP sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Baca Juga :  Semen Indonesia Libatkan Masyarakat Produksi Masker

PNBP sendiri merupakan pungutan yang dibayar oleh pribadi atau badan usaha dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan Pemerintah Pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah, dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara.

Baca Juga :  Selesaikan Izin Pasar Desa Ngampel Tim Pemkab Bojonegoro Gandeng Sucofindo

“Jadi PNBP merupakan kewajiban bagi setiap anggota LMDH yang menggarap lahan dikawasan hutan yang dikelola oleh Perum Perhutani,” tegas Panca Sihite.

“Perhutani KPH Jatirogo telah beberapa kali melakukan sosialisasikan kewajiban para petani penggarap lahan dikawasan hutan, baik dibawah tegakan maupun dilahan tanaman pertama dan kedua, mereka diwajibkan membayar PNBP,” ujarnya.

Banner IDwebhost

Sementara itu Sumarjan selaku Ketua Paguyuban LMDH Se-KPH Jatirogo mengatakan siap dan bertanggung jawab untuk mensukseskan PNBP tahun 2020, karena merupakan kewajiban bagi seluruh anggota LMDH yang menggarap di kawasan hutan. Terdapat 35 LMDH yang telah bekerjasama dengan Perhutani KPH Jatirogo.

Kemitraan Kehutanan antara Perum Perhutani KPH jatirogo dengan 10 LMDH sudah mendapatkan pengakuan dan perlindungan kemitraan kehutanan (Kulin KK) melalui surat keputusan dari kementerian lingkungan hidup dan kehutanan.

Baca Juga :  Covid-19, Nasabah UMKN Mikro Menjerit Kreditur Tetap Tarik Angsuran

Sedangkan yang 25 LMDH masih usulan permohonan dan saat ini sedang berproses di kementerian LHK.

Dari ke 10 LMDH yang sudah melakukan kemitraan dengan perhutani, yang memiliki potensi terbesar produksi tanaman jagung adalah LMDH Gemulung Jaya, Desa Gemulung, RPH Gandu BKPH Ngulahan. Dengan hasil produksi jagung mencapai 1.497.96. Ton.

(met)

Bagikan :