Gubernur dan 38 Bupati/ Walikota Teken Komitmen Pemberantasan Korupsi

- Tim

Jumat, 1 Maret 2019 - 18:41

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Gubernur dan 38 Bupati/ Walikota Teken Komitmen Pemberantasan Korupsi, di gedung Grahadi, Surabaya, Kamis (28/2/2019).

Gubernur dan 38 Bupati/ Walikota Teken Komitmen Pemberantasan Korupsi, di gedung Grahadi, Surabaya, Kamis (28/2/2019).

TUBAN. Netpitu.com – Bupati Tuban, H. Fathul Huda bersama 38 Bupati atau Walikota se-Jawa Timur yang menghadiri Rapat Koordinasi dan Evaluasi bersama Gubernur Jatim.

Pada acara tersebut Khofifah Indar Parawansa menandatangani Komitmen bersama Pemberantasan Korupsi Terintegrasi di lingkungan Pemprov Jatim yang dilaksanakan di Gedung Negara Grahadi, Surabaya Kamis (28/02/2019).

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata mengatakan bahwa KPK berharap dengan upaya pencegahan yang diinisiasi bersama ini, ke depan tingkat korupsi di Jawa Timur jadi lebih rendah, hingga masyarakat dapat lebih menikmati anggaran dan keuangan negara atau daerah yang dialokasikan di Jawa Timur.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Alexander menambahkan bahwa saat ini tercatat ada 13 kepala daerah di Jatim yang terkena Operasi Tangkap Tangan (OTT). “Paling banyak tahun 2018 kita melakukan 30 kali OTT dan 20 diantaranya itu melibatkan kepala daerah,” ujarnya.

Baca Juga :  Selesaikan Pembangunan Jalan dan Jembatan di Bojonegoro Butuh Waktu 3 Tahun

Alexander mengaku sangat prihatin melihat banyaknya kasus OTT kepala daerah yang terjadi di Jatim. Dia mengaku meringkus banyak koruptor bukan suatu prestasi bagi KPK. Pihaknya justru prihatin karena itu merupakan tragedi yang tidak diinginkan masyarakat.

“Saat kita melaksanakan OTT atau penindakan kepada kepala daerah, bukan suatu prestasi bagi kami, justru suatu tragedi bagi masyarakat yang dengan susah payah menghabiskan biaya banyak menyelenggarakan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah,” lanjutnya.

Meski demikian, Alexander memberikan apresiasi kepada Gubernur hingga seluruh kepala daerah di Jatim. Pasalnya, meski beberapa kepala daerah sempat tertangkap OTT, namun ada itikad baik untuk memperbaiki sistem.

“KPK mengapresiasi komitmen Gubernur Jawa Timur, bupati, walikota dan seluruh stakeholder untuk memperbaiki sistem dan membenahi tata kelola pemerintah di Jawa Timur,” tuturnya.

Baca Juga :  Khofifah Indar Parawansa dan Anna Muawanah di Tengah Puluhan Ribu Muslimat NU

Sementara itu Gubernur Jatim yang baru saja dilantik, Khofifah Indar Parwansa mengungkapkan bahwa Jatim siap menjalankan pemerintahan dan program pembangunan ‘Cetar’ cepat efektif efisien, tanggap, transparan, akuntabel dan responsif.

Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa mengatakan bahwa kegiatan yang dilaksanakan bersama KPK ini digelar sebagai bentuk dan upaya pencegahan serta pemberantasan korupsi di JawaTimur.

Ke depan, dirinya akan menerapkan program Survey Penilaian Intergeritas. Survey tersebut, menurut Khofifah, akan menjadi baseline perbaikan di Jawa Timur yang akan dilakukan setiap tahun dan akan menjadi tolok ukur transportasi serta integritas pemerintahan di Jawa Timur, baik Pemprov maupun Pemkab atau Pemkot.

Khofifah menuturkan bahwa pihaknya sangat membutuhkan pengawalan dari KPK untuk memberantas korupsi di Jatim, “Kami ingin mendapatkan pengawalan. Kami berharap dengan adanya penandatanganan ini, kemungkinan terjadinya korupsi di seluruh lini bisa kita antisipasi,” harap Khofifah.

Baca Juga :  Bupati Anna : Revolusi Mental Wujudkan Pemuda Maju

Dia menambahkan bahwa sebagai manusia memang kadar keimanan seseorang bisa naik turun, untuk itu ia ingin mengajak KPK dan juga para kepala daerah untuk saling mengingatkan.

“Dengan saling mengingatkan tersebut kita bersama dapat membangun komitmen, dan lebih banyak yang kita bisa lakukan,” imbuhnya.

Senada dengan itu, Bupati Tuban, H. Fathul Huda sangat mendukung dan berkomitmen penuh terhadap upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, Bupati berharap dengan adanya penandatanganan komitmen ini menjadikan berjalannya Pemerintahan di Kabupaten Tuban lebih bersih, transparan dan akuntabel.

Bupati Huda menambahkan bahwa dengan komitmen ini, juga harus dijadikan ikhtiar bersama mewujudkan pelayanan terbaik bagi masyarakat, “Kita harus bisa memberikan pelayanan terbaik, transparan dan akuntable” Pungkas Bupati.

(met)

Berita Terkait

LHP BPK Kab. Bojonegoro Sudah Diserahkan Ke Ketua DPRD Tapi Tak Dibagikan Pada Anggota
16 Lowongan Parades Di Sukosewu, Jangan Lempar Bola Panas Ke Kecamatan
Hoax Kabar Penghentian Hibah BKD Dari KPK
Dorong Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, Kementerian PAN RB Lakukan Rakor Online
Miris, Masih Ada Jalan Poros Desa Berlumpur di Bojonegoro
PDIP : Pemkab Harus Berikan Solusi Soal Kelambatan Pencairan ADD
Duh, 53 Desa Di Bojonegoro Belum Mengajukan Pencairan ADD., Ada Apa ?
Duh… Belum Terima Gaji Bulan Maret, ASN Dinas Sosial Bingung Cari Talangan