oleh

Sunaryo Abuma’in Klarifikasi “Cabut Perkara” Ke Pengadilan Agama Bojonegoro

-HUKUM-244 views

BOJONEGORO. Netpitu.com – Sunaryo Abuma’in, kuasa hukum A. Minarti dalam perkara gugatan perceraian, mendatangi kantor Pengadilan Agama Bojonegoro, untuk memberikan klarifikasi terkait pernyataannya yang akan mencabut gugatan perkaranya, lantaran majelis hakim yang menyidangkan perkara tersebut memaksa untuk hadirnya penggugat pada setiap sidang.

Diberitakan sebelumnya, dinilai tidak profesional dalam menjalankan tugas, Pengadilan Agama (PA) Bojonegoro akan dilaporkan ke Sistem Informasi Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia (SIWAS MA-RI) oleh H. Sunaryo Abuma’in.

Menurut Sunaryo Abuma’in, saat sidang kedua gugatan perceraian A. Minarti, Hakim ruang satu menyampaikan bila pihak penggugat tetap harus datang saat sidang, pada saat sebelumnya ataupun berikutnya.

“Padahal penggugat sudah menunjuk dan mewakilkan pada kuasa hukumnya. Saya sebagai kuasa hukum dari A. Minarti binti Siswodiharjo terdafrar Regester Perkara nomer 751/pdt.G/2020/PA BJN warga desa Lebaksari Kecamatan Baureno,” ujar Sunaryo Abuma’in, kepada netpitu.com, Kamis (30/04/20), di kantornya.

Baca Juga :  Tidak Kantongi Izin, Pembangunan Gedung PT. Elnusa Dihentikan Paksa Satpol PP

Dikatakan Sunaryo Abuma’in, penggugat tidak bisa menghadiri sidang, dan tidak mungkin bisa hadirkan karena yang bersangkutan sekarang ini bekerja di Surabaya. Semua mengetahui saat ini kota pahlawan tersebut masuk zona merah (red zone) Pandemi Covid-19.

Menurutnya, Hakim PA dalam hal ini menjalankan tugas tidak sesuai harapan masyarakat. Hakim Ketua Gembong, SH dan hakim anggota lainnya sangat tidak cermat memahami substansi PP-RI nomor 09 tahun 1975 maupun Perma no 1 tahun 2016 pasal 28 ayat ( 3) dan ( 4).

Baca Juga :  Penggugat PI Tolak Draft Perdamaian PT. SER dan PT. ADS

Dijelaskan pada pasal 26 ayat 01, yakni setiap kali diadakan sidang Pengadilan yang memeriksa gugatan perceraian, baik penggugat maupun terggugat atau Kuasa mereka akan dipanggil untuk menghadiri sidang tersebut.

Hal tersebut dikuatkan dalam undang-undang Kompilasi Hukum Islam (KHI) tahun 1991 pasal 142, yang menyebutkan denan jelas bahwa pada sidang pemeriksaan gugatan perceraian (suami/isteri) datang sendiri atau mewakilkan kepada kuasanya.

“Artinya penggugat atau tergugat tidak harus datang,” ungkap Sunaryo Abuma’in, kepada netpitu.com.

Mbah Naryo, panggilan akrab Sunaryo Abuma’in, menerangkan bahwa ia telah mengklarifikasi persoalan tersebut dengan Ketua Pengadilan Agama Bojonegoro dan juga Wakil ketua PA. Terkait dengan Hakim yang memaksa penggugat harus hadir pada setiap persidangan, yang berlanjut tidak bisa digelarnya sidang dan berujung pada pernyataan pencabutan perkara kepada majelis hakim.

Baca Juga :  Diperiksa Polda Jatim Sebagai Saksi Wabup Bojonegoro Tak Mau Diintervensi Siapapun

“Sebenarnya ada kekurangan berkas perkara nomor 751/pdt.G/2020/PA.BJN tersebut, makanya saya bilang mencabut dengan maksud untuk melengkapi kekurangan berkas tersebut,” jelas Sunaryo Abuma’in.

“Jadi ini hanya miskomunikasi, atau kesalahah pahaman dalam memaknai kata-kata” tambahnya.

Setelah diklarifikasi, para pihak menjadi lega dan saling memaafkan. Sunaryo Abuma’in sendiri dengan tegas menyatakan tidak akan melaporkan Ke BAWAS MA RI.

(ro)

Bagikan :