Penasehat Hukum Shodikin Duga Ada Upaya Kriminalisasi dan Rekayasa Kasus BOP TPQ

- Team

Selasa, 1 Februari 2022 - 11:01

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Sidang dugaan kasus korupsi BOP Kemenag di Pengadilan Tipikor.

Sidang dugaan kasus korupsi BOP Kemenag di Pengadilan Tipikor.

Reporter : Edy Kuntjoro.

BOJONEGORO. Netpitu.com – Penasehat hukum terdakwa dugaan korupsi BOP Covid 19 TPQ, Johanes Dipa Widjaja, menduga ada upaya kriminalisasi dan rekayasa perkara terhadap Ketua Forum Taman Pemdidikan Qur’an Bojonegoro, Shodikin.

Terbukti dari 7 saksi yang diperiksa oleh majelis hakim Tipikor, Surabaya, semuanya mengaku tidak mengenal dan bertemu dengan Shodikin. Ketua FTPQ Bojonegoro itu terjerat dugaan pungutan liar dana bantuan Covid-19 dari Kementerian Agama tahun 2020.

Pada sidang yang digelar Pengadilan Tipikor Surabaya, Kamis, 27/01/2022, pekan lalu, sidang mendengarkan keterangan Kepala TPQ Darul Ulum Saifudin, Kepala TPA Al Is’ad Unit 028 Misbah Mabrur, serta Nurcholis dan M. Fauzi dari TPA Baitul Mutaqin.

Mereka menjelaskan seputar pencairan anggaran Kemenag pada lembaga TPQ yang mereka kelola. Dalam keterangannya pada majelis hakim Pengadilan Tipikor, Surabaya, yang diketuai DR. I Ketut Suarta, SH. MH., terbukti tidak ada satu pun saksi yang mengaku telah menyerahkan uang kepada terdakwa.

Menurut saksi Saifudin, pada awalnya ia mengetahui ada bantuan dari Kemenag itu setelah diundang koordinator FKPQ (Forum Komunikasi Pendidikan Quran) di kecamatan.

”Saya tahunya Kortan di sekretariat Kortan (pengurus lembaga TPQ se kecamatan) dan Ketuanya Pak Nurkhozim,” kata saksi. Saat itu Kortan hanya diwakili Nurkhozim dan beberapa orang lainnya. Saifudin saat itu tidak melihat adanya terdakwa, Shodikin di forum pertemuan itu.

Di FKPQ kecamatan itu, saksi mendapat penjelasan agar membawa izin operasional, data santri, dan guru mengaji. Setelah berkas diserahkan lengkap, forum itulah yang akan membuat proposal ataupun surat pertanggungjawaban.

”Kemudian, bantuan uang tersebut saya ambil di bank sebesar Rp 10 juta. Kemudian, yang Rp 7 juta diserahkan ke FKPQ. Rincian Rp 6 juta untuk membeli alat prokes, Rp 600 ribu untuk operasional FKPQ kabupaten, dan Rp 400 ribu untuk FKPQ kecamatan,” bebernya.

Saksi juga menjelaskan bahwa dirinya dua kali diperiksa kejaksaan.
Pertama di kecamatan. Ketika itu, kejaksaan memberikan form kosong. Lalu, mereka disuruh tanda tangan. Surat itu menegaskan bahwa mereka pernah menerima bantuan operasional pendidikan (BOP).

Saat ditanya majelis hakim, saksi menyarakan dengan tegas bahwa Ia tidak mengetahui bahwa ada nominal Rp 1 juta yang diberikan kepada terdakwa. Keterangan yang sama juga disampaikan oleh 3 saksi lainnya. Terkait proses pencairan bantuan Kemenag hingga peruntukan anggaran tersebut.

Namun, yang pasti, saat pertemuan, telah disepakati jika anggaran tersebut cair, akan diserahkan ke Kortan sebesar Rp 7 juta.

Melihat keterangan saksi yang dihadirkan di persidangan tersebut, Johanes Dipa Widjaja menilai bahwa semua keterangan saksi yang dihadirkan jaksa itu sudah diarahkan.

”Jawaban saksi yang satu dengan saksi yang lain terlihat sekali copy paste ( sama ),” tegasnya.

Meski saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan memberikan keterangan telah menyerahkan uang ke FKPQ, anehnya dari seluruh saksi yang telah diperiksa, tidak ada satu pun yang mengakui telah memberikan uang Rp 1 juta kepada terdakwa Sodhikin.

Dugaan saksi telah diarahkan jaksa dalam memberikan keterangan ini nampak jelas terstruktur, karena semua saksi memberikan keterangan yang sama.

Terpisah, ketua tim penasehat hukum terdakwa, Pinto Utomo, kepada netpitu.com mengatakan bahwa dalam proses penydikan sebelumnya pihak kejaksaan telah memeriksa penerima BOP di kecamatan tempat lembaga TPQ tersebut berada.

