Sistem Zonasi PPDB Di Tuban Jadi Bahasan DPRD Tuban

- Team

Senin, 1 Juli 2019 - 21:08

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Sistem Zonasi PBDB Di Tuban Jadi Bahasan DPRD Tuban. Senin, (1/7/2019).

Sistem Zonasi PBDB Di Tuban Jadi Bahasan DPRD Tuban. Senin, (1/7/2019).

TUBAN. Netpitu.com – Munculnya berbagai permasalahan tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sistem Zonasi, kini Komisi C DPRD Tuban beranjak ke Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban, Senin (01/07/2019).

Dalam kunjungannya tersebut di terima langsung oleh Kepala Dinas Pendidikan Nur Khamid di ruang rapat Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban.

Didepan kunjungan para wakil rakyat Tuban, Nur Khamid mengatakan bahwa pelaksanaan PPDB Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban paling akhir dibanding kabupaten atau kota lain.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Menurutnya, mematangkan persiapan lebih diutamakan dari pada tergesa-gesa namun dapat menimbulkan masalah.

Baca Juga :  Peringati Harlah SMPN 3 Baureno Gelar Jalan Santai dan Gebyar Try Out

“Menurut saya lebih baik persiapan yang matang sehingga tidak menimbulkan masalah sehingga dalam pelayanan masyarakat dapat merasa terpuaskan,” ujarnya.

Nur Khamid juga mengatakan bahwa PPDB sistem Zonasi di Kabupaten Tuban sebenarnya sudah dilaksanakan sejak tahun 2018, akan tetapi peraturan yang dikeluarkan oleh Kemendikbud dulunya tidak serumit ini.

“Dulu juga sudah menggunakan sistem zonasi, tp Tidak seketat pada tahun ini,” jelasnya juga di depan netpitu.com.

Dikatakan oleh Andhi Hartanto Anggota Komisi C DPRD Tuban, bahwa salah satu tetangganya asal Kecamatan Soko, sudah 10 tahun bekerja di daerah Tuban kota, akan tetapi identitas yang dimiliki masih berpenduduk asal Soko. Sehingga ketika mau mendaftarkan anaknya sekolah di wilayah tuban menjadi kesulitan.

Baca Juga :  SMKN 1 Bojonegoro Akreditasi Prodi Jasa Boga dan Perhotelan

“Hal seperti ini menjadikan keluh kesah masyarakat semakin meningkat” ungkap politisi asal PDI-P itu.

Menanggapi permasalahan itu, Nur Khamid menjelaskan bahwa permasalahan seperti itu bisa di atasi dengan memberikan surat keterangan domisili dari Kepala Desa atau Kelurahan.
“Akan tetapi, jika hal itu di buat main-main maka resikonya adalah siswa tersebut dikeluarkan di sekolah atau yang bersangkutan bisa masuk dalam sel tahanan,” paparnya.

Baca Juga :  Disdik dan TP4D Cek Alat Peraga Fisika Dan Biologi Senilai Rp 1,2 Milyar Bantuan DAK

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Tuban Hj. Tri Astuti, turut menuturkan bahwa PPDB dengan sistem Zonasi seharusnya juga harus mempertimbangkan fasilitas dan sarana prasaran yang ada pada lembaga sekolah tersebut.

“Karena adanya siswa memilih sekolah yang jaraknya agak jauh dari rumah, pastinya juga mempertimbangkan sarana prasarana dan juga kualitas sekolah itu sendiri” ujar Tri Astuti.

(met)

Berita Terkait

Idhul Adha, SMKN 1 Bojonegoro Potong 5 Ekor Sapi Qurban
Job Fair SMKN 1 Bojonegoro Sukses Jaring 1.217 Orang Pelamar Kerja
Job And Edu Fair SMKN 1 Diserbu Peminat Kerja Bojonegoro
Diikuti 44 Didu dan PT, SMKN 1 Bojonegoro Mulai 11 – 13 Juni Gelar Job Fair Untuk Umum
Satu Jiwa Tolak Korupsi, Roadshow PMK ke 66 di Bojonegoro
PPDB SMKN Tuban – Bojonegoro Resmi Ditutup, 1109 Bangku Tak Terisi
Orang Tua Wali Murid Pertanyakan Uang Tabungan dan Uang Kunjungan Industri Yang Belum Dikembalikan
IKA SMP Negeri 2 Bojonegoro Mulai Bangun Mushola di SMPN 2

Berita Terkait

Senin, 10 Juni 2024 - 11:47

408 Kades nek Bojonegoro Masa Jabatane Ditambahi 2 Taun

Senin, 10 Juni 2024 - 10:48

Masa Jabatan 408 Kades di Bojonegoro Diperpanjang 2 Tahun

Selasa, 4 Juni 2024 - 20:43

Banyak Masalah, PDIP Minta Pemerintah Batalkan PP No. 21 Tahun 2024 Tentang Tapera

Senin, 22 April 2024 - 13:11

Sekda Nurul Azizah Sapa Ribuan Warga di Pengajian Ning Umi Laila

Jumat, 19 Januari 2024 - 11:25

Pengajuan Penetapan Nama Pada Ijazah Muk’awanah Tak Penuhi Norma Hukum Administrasi Kependudukan : Pengadilan Harusnya Menolak

Jumat, 8 Desember 2023 - 19:29

Sikapi Pencoretan Caleg, DPC PPP Laporkan KPUD dan Bawaslu Kab. Bojonegoro ke DKPP

Rabu, 6 Desember 2023 - 12:10

Sunaryo Abuma’in : LABH PPP Layani Pendampingan dan Bantuan Hukum Gratis Pada Masyarakat

Senin, 4 Desember 2023 - 16:43

PPP Maksimalkan Peran Saksi di Setiap TPS

Berita Terbaru