Bojonegoro Masuk 3 Kabupaten Dengan Pelayanan Izin Terumit di Jatim

- Tim

Senin, 25 November 2019 - 14:02

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kantor Ombudsman Rl Perwakilan Provinsi Jawa timur di Jalan Ngagel timur, Surabaya

Kantor Ombudsman Rl Perwakilan Provinsi Jawa timur di Jalan Ngagel timur, Surabaya

SIDOARJO. Netpitu.com – Kabupaten Bojonegoro menjadi salah satu dari tiga Kabupaten dari 38 Kabupaten dan Kota di Jawa timur dengan laporan tertinggi dalam pelayanan perizinan.

Hal tersebut diungkapkan oleh anggota Ombudsman RI Ninik Rahayu, saat Pekan Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Jawa Timur di Alun-alun Kabupaten Sidoarjo, Minggu (24/11/2019).

Dikatakan Ninik, masih ada tiga kabupaten di Jawa Timur yang sangat tinggi mendapatkan laporan dari masyarakat, terutama terkait masalah perizinan.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Tiga kabupaten itu yakni Jember, Bojonegoro dan Madiun. Tiga kabupaten tersebut pelayanan perizinannya belum satu pintu,” kata Ninik Rahayu saat di Pekan Pelayanan Publik yang digelar Ombudsman RI Perwakilan Jawa Timur di Sidoarjo, Minggu (24/11/2019).

Baca Juga :  Penerimaan DBHCHT Tuban Rp 16 Milyar

Ia mengemukakan, kalaupun ada, pelayanan perizinan yang dilakukan di tiga kabupaten tersebut masih rumit.

“Informasi ini sudah saya koordinasikan dengan ibu gubernur supaya melakukan pembinaan kepada kabupaten kota yang masih belum memberikan respons cepat terhadap pembangunan,” katanya, dilansir dari Antara.

Ia mengatakan, pelayanan publik adalah pelayanan pemerintah kepada masyarakat, pelayanan diberikan di semua bidang, di mana urusan orang sakit sampai meninggal pun adalah bagian dari pelayanan publik yang diberikan pemerintah.

Baca Juga :  Sigit Kushariyanto Jadi Ketua DPRD Bojonegoro Gantikan Mitroatin

“Pelayanan publik merupakan wajah kinerja pemerintah. Baik buruknya citra pemerintah ditentukan dari pelayanan yang diberikan kepada masyarakat,” ujarnya.

Dia menuturkan, jika pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat buruk, maka maladminsitrasinya tinggi dan pelayanannya buruk.

“Tapi, kalau pelayanannya bagus, maladministrasinya rendah, maka wajah kinerja pemerintah juga baik,” ucapnya.

Ia mengatakan, Ombudsman merupakan lembaga pengawas pelayanan publik yang dilakukan pemerintah serta memiliki kepentingan bersama dengan masyarakat untuk melakukan pengawasan kinerja pemerintah.

Baca Juga :  Spanduk HJB Partai NasDem Jadi Sasaran Pencurian

Seperti diberitakan sebelumnya, Ombudsman RI Perwakilan Jawa timur saat ini tengah menangani laporan masyarakat terkait dugaan maladministrasi penundaan berlarut peneribitan izin pasar Desa Ngampel.

Izin pembangunan pasar desa tersehut mulai diajukan sejak 2014, namun hingga sekarang ini penerbitan izinnya masih terganjal oleh izin persetujuan bangun guna serah pasar desa dari bupati.

Setelah persoalan tersebut dilaporkan ke Ombudsman, kini dugaan maladministrasi pelayanan izin dengan penundaan berlarut tersebut tengah dalam penanganan Ombudsman Perwakilan Jatim.

(ro)

Berita Terkait

Kemenag Bojonegoro Pastikan Kegiatan Belajar Mengajar di Madrasah Berjalan Normal
Kadal Ireng Bagikan 350 Takjil ke Masyarakat
Rayakan Annyversary ke 75, Persibo Dapat Hadiah Armada Bus Dari Sedulur Pitu
Pengajuan Penetapan Nama Pada Ijazah Muk’awanah Tak Penuhi Norma Hukum Administrasi Kependudukan : Pengadilan Harusnya Menolak
Sikapi Pencoretan Caleg, DPC PPP Laporkan KPUD dan Bawaslu Kab. Bojonegoro ke DKPP
PPP Maksimalkan Peran Saksi di Setiap TPS
Menangkan Pemilu 2024 DPC PPP Masivkan Konsolidasi, Sosialisai ke Kader di Tingkat Kecamatan dan Desa
Jum’at Hari Ini Bawaslu Gelar Sidang Pelanggaran Administrasi Pelaporan Anwar Sholeh

Berita Terkait

Jumat, 19 Januari 2024 - 11:25

Pengajuan Penetapan Nama Pada Ijazah Muk’awanah Tak Penuhi Norma Hukum Administrasi Kependudukan : Pengadilan Harusnya Menolak

Jumat, 8 Desember 2023 - 19:29

Sikapi Pencoretan Caleg, DPC PPP Laporkan KPUD dan Bawaslu Kab. Bojonegoro ke DKPP

Senin, 4 Desember 2023 - 16:43

PPP Maksimalkan Peran Saksi di Setiap TPS

Senin, 4 Desember 2023 - 08:11

Menangkan Pemilu 2024 DPC PPP Masivkan Konsolidasi, Sosialisai ke Kader di Tingkat Kecamatan dan Desa

Jumat, 1 Desember 2023 - 08:54

Jum’at Hari Ini Bawaslu Gelar Sidang Pelanggaran Administrasi Pelaporan Anwar Sholeh

Jumat, 17 November 2023 - 09:13

Bawaslu RI Gelar Sidang Laporan Anwar Sholeh, Soal Penetapan DCT DPR, Anna Mu’awanah

Rabu, 26 April 2023 - 19:32

DPC PPP Bojonegoro Siap Menangkan Ganjar di Pilpres 2024

Minggu, 24 Juli 2022 - 13:09

DPD Golkar Bojonegoro Minta Airlangga Hartarto Segera Deklarasikan Diri Sebagai Capres 2024

Berita Terbaru

BERITA

Kadal Ireng Bagikan 350 Takjil ke Masyarakat

Sabtu, 23 Mar 2024 - 14:00