Kepada pengelola TPQ yang menerima BOP, penyidik kejaksaan memberikan lembar form yang harus diisi oleh lembaga penerima BOP. Pertanyaan pun harus dijawab. Namun anehnya, ada form nilai nominal uang yang sengaja dikosongi tidak ditulis nilai nominalnya.

” Nilai uang tidak ditulis oleh lembaga penerima, tapi yang mengisi pihak kejaksaan, ini kan rekayasa,” papar Pinto.

Baca Juga :  Jalan Teuku Umar Ditutup Ada Apa ?

Selanjutnya, dikatakan Pinto, dari saksi-saksi yang telah diperiksa di kecamatan itu, lalu oleh pihak kejaksaan diambil sampling sebagai saksi di tingkat penyidikan,” ujar Pinto, lebih lanjut.

Ditambahkan Pinto, saksi juga mengakui tidak ada potongan dari penerimaan bantuan penanganan Covid-19 itu.

Menurut Pinto, kejaksaan negeri Bojonegoro telah memaksakan BOP Kemenang melalui FTPQ ini menjadi perkara korupsi. Padahal masih ada ratusan lembaga TPQ lain penerima BOP yang sengaja tidak pernah diperiksa oleh pihak kejaksaan.

Sebelumnya diberitakan, dalam pemeriksaan lembaga TPQ penerima BOP di kecamatan, diungkapkan oleh salah satu pengurus Kortan TPQ bahwa pihak kejaksaan kepada pengurus Kortan meminta untuk mengembalikan atau menyetorkan kembali uang yang sudah diterimanya dari penerima BOP TPQ ke penyidik kejaksaan negeri Bojonegoro.

Jika pihak kejaksaan meminta Kortan FTPQ ( kecamatan ) mengembalikan uang, sebaliknya permintaan yang sama tidak dilakukan pada FKTPQ kabupaten. Ada apa ?.

Bahkan yang paling aneh, penyidik kejaksaan negeri Bojonegoro tidak melakukan pengusutan terhadap dugaan korupsi pengadaan barang peralatan protokol kesehatan pencegahan Covid 19 yang diduga diarahkan oleh FKTPQ wilayah Jawa timur kepada penyedia jasa dan barang tertentu.

Baca Juga :  Brimob Sediakan 7 ekor Sapi dan 5 ekor Kambing Untuk Qurban

Padahal diketahui barang-barang peralatan protokol kesehatan yang diterima lembaga TPQ penerima BOP, nilainya jauh lebih rendah dari uang yang dibayarkan.


(ro)

Berita Terkait

Pengurus MWC NU Kepohbaru dan Pengurus Ranting Se- Kec. Kepohbaru Dilantik
Polres Tuban Bakal Panggil Anna Mu’awanah Terkait Dugaan Laporan Palsu Ke Polisi
Idhul Adha, SMKN 1 Bojonegoro Potong 5 Ekor Sapi Qurban
Kemenag Bojonegoro Pastikan Kegiatan Belajar Mengajar di Madrasah Berjalan Normal
Kadal Ireng Bagikan 350 Takjil ke Masyarakat
Rayakan Annyversary ke 75, Persibo Dapat Hadiah Armada Bus Dari Sedulur Pitu
Pengajuan Penetapan Nama Pada Ijazah Muk’awanah Tak Penuhi Norma Hukum Administrasi Kependudukan : Pengadilan Harusnya Menolak
Sikapi Pencoretan Caleg, DPC PPP Laporkan KPUD dan Bawaslu Kab. Bojonegoro ke DKPP

Berita Terkait

Senin, 10 Juni 2024 - 11:47

408 Kades nek Bojonegoro Masa Jabatane Ditambahi 2 Taun

Senin, 10 Juni 2024 - 10:48

Masa Jabatan 408 Kades di Bojonegoro Diperpanjang 2 Tahun

Selasa, 4 Juni 2024 - 20:43

Banyak Masalah, PDIP Minta Pemerintah Batalkan PP No. 21 Tahun 2024 Tentang Tapera

Senin, 22 April 2024 - 13:11

Sekda Nurul Azizah Sapa Ribuan Warga di Pengajian Ning Umi Laila

Jumat, 19 Januari 2024 - 11:25

Pengajuan Penetapan Nama Pada Ijazah Muk’awanah Tak Penuhi Norma Hukum Administrasi Kependudukan : Pengadilan Harusnya Menolak

Jumat, 8 Desember 2023 - 19:29

Sikapi Pencoretan Caleg, DPC PPP Laporkan KPUD dan Bawaslu Kab. Bojonegoro ke DKPP

Rabu, 6 Desember 2023 - 12:10

Sunaryo Abuma’in : LABH PPP Layani Pendampingan dan Bantuan Hukum Gratis Pada Masyarakat

Senin, 4 Desember 2023 - 16:43

PPP Maksimalkan Peran Saksi di Setiap TPS

Berita Terbaru