Pemkab Tuban Terima Tiga Tuntutan Buruh

- Tim

Rabu, 2 Mei 2018 - 07:40

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

TUBAN, Netpitu.com – Memperingati hari buruh Internasional Ratusan buruh di Tuban, Selasa (1/5) menggelar aksi unjuk rasa di depan Pemkab Tuban.

Ratusan Buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSMI) Tuban tersebut menuntut pencabutan PP 78 tahun 2015 tentang pengupahan, penghapusan outsourching, dan menuntut peningkatan Kesejahteraan guru honorer.

Baca Juga :  Ribuan Penari Barong Guncang Pekan Budaya dan Pariwisata Kediri

“Kami menuntut tigal hal, baik di tataran Nasional maupun di tataran lokal” jelas Duraji, Konsulat FSPMI cabang Tuban.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Setelah menggelar aksi di depan kantor Bupati, perwakilan buruh diminta masuk ke Kantor Bupati Tuban untuk beraudiens dengan Pemkab Tuban.

Dalam pertemuan ini pihak Pemkab Tuban diwakili Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) dan Naker Tuban dan membahas tuntutan yang diaspirasikan para buruh.

Baca Juga :  JDIH Tuban Terbaik Pertama Nasional

“Secepatnya dalam waktu dekat akan diadakan pertemuan dengan bupati untuk diskusi bersama menyampaikan aspirasi dan keluhan-keluhan buruh,” ucap Duraji usai pertemuan bersama PMPTSP dan Naker Tuban.

Baca Juga :  Jokowi Sholat Id dan Blusukan ke Kampung Temui Warga Sukabumi

Selanjutnya dari pertemuan ini, Duraji menambahkan Dewan Pengupahan di Kabupaten Tuban akan merekomendasikan FSPMI masuk di dewan pengupahan di tahun-tahun selanjutnya.

Sementara itu, Tajudin, Kadis PMPTSP dan Naker Tuban, mengatakan pihaknya menyambut positif para aksi demo di Hari Buruh Internasional ini dan akan menyanpaikan tuntutan para buruh ke Bupati.

(gio)

Berita Terkait

LHP BPK Kab. Bojonegoro Sudah Diserahkan Ke Ketua DPRD Tapi Tak Dibagikan Pada Anggota
16 Lowongan Parades Di Sukosewu, Jangan Lempar Bola Panas Ke Kecamatan
Hoax Kabar Penghentian Hibah BKD Dari KPK
Dorong Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, Kementerian PAN RB Lakukan Rakor Online
Miris, Masih Ada Jalan Poros Desa Berlumpur di Bojonegoro
PDIP : Pemkab Harus Berikan Solusi Soal Kelambatan Pencairan ADD
Duh, 53 Desa Di Bojonegoro Belum Mengajukan Pencairan ADD., Ada Apa ?
Duh… Belum Terima Gaji Bulan Maret, ASN Dinas Sosial Bingung Cari Talangan
Tag :