Meski Raih WTP, Fraksi DPRD Tuban Nilai APBD 2019 Belum Maksimal

- Team

Kamis, 2 Juli 2020 - 