oleh

Warga Desa Rahayu Sayangkan Mantan Kades Tersangka Korupsi Tidak Ditahan

-HUKUM-179 views

TUBAN. Netpitu.com – Warga Desa Rahayu, Kecamatan Soko, Tuban, menyayangkan tidak ditahannya mantan Kades Rahayu, SKN, yang menjadi tersangkan korupsi dana APBDes Rahayu tahun anggaran 2017 – 2018, oleh penyidik Unit ll Satreskrim Polres Tuban.

Perbuatan SKN, menurut Ali S, salah seorang warga Desa Rahayu, bukan saja telah merugikan warga Desa Rahayu, tetapi juga merugikan keuangan negara. Karena diantara sumber dana yang diduga diselewengkan oleh SKN itu bersumber dari Pemerintah pusat, Pemerintah Kabupaten Tuban, dan Pendapatan Asli Desa Rahayu.

Baca Juga :  Dicemarkan Dengan Berita Hoax Pemdes Sambongrejo Bakal Lapor Polisi

“Harusnya polisi melakukan penahanan terhadap SKN, karena sewaktu menjabat sebagai Kades SKN telah berkhianat terhadap amanah yang telah diberikan oleh warga,” ujar Ali S, kepada netpitu.com, Selasa, (28/01/2020).

Selain itu, kata Ali, penahanan badan terhadap mantan Kades tersangka korupsi bisa menjadi peringatan bagi Kades yang menjabat sekarang ini untuk tidak melakukan perbuatan yang sama ( korupsi ).

Penetapan SKN sebagai tersangka dugaan korupsi APBDes Rahayu TA 2017 – 2018 ini menurut Ali, sudah diketahui khalayak warga Desa Rahayu dan menjadi perbincangan diantara warga. Dan warga menyayangkan mantan Kades Rahayu SKN yang telah menjadi tersangka tidak ditahan oleh oleh penyidik Unit Il Satreskrim Polres Tuban.

Baca Juga :  Tak Hanya Gelapkan 17 Mobil Tetangga Pria Ini Juga Tipu Uang Rp. 160 Juta

Diberitakan sebelumnya, SKN yang menjabat sebagai Kades Rahayu periode 2013 – 2019 itu, diduga telah melakukan tindak pidana korupsi dalam penyalahgunaan wewenang dalam jabatannya sebagai Kades dalam pengelolaan APBDes tahun anggaran 2017 – 2018, yang bersumber dari Dana Desa (DD), Anggaran Dana Desa (ADD) dan Tanah Kas Desa (TKD), dengan kerugian negara Rp 257 juta.

Baca Juga :  Polres Bojonegoro Bekuk 2 Pemain Judi Taruhan Pilkades

Mantan Kades Rahayu, SKN, dijerat Pasal 2 ayat 1 dan atau Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 jo UU RI 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsii dengan ancaman hukuman minimal 4 tahun penjara dan denda minimal 200 juta.

Banner IDwebhost

(ro)

Bagikan :