Dirut PT. ADS Diberhentikan Bupati, Ada Agenda Apa Lagi ?

- Team

Kamis, 1 September 2022 - 17:31

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

BOJONEGORO. Netpitu.com – Tanpa alasan kuat, Bupati Bojonegoro Anna Mu’awanah, memberhentikan M. Lalu Syahril Majdi dari jabatan Direktur Utama PT. Asri Dharma Sejahtera ( ADS ) perusahaan BUMD pengelola Particypating of Interest ( PI ) di blok Cepu, Bojonegoro. Ada apa ?. Apakah ada kaitannya dengan agenda politik 2024 ?. Seperti diketahui PT. ADS merupakan salah satu sumber penghasilan Pemkab dari pengelolaan minyak di blok Cepu.

M. Lalu Syahril Majdi menjadi direktur utama PT. ADS sejak 2 tahun lalu, sesuai ketentuan seharusnya masa jabatannya akan berakhir 3 tahun mendatang ( masa jabatan 5 tahun, red ). Tapi tanpa kompromi bupati sebagai komisaris utama PT. ADS menghendaki M. Lalu Syahril Majdi harus diganti.

Dihubungi netpitu.com melalui selulernya M. Lalu Syahril Majdi membenarkan perihal pencopotannya dirinya dari jabatan Dirut PT. ADS.

” SK pemberhentiannya sudah saya terima. Dari SK tersebut alasan pemberhentian disebutkan bahwa saya diberhentikan setelah adanya evaluasi kinerja direksi dan dewan komisaris,” ungkap M. Lalu Syahril Majdi.

Alasan pencopotannya dari Dirut PT. ADS menurut M. Lalu, sangat tidak masuk akal dan dipaksakan. ” Pokoknya harus diganti,” tandas M. Lalu.

” Jika evaluasi kinerja Dewan Komisaris dianggap baik, maka pastinya kinerja direksi juga baik,” tambah M. Lalu.

Lebih aneh lagi, kata Lalu, dirinya tidak diberi kesempatan untuk mengkonfirmasi sehingga M. Lalu tidak tahu apa saja indikator yang dievaluasi.

Lebih lanjut M. Lalu, menuturkan bahwa agenda evaluasi kinerja tersebut sebenarnya mulai diluncurkan oleh Pemkab sejak RUPS 23 Mei 2022 lalu. Pada saat itu sudah muncul agenda bupati yang ingin mengganti Dirut PT. ADS. Tapi tidak disetujui oleh PT. SER selaku pemegang saham terbesar PT. ADS.

Baca Juga :  Presiden Larang Pemda Lakukan Lockdown

Kemudian RUPS dilanjut kembali pada tanggal 11 Agustus 2020 tetapi materi evaluasi tidak dibicarakan pada ke dua RUPS tersebut.

“RUPS pada 11 Agustus tersebut, pihak PT SER yang merupakan salah satu pemegang saham menyatakan bahwa kinerja Direksi dan Dewan Komisaris sudah sangat baik dan profesional, SER mempertanyakan apanya yang harus dievaluasi dan pada periode mana ?.

Selanjutnya bupati sebagai komisaris utama PT. ADS pada tanggal 25 Agustus 2022 meminta dilaksanakan RUPSLB ( Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ) lagi untuk agenda evaluasi Direksi dan Dewan Komisaris ( Dekom). Tapi RUPSLB gagal karena tidak quorum.

” Dan akhirnya besuknya, tanggal 26 Agustus 2022 RUPSLB diadakan kembali atas undangan Komisaris Utama, tetapi saya sebagai Dirut tidak diperkenankan hadir. Aneh kan ?,” cetus M. Lalu.

RUPSLB sempat ditunda hingga pukul 17.00 Wib, dan kami diminta membuat surat undangan RUPSLB dan kami tabda tangani dengan agenda evaluasi Direksi dan Dewan Komisaris.

Baca Juga :  Hujan Deras dan Angin Ribut Tewaskan 1 Warga Rengel

” Kami sempat membuka RUPSLB tersebut dan sempat menyaksikan perdebatan tentang materi evaluasi, dan periode evaluasi. Ternyata yang dievaluasi kinerjanya bukan direksi dan dekom tetapi pribadi Direktur Utama. Karena kami yang dievaluasi maka kami dimohon meninggalkan tempat dan selanjutnya kami tidak tahu menahu tentang hasil evaluasi tersebut sampai akhirnya keluar SK pemberhentian itu, atau pokoknya keluar SK dulu,” jelas M. Lalu.

Menurut M. Lalu jika dilihat dari mekanisme RUPSLB yang tidak dihadiri Direktur Utama, hasil RUPSLB dinyatakan cacat karena Direktur Utama tidak dalam kondisi berhalangan.

Ditanya apakah M. Lalu Syahril Majdi akan menerima pemberhentian dirinya sebagai Dirut PT. ADS ?, M. Lalu mengatakan masih pikir-pikir.

 

( ro )

Berita Terkait

Pengurus MWC NU Kepohbaru dan Pengurus Ranting Se- Kec. Kepohbaru Dilantik
Polres Tuban Bakal Panggil Anna Mu’awanah Terkait Dugaan Laporan Palsu Ke Polisi
Idhul Adha, SMKN 1 Bojonegoro Potong 5 Ekor Sapi Qurban
Kemenag Bojonegoro Pastikan Kegiatan Belajar Mengajar di Madrasah Berjalan Normal
Kadal Ireng Bagikan 350 Takjil ke Masyarakat
Rayakan Annyversary ke 75, Persibo Dapat Hadiah Armada Bus Dari Sedulur Pitu
Pengajuan Penetapan Nama Pada Ijazah Muk’awanah Tak Penuhi Norma Hukum Administrasi Kependudukan : Pengadilan Harusnya Menolak
Sikapi Pencoretan Caleg, DPC PPP Laporkan KPUD dan Bawaslu Kab. Bojonegoro ke DKPP

Berita Terkait

Senin, 10 Juni 2024 - 11:47

408 Kades nek Bojonegoro Masa Jabatane Ditambahi 2 Taun

Senin, 10 Juni 2024 - 10:48

Masa Jabatan 408 Kades di Bojonegoro Diperpanjang 2 Tahun

Selasa, 4 Juni 2024 - 20:43

Banyak Masalah, PDIP Minta Pemerintah Batalkan PP No. 21 Tahun 2024 Tentang Tapera

Senin, 22 April 2024 - 13:11

Sekda Nurul Azizah Sapa Ribuan Warga di Pengajian Ning Umi Laila

Jumat, 19 Januari 2024 - 11:25

Pengajuan Penetapan Nama Pada Ijazah Muk’awanah Tak Penuhi Norma Hukum Administrasi Kependudukan : Pengadilan Harusnya Menolak

Jumat, 8 Desember 2023 - 19:29

Sikapi Pencoretan Caleg, DPC PPP Laporkan KPUD dan Bawaslu Kab. Bojonegoro ke DKPP

Rabu, 6 Desember 2023 - 12:10

Sunaryo Abuma’in : LABH PPP Layani Pendampingan dan Bantuan Hukum Gratis Pada Masyarakat

Senin, 4 Desember 2023 - 16:43

PPP Maksimalkan Peran Saksi di Setiap TPS

Berita Terbaru