oleh

Penunjukkan Ketua IPSI Kecamatan Bentuk Arogansi Penguasa

-BERITA-70 views

BOJONEGORO. Netpitu.com – Berbagai komentar tanggapan atas pembentukan pengurus IPSI di tingkat kecamatan yang dilakukan dengan cara penunjukkan mencuat. Salah satu warga Bojonegoro memberikan komentar bahwa IPSI didirikan untuk menunjang dan mengukur prestasi atlet silat, bukan untuk tujuan politik.

Karenanya warga yang tidak mau disebutkan namanya itu mengatakan bahwa jangan sampai organisasi khusus atlet pesilat itu dipolitisasi untuk kepentingan politik kelompok atau perorangan semata.

Ia pun mengingatkan agar atlet pesilat di Bojonegoro menjaga diri agar tidak mudah terbakar emosi. Lantaran penunjukkan pengurus IPSI kecamatan yang tidak sesuai AD/ ART itu memang berpotensi untuk mengacak -acak dan mengganggu keharmonisan dan kerukunan antar pesilat.

Baca Juga :  Bupati Bojonegoro Pergi Ke Luar Negeri Tak Kantongi Ijin Dari Gubernur

Dalam ketentuan AD/ART IPSI Pasal 12 ayat ( 4 ) Pengcam IPSI kecamatan disusun oleh ketua terpilih dalam musyawarah IPSI Kecamatan dengan dibantu oleh formatur.

“Jadi semuanya harus tetap terjaga dan sadar agar tidak terprovokasi oleh hal-hal yang merugikan warga pesilat di Bojonegoro,” ujar warga Bojonegoro yang enggan disebutkan namanya.

Diberitakan sebelumnya, Ketua Cabang Persaudaraan Setia Hati Winongo, Kabupaten Bojonegoro, Sasmito Anggoro, yang sekaligus menjabat sebagai Wakil Ketua I IPSI Bojonegoro, dan ketua PSHT Teratai, Wahyu Subagdiono, mempersoalkan pembentukan pengurus Ikatan Pencak Silat Indonesia ( IPSI ) di tingkat Kecamatan yang dibentuk dengan tidak menggunakan mekanisme musyawarah IPSI kecamatan.

Baca Juga :  Jamaah Haji Bojonegoro Berangkat 4 dan 5 Juni

Karena pembentukan pengurus IPSI Kecamatan tersebut tidak sesuai dengan AD/ ART ( Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga ) IPSI, pemilihan ketua Pengcam IPSI hanya melalui penunjukkan oleh pejabat daerah dan pemilihan ketua tidak menggunakan mekanisme musyawarah IPSI kecamatan.

Pembentukan pengurus IPSI ditingkat kecamatan itu menurut kedua ketua PSHT itu tidak sesuai dengan AD/ART IPSI.

Baca Juga :  Koramil Dander Lakukan Perbaikan Tanggul Ngunut

“Itu bentuk arogansi penguasa yang justru merugikan rakyat,” ujar Sasmito Anggoro, ketua PSH Winingo.

( ro )