oleh

Dilaporkan Dugaan Korupsi ke KPK, Suyoto Bilang “Matoooh”

-BERITA, HUKUM-1.562 views

BOJONEGORO. Netpitu.com – Dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ), mantan Bupati Bojonegoro periode 2008 – 2013 – 2018, Suyoto, malah bilang “matoooh”.

Tak jelas apa maksud komentar “matoh” sang bupati Bojonegoro 2 periode tersebut. Kata “matoh” sempat menjadi jargon bupati Suyoto selama 10 tahun memimpin pemerintahan Kabupaten Bojonegoro.

Kata ” matoh “ sendiri berasal dari bahasa Jawa ( asli Bojonegoro, red ) yang memiliki arti bagus atau sangat bagus atau sangat baik.

Namun saat netpitu.com meminta tanggapannya atas pelaporan dugaan korupsi tersebut, Suyoto menyatakan menghormati hak pelapor untuk melapor.

Seperti diberitakan sebelumnya, tiga Bupati Bojonegoro, Jumat, (27/11/2020), pagi tadi, dilaporkan ke Komisi Pemberansatan Korupsi ( KPK ), terkait persoalan kerjasama pengelolaan penyertaan modal Participating Interest ( PI ) blok Cepu dengan PT. Surya Energy Raya ( PT. SER ).

Baca Juga :  Ada Apa Dengan Batik Wartawan ?

Ketiga Bupati Bojonegoro yang dilaporkan ke KPK itu adalah Bupati Santoso ( Periode 2003 -2008), Bupati Suyoto ( Periode 2008 – 2013 – 2018 ), dan Bupati Anna Muawanah ( Periode 2018 – 2023 ).

Sementara itu, untuk terlapor Bupati Santoso, tidak dapat ditindaklanjuti pemeriksaan kasusnya karena bupati Santoso sudah meninggal dunia.

Tak hanya melaporkan tiga bupati Bojonegoro, pelapor juga melaporkan Direktur PT. Asri Dharma Raya (ADS), periode 2005 – 2009 dan direktur PT. ADS periode 2020, juga menjadi bidikan sasaran pelapor.

Selain itu, pelapor juga mencatatkan direktur utama PT. Surya Energy Raya ( PT. SER ), sebagai terlapor. Saat pertama kali perjanjian kerjasama PT. SER dengan Pemkab Bojonegoro, Direktur Utama PT. SER, dijabat Lestari Murdiyat, yang sekarang menjadi pengurus DPP Partai Nasdem dan sekarang ini juga tengah menjabat sebagai wakil ketua Majelis Permusyawararan Rakyat ( MPR ) RI.

Baca Juga :  Duit BOP TPQ Lari Kemana ? Ini Pengakuan Ketua FKTPQ

Agus Susanto Rismanto dan Anwar Sholeh, yang bertindak sebagai pelapor kepada netpitu.com mengatakan pelaporan dugaan korupsi ke KPK ini terkait pembayaran deviden hasil keuntungan atas kerjasama PI antara Pemkab Bojonegoro dan PT. SER, yang dianggap telah merugikan keuangan daerah Bojonegoro.

Dari pembagian deviden ini PT. SER menerima bagian keuntungan sebesar 75 persen, dan menerima pembayaran sebanyak USD 25.046.750,32 atau setara dengan Rp 325.607.754.160 (kurs rupiah sebesar Rp 13.000 per 1 dolar US ).

Sedangkan PT. ADS selaku BUMD pengelola PI Bojonegoro hanya menerima 8.348.916,77 USD atau setara dengan Rp 108.535.918.010 ( kurs rupiah Rp. 13.000 per 1 dolar US ).

Baca Juga :  BPBD Minta Masyarakat Kenali Daerah Rawan Bencana

Dalam kerjasama tersebut, Pemkab Bojonegoro melalui PT. Asri Dharma Raya ( ADS ) hanya diberikan hak saham dan keuntungan sebesar 25 persen. Sedangkan PT. SER, yang bertindak sebagai mitra kerjasama memperoleh hak saham dan keuntungan sebesar 75 persen.

Hal ini bertentangan dengan Pasal 11 Perda nomer 8 tahun 2002 tentang pendirian perusahaan daerah pengelola migas PT. Asri Dharma Sejahtera ( ADS ), yang mensyaratkan penguasaan saham PT. ADS minimal 51 persen , apabila bekerjasama dengan pihak swasta.

Selain itu, proses penetapan mitra kerjasama PI Pemkab Bojonegoro yang hanya melalui penunjukkan langsung dianggap tidak sesuai ketentuan dan sarat dengan terjadinya dugaan kongkalikong.

(ro)

Bagikan :