oleh

Inilah Tiga Langkah Penyelesaian Konflik Bisnis PT. SER dan Pemkab Bojonegoro

BOJONEGORO. Netpitu.com – Konflik bisnis penyertaan modal (Particypating of Interest, PI ) pengelolaan Migas blok Cepu antara PT. SER dan Pemkab Bojonegoro harus segera diselesaikan dengan pola win win solution.

Namun untuk penyelesaian konflik tersebut dibutuhkan peran pihak ketiga, yakni lembaga legeslatif DPRD Bojonegoro.

Mantan ketua DPRD tahun 2018 itu mengatakan pimpinan DPRD harus membantu penyelesaiaan konflik ini. Kasihan bupati jika harus bekerja sendiri.

“Pimpinan dewan harus turun memfasilitasi dan menjadi penengah atas konflik tersebut,” tegas Sigit Kushariyanto, kepada netpitu.com, Rabu, (29/07/2020).

Sebagai wakil rakyat dan mitra kerja Pemerintah daerah DPRD memiliki tanggungjawab untuk membereskan persoalan yang sekarang tengah disengketakan oleh Pemkab Bojonegoro dan PT. SER. Baik persoalan Rapat Umum Pemegang Saham ( RUPS ) maupun cash call atau pembayaran deviden dan pengembalian modal PT. SER.

Baca Juga :  Agus Rismanto Sayangkan Ketidakhadiran Ketua DPRD Bojonegoro Dalam Sidang PMH

Menurut Wakil Ketua Komisi B, DPRD Bojonegoro, dari Fraksi Partai Golkar, yang juga mantan ketua DPRD tahun 2018, Sigit Kushariyanto, ada tiga langkah untuk menyelesaikan konflik tersebut.

Pertama, RUPS harus terselenggara. Kedua belah pihak harus ketemu dan menyepakati agenda yang dibicarakan dalam RUPS, dan kedua belah pihak saling memberi ruang. Baik Pemkab Bojonegoro maupun PT. SER harus mau menampung agenda pembicaraan yang akan dibawa ke RUPS.

Banner IDwebhost

Kedua, setelah langkah pertama dengan segala hasil kesepakatan, maka Pemkab punya kewajiban membayar cash call kepada PT. SER. Selanjutnya, sebelum cashcall dibayarkan sebagai pemgembalian modal harus disepakati dilakukan renegosiasi.

Baca Juga :  Pandemi Corona, DPRD Tuban Minta Pemda Perkuat Ekonomi dan Melibatkan UMKM

Ketiga, Renegosiasi. Kedua belah pihak melakukan renegosiasi atas perjanjian kerjasama. Terutama dalam pembagian prosentase bagi hasil keuntungan penyertaan modal PI.

Seharusnya renegosiasi dilakukan lima tahun sekali dalam kerjasama bisnis. Hal itu untuk menyikapi perkembangan yang terjadi di masa kini.

“Itu kan semacam update perjanjian kerjasama,” ucap Sigit.

Pemkab Bojonegoro, lanjut Sigit, pernah melakukan renegosiasi dengan PT. SER pada tahun 2009. Seharusnya, renegosiasi berikutnya terjadi pada 2014. Namun saat itu tidak dilakukan renegosiasi oleh Pemkab Bojonegoro.

“Nah saat sekarang ini adalah waktu yang tepat untuk dilakukan renegosiasi perjanjian kerjasama antara Pemkab Bojonegoro dan PT. SER.

Sebagai wakil rakyat maupun pribadi sebagai warga Bojonegoro, Sigit menilai komposisi prosentase bagi hasil 25 persen untuk Pemkab Bojonegoro dan 75 persen untuk PT. SER, sangat tidak adil.

Baca Juga :  Musdes Ngampel Putuskan Pembangunan Pasar desa Tetap Lanjut

“Ya jika dilakukan renegosiasi bagian bagi hasil Pemkab Bojonegoro seharusnya bisa lebih besar dari PT. SER. Atau paling tidak yang memberikan rasa keadilan terhadap pola bagi hasil PI antara Pemkab Bojonegoro dan PT. SER, sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundangan,” papar politisi partai Golkar itu, yang pernah menjabat sebagai ketua DPRD Bojonegoro tahun 2013 – 2014 dan 2018.

(ro)

Bagikan :