oleh

Penyelenggara Pemilu dalam Prespektif UU Baru

-OPINI-421 views

Pemilihan Umum (Pemilu) pada tahun 2019 akan menjadi pemilu yang berbeda dengan pemilu-pemilu sebelumnya, pemilu ditahun ini merupakan pemilu serentak antara DPR RI, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten / Kota sekaligus Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Dalam buku kesatu dijelaskan Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemilu pada tahun ini diselenggarakan dengan berpijak pada UU No. 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Undang-Undang dengan pasal 573 ini terdiri dari enam buku, berisi dari buku kesatu Ketentuan Umum, Buku kedua Penyelenggara Pemilu, Buku ketiga Pelaksanaan Pemilu, Pada buku keempat berisi Pelanggaran Pemilu, Sengketa Proses Pemilu, Dan Perselisihan Hasil Pemilu, di buku kelima Mengatur terkait Tindak Pidana Pemilu dan di buku terakhir Penutup.

Secara umum UU No. 07 Tahun 2017 di buku kedua yang masuk pada pasal 6 sampai pasal 166 ini mengatur tentang penyelenggara pemilu, Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi Penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung oleh rakyat.

Ada beberapa perubahan pada penyelenggara pemilu yang diatur pada UU No. 07 Tahun 2017 diantaranya anggota KPU dan Bawaslu Provinsi terdiri dari 5-7 orang, sementara di Kabupaten / Kota 3-5 orang, Pada Pasal 10 ayat 2 dijelaskan Penetapan jumlah anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota didasarkan pada kriteria jumlah penduduk, luas wilayah, dan jumlah wilayah administratif pemerintahan. Undang-undang yang baru ini juga mengatur masa kerja pengawas kabupaten menjadi 5 tahun dan bernama bawaslu, dimana sebelumnya pengawas pemilu ditingkat kabupaten bersifat ad-hock dan beranama panwaslu.

Undang – undang dengan 573 pasal ini, merupakan aturan main dalam pesta demokrasi di Indonesia, banyak hal lain yang diatur lebih detail pada pasal-pasalnya, secara garis besar terdapat diparagraf kedua. Namun dalam perjalananya undang-undang ini pernah mengalami hal-hal yang krusial diantanya adalah tentang ambang batas perolehan suara DPR RI sebagaimana ditetapkan pada pasal 414 ayat 1 ‘Partai Politik Peserta Pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4% (empat persen) dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR’. Berikutnya adalah persyaratan calon presiden dan wakil presiden, sempat terdapat isu bahwa setiap partai politik berhak mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden, namun hal ini akhirnya diatur dalam pasal 222 yang berbunyi ‘Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya’.

Akhirnya, kita sebagai warga negara yang hidup di negeri yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi berharap agar pesta demokrasi yang berlangsung serentak ini dapat berjalan dengan lancar, aman dan damai.

 

Penulis : Ah Mubin Masduqi

(Pengurus Harian PC. GP. ANSOR Kabupaten Bojonegoro)