oleh

Tidak Ada Denda Uang Bagi Pelanggar Protokoler Covid19 di Tuban

TUBAN. Netpitu.com – Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Tuban, Ir. Heri Prasetyo, mengarakan tidak ada sanksi denda uang Rp. 250 ribu bagi masyarakat yang tidak memakai masker saat keluar rumah.  Pelanggar protokoker Covid19, tidak pakai masker diluar rumah, hanya dikenakan sanksi administratif dan sanksi sosial. Sanksi yang diberikan bersifat pembinaan.

Hal tersebut disampaikan Kadis Kominfo Tuban, terkait beredarnya berita tentang besaran denda Rp 250 ribu bagi masyarakat yang tidak menggunakan masker, Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Tuban menyatakan kabar tersebut Disinformasi (kesalahan informasi).

Ditegaskan Ir. Heri Prasetyo, sanksi yang dikenakan bagi pelanggar protokol kesehatan berupa pembinaan, administrasi, dan sosial. Tidak ada penyebutan sanksi denda apalagi juga besaran yang ditentukan.

“Hal ini sesuai dengan Perbup Tuban no. 19 tahun 2020 tentang Penggunaan Masker dalam Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Kabupaten Tuban,” ungkapnya, Selasa (02/06/2020).

Heri Prasetyo mengingatkan agar masyarakat lebih cermat dan teliti dalam membaca berita. Selain itu, membandingkan isi berita dari berbagai sumber agar tidak terjadi Disinformasi (kesalahan informasi).

Lebih lanjut dia menyampaikan ke media ini bahwa, penegakan terhadap peraturan dimaksudkan agar masyarakat semakin peduli Covid-19. Pengawasan dan penindakan akan dilakukan TNI, Polri, dan Satpol PP hingga di tingkat desa/kelurahan.

“Pengawasan oleh aparat penegak hukum berdasarkan by name by address,” terangnya kepada netpitu.com.

Pengetatan serta pengawasan diberlakukan juga pada sejumlah pusat keramaian masyarakat, diantaranya pasar tradisional, tempat peribadatan, caffe, objek wisata, swalayan juga terminal.

Penerapan protokol kesehatan akan berdasarkan standar yang berlaku.
Heri Prasetyo menambahkan partisipasi masyarakat diperlukan untuk mendukung pelaksanaan kebijakan. Sejumlah tindakan yang dapat dilakukan seperti menerapkan pola hidup bersih dan sehat, menggunakan masker dan jaga jarak aman (physical distancing) serta protokol kesehatan lainnya.

Di samping itu, akan dilakukan pendataan kapasitas untuk seluruh tempat, mulai dari pasar tradisional, tempat wisata, tempat ibadah, terminal, maupun pusat keramaian lainnya.

Data tersebut sebagai acuan untuk dilakukan penertiban. Sanksi harus benar-benar ditegaskan bagi pelanggar. Aparat penegak hukum akan menindak sesuai aturan yang berlaku.

(met)