oleh

Ketika Anarkisme Menari di Gedung Pemkab

Ketika Anarkisme Menari di Gedung Pemkab

Ditulis oleh : Edy Kuntjoro.

Pagi hari Rabu, 24/7/2019, kemarin pegawai Pemerintah Kabupaten Bojonegoro yang bekerja di gedung Pemkab, jalan Mastumpel, mendadak heboh. Lantaran adanya pesan tulisan di dinding dan pagar pembatas taman gedung Pemkab yang ditulis dengan cat semprot (air brush).

Ada nada emosi dan kekecewaan yang akut dalam kalimat yang sengaja ditulis di tembok-tembok gedung berlantai tujuh itu. Baik ditujukan untuk pemerintah daerah maupun DPRD.

Beberapa tulisan berbunyi, Pemerintah kon***, DPRD kont***, Anj*** berdasi, Kembalikan uang kami.

Menariknya, dari semua tulisan itu ditandai dengan simbol (tanda) huruf A dengan lingkaran di luarnya. Tanda ini biasa digunakan oleh kelompok Anarkho Sindikalisme, yang berasal di Perancis.

Lantas apa hubungan kelompok ini dengan Pemkab Bojonegoro ?. Atau mereka (pelaku penulisan) hanyalah sekelompok orang yang merasa kecewa dengan jalannya pemerintahan di Kabupaten Bojonegoro.

Banner IDwebhost

Sehingga mereka merasa harus melakukan aksi vandalisme dengan mencorat-coret tembok gedung Pemkab dengan menggunakan simbol Anarkho sindikalisme sebagai simbol yang mewakili perjuangan rakyat tertindas ?.

Baca Juga :  4 Trofeo Memeriahkan Bojonegoro Futsal Turnamen And Charity

Lantas apa motifnya?.

Terlepas dari siapa dan apa motif mereka lakukan aksi vandalisme itu. Saya bersyukur karena masih ada orang yang berani melakukan perlawanan, melakukan protes, melakukan kritik, terhadap pemerintah daerah. Hanya saja sayangnya perlawanan itu tidak dilakukan dengan cara yang benar.

Setidaknya dengan aksi itu menyadarkan diri kita bahwa masih ada rakyat yang terluka dan kecewa atas kinerja pemerintah Kabupaten Bojonegoro yang dipimpin oleh bupati, Anna Muawanah dan Wakil bupati, Budi Irawanto,

Aksi protes tentunya tidak muncul begitu saja dan tentu ada latar belakang pemicunya.

Menyikapi hal ini, pemerintah daerah harus mawas diri, terutama bupati harus berani introspeksi dan melakukan koreksi terhadap kebijakan -kebijakannya yang kurang tepat, selama hampir 10 bulan memimpin Bojonegoro.

Apakah sudah berlaku adil ?. Apakah sudah bekerja sesuai mekanisme tata kelola pemerintahan yang baik. Apakah sudah menjalankan kewenangannya dengan benar dan sesuai aturan ketentuan perundangan. Apakah sudah melayani rakyat ?.

Baca Juga :  Perilaku Yang Patut Ditiru Dari Kapolsek dan Babinsa Sumberejo

Jika sudah Alhamdhulillah. Tetapi jika belum, bupati harus berani mereformasi dirinya sendiri agar bisa menjadi pemimpin yang sebaik-baiknya bagi rakyatnya.

Bukan pemimpin yang bekerja semau-maunya dan mengabaikan aturan ketentuan perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah RI.

Kritik terhadap DPRD harusnya juga dijadikan bahan introspeksi para anggota wakil rakyat itu. Wakil rakyat harusnya betpihak kepada kepentingan rakyat, bukan kepentingan kelompok dan kepentingan untuk menumpuk harta kekayaan pribadi.

Wakil rakyat harus berani memberikan kontrol keras terhadap pelaksanaan jalannya pemerintahan eksekutif, sehingga tercipta kesimbangan.

Saya jadi teringat dengan, ungkapan Presiden Jokowi yang saya rasa ditujukan kepada para penguasa, pejabat, gubernur, bupati dan kepala SKPD, yang baik untuk dilakoni dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari.

“Lamun siro sekti, ojo mateni”. Meskipun kamu (merasa) sakti (kuat, berkuasa atas orang lain) jangan suka menjatuhkan (membunuh).

“Lamun siro pinter, ojo minteri”. Meskipun kamu (merasa) pintar, jangan sok pintar.

“Lamun siro banter, ojo ndhisiki”. Meskipun kamu (merasa) cepat (cekatan), jangan suka mendahului.

Baca Juga :  Pohon Sono Kembang Jalan Gajah mada Tumbang, Ratusan Kendaraan Macet

Dari ungkapan falsafah Jawa diatas, ada pesan budi luhur dan tata krama kehidupan yang semestinya dijalankan oleh pemimpin, agar tidak terjebak dalam kesombongan dan kesewenang-wenangan ( abusse power ).

Kesuksesan dan kesejahteraan adalah keniscayaan jika kita selalu mengkedepankan kebersamaan dan gotong royong dalam setiap kegiatan. Holobis kuntul baris..!.

Pemimpin yang hadir atas kehendak rakyat adalah pemimpin yang berani memperjuangkan kepentingan rakyatnya tanpa pamrih. Pemimpin yang mensejahterakan rakyatnya dengan ikhlas. Pemimpin yang memberikan keadilan dan berani menjamin adanya kepastian hukum di wilayahnya.

Pemimpin bukanlah raja yang harus dilayani oleh rakyatnya atau penguasa yang bisa bertindak semena-mena.

Bojonegoro, Kamis, 25 Juli 2019.

Penulis : Edy Kuntjoro.
Warga Desa Sukorejo, RT 16/ RW 04, Kec. Bojonegoro, yang bekerja di netpitu.com

Bagikan :