FRAKSI : Dugaan Potong Dana PIP, Tanggung Jawab Siapa ?

- Team

Kamis, 1 Juni 2017 - 01:21

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Pemberian bantuan dana pendidikan melalui Program Indonesia Pintar bertujuan untuk membantu meringankan beban warga miskin dalam pebiayaan sekolah, bantuan diterimakan dalam bentuk uang tunai dan tidak boleh ada pemotongan dalam bentuk apapun. Photo Istimewa

Pemberian bantuan dana pendidikan melalui Program Indonesia Pintar bertujuan untuk membantu meringankan beban warga miskin dalam pebiayaan sekolah, bantuan diterimakan dalam bentuk uang tunai dan tidak boleh ada pemotongan dalam bentuk apapun. Photo Istimewa

Netpitu.com – Terkait adanya dugaan potongan pancairan dana bantuan pendidikan dalam Program Indonesia Pintar ( PIP ) yang terjadi di SMP Negeri 2 Padangan, Bojonegoro, Koordinator Front Rakyat Antikorupsi ( Fraksi ) Bojonegoro, meminta agar pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro turut bertanggung jawab atas kejadian tersebut.

Lantaran sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 19 Tahun 2016 dan Juklak ( Petunjuk Pelaksanaan ) Program Indonesia Pintar 2017,

Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota: 1. Mensosialisasikan dan mengkoordinasikan PIP kepada seluruh satuan pendidikan formal, Satuan Pendidikan Non Formal, dan masyarakat di wilayahnya. Monitoring dan evaluasi imlementasi PIP. Menangani pengaduan masyarakat.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Secara keeluruhan terdapat 13 peran dan tugas Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota dalam pelaksanaan Program Indonesia Pintar yang digagas Presiden Joko Widodo ini. Hal tersebut terantum dalam Permendikbud Nomor 19/2016 dan Juklak PIP 2017.

Baca Juga :  Polres Gelar Apel Konsolidasi Tutup Operasi Semeru 2017

“ Jadi keliru jika masalah PIP hanya menjadi urusan pihak sekolah,” ujar Edy Kuntjoro, Koordinator  Front Rakyat Antikorupsi ( Fraksi ) Bojonegoro, menanggapi komentar Kabid SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro, saat dimintai konfirmasi wartawan soal dugaan terjadinya pungutan/ pemotongan dana PIP di SMP Negeri 2 Padangan.

“ Pejabat Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro jangan hanya berpangku tangan apalagi membuang muka, seolah-olah tidak mau tahu atas persolan dugaan Pungli tersebut. Seharusnya pejabat terkait langsung turun tangan, jangan malah itu bukan urusannya. Justru itu menjadi tupoksinya jika ada penyimpangan,” lanjut Kuntjoro.

Menurutnya, bisa jadi adanya kemungkinan pungutan yang sama juga terjadi di sekolah lain. Itulah fungsinya Disdik harus turun ke lapangan untuk memastkan pelaksanaan, pencairan dan penerimaan PIP apakah sudah sesuai ketentuan Permendikbud dan Juklak PIP 2017.

Baca Juga :  BMKG : Maret -April Bojonegoro Masih Diguyur Hujan Deras

Dan yang tak kalah penting adalah peran dan tugas Satgas Pungli Kabupaten yang telah dibentuk beberapa bulan lalu, untuk segera menindak-lanjuti informasi yang telah beredar di media. Artinya Satgas Pungli tidak harus menunggu laporan masuk perihal dugaan Pungli tersebut.

“ Karena bisa saja kasus dugaan Pungli ini masuk ranah tindak pidana korupsi. Karena unsur pelakunya Pegawai Negeri dan sumber dananya dari APBN. Dan bila benar, tentunya telah terjadi kerugian keuangan negara dan ada pula pihak atau orang yang diuntungkan, baik pribadi ataupun korporasi,”terang Kuntjoro, di Bojonegoro.

Baca Juga :  Bupati Suyoto Mutasi Kepala SD dan SMP

Diberitakan sebelumnya, Kani (47), orang tua siswa Kelas IX SMP Negeri 2 Padangan, Bojonegoro, mendatangi SMP Negeri 2 Padangan untuk mempertanyakan soal kurang dana bantuan PIP yang diterima anaknya. Dalam ketentuan seharusnya anaknya menerma dana PIP Rp. 750 ribu, namu kenyataannya yang diberikan kepada anaknya hanya Rp. 478 ribu.

Dengan demikian dana PIP tersebut telah mengalami pengurangan pembayaran sebesar Rp. 272 ribu, yang dipergunakan untuk membeli buku bimbingan belajar Rp. 32 ribu, Foto Rp. 15 ribu, Stopmap, foto copy, dan cindera mata sekolah Rp. 150 ribu, perpisahan Rp. 60 ribu, pembelian kaos kaki Rp. 5 ribu, dan transport pengurusan pencairan dana ke BRI Rp. 10 ribu.

(Red/Pur)

 

Berita Terkait

Idhul Adha, SMKN 1 Bojonegoro Potong 5 Ekor Sapi Qurban
Job Fair SMKN 1 Bojonegoro Sukses Jaring 1.217 Orang Pelamar Kerja
Job And Edu Fair SMKN 1 Diserbu Peminat Kerja Bojonegoro
Diikuti 44 Didu dan PT, SMKN 1 Bojonegoro Mulai 11 – 13 Juni Gelar Job Fair Untuk Umum
Bebani Masyarakat, Sarbumusi Bojonegoro Tolak Tapera
Ketua Sarbumusi : Usulan Kenaikan Upah Apindo Tak Hargai Keringat Buruh
Satu Jiwa Tolak Korupsi, Roadshow PMK ke 66 di Bojonegoro
Mantan Camat Padangan Kembali Dihadirkan di Persidangan Dugaan Korupsi BKKD

Berita Terkait

Kamis, 20 Juni 2024 - 12:32

Pilkada Bojonegoro : Memilih Pemimpin Atau Penguasa ( 1 )

Senin, 10 Juni 2024 - 10:48

Masa Jabatan 408 Kades di Bojonegoro Diperpanjang 2 Tahun

Selasa, 4 Juni 2024 - 20:43

Banyak Masalah, PDIP Minta Pemerintah Batalkan PP No. 21 Tahun 2024 Tentang Tapera

Senin, 22 April 2024 - 13:11

Sekda Nurul Azizah Sapa Ribuan Warga di Pengajian Ning Umi Laila

Jumat, 19 Januari 2024 - 11:25

Pengajuan Penetapan Nama Pada Ijazah Muk’awanah Tak Penuhi Norma Hukum Administrasi Kependudukan : Pengadilan Harusnya Menolak

Jumat, 8 Desember 2023 - 19:29

Sikapi Pencoretan Caleg, DPC PPP Laporkan KPUD dan Bawaslu Kab. Bojonegoro ke DKPP

Rabu, 6 Desember 2023 - 12:10

Sunaryo Abuma’in : LABH PPP Layani Pendampingan dan Bantuan Hukum Gratis Pada Masyarakat

Senin, 4 Desember 2023 - 16:43

PPP Maksimalkan Peran Saksi di Setiap TPS

Berita Terbaru

PILKADA 2024

Pilkada Bojonegoro : Memilih Pemimpin Atau Penguasa ( 1 )

Kamis, 20 Jun 2024 - 12:32

PENDIDIKAN

Job And Edu Fair SMKN 1 Diserbu Peminat Kerja Bojonegoro

Selasa, 11 Jun 2024 - 11:03