oleh

Tidak Kantongi Izin, Pembangunan Gedung PT. Elnusa Dihentikan Paksa Satpol PP

-HUKUM-317 views

BOJONEGORO. Netpitu.com – Tidak dapat menunjukkan selembar pun surat izin bangunan, akhirnya pembangunan gedung PT. Elnusa terpaksa dihentikan oleh tim perijinan dan Satpol PP Bojonegoro, Senin, (31/08/2020).

Pembangunan proyek gedung PT. Elnusa, yang berlokasi di Desa Sumengko, Kecamatan Kalitidu, Kabupaten Bojonegoro, yang diketahui tidak berijin tersebut, dipasangi segel penutupan atau pemberhentian sementara oleh Tim perijinan bersama dengan Satpol PP Pemkab Bojonegoro.

Opersi penegakan Peraturan daerah Senin, (31/08/2020) tadi pagi, dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) bersama Dinas Satpol PP, Dinas Lingkungan Hidup, Camat Kalitidu dan Pemdes. Sumengko.

Baca Juga :  Penetapan PT. SER Sebagai Mitra PT. ADS di DPRD Sarat Masalah

Gedang milik PT Elnusa tersebut atas nama Evi dan beralamatkan di Jakarta itu, saat dicek di lokasi pembangunan ternyata belum mengantongi Ijin apapun.

Menurut penanggung jawab proyek rencana pembangunan tersebut akan digunakan untuk Gudang dan Perkantoran.

Plakat segel yang dipadang Satpol PP di proyek PT. Elnusa.

Karena dalam Proses Pembangunanya belum mengantongi ijin dari Dinas terkait, maka Satpol PP melakukan penyegelan pemberhentian sementara kegiatan pembangunan, sampai dengan perijinan tercukupi.

Baca Juga :  Aliansi LSM Bojonegoro Laporkan Dugaan Penyimpangan Dana Desa Sugihwaras Ke Kejaksaan

Menanggapi penghentian pembangunan gefpdung PT. Elnusa, Kepala DPMPTSP, Yunita Liasari, mengatakan bahwa kegiatan pemetiksaan perijinan dan penutupan gedung Elnusa tersebut juga dihadiri oleh pemilik bangunan PT. Elnusa Ibu Evi.

Evi, sebafai pemilik bangunan juga sudah menandatangani berita acara pemberhentian sementara pembangunan sampai dengan dikeluarkannya Ijin Mendirikan Bangunan.

“Dengan kegiatan ini kami mengharapkan dapat menumbuhkan kesadaran bagi semua warga, agar sebelum mendirikan bangunan untuk mengurus ijin terlebih dahulu. Sebagaimana ketentuan Perda No. 32 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perijinan dan Non Perijinan,” ujar kepala DPMPTSP.

Baca Juga :  Komposisi Penguasaan Saham Kerjasama PT. SER - Pemkab Bojonegoro Langgar Aturan Perundangan

Untuk menjaga dan menumbuhkan budata tertib hukum tentunya penertiban semacam ini akan terus dilakukan secara intensif.

(*/ro)

Bagikan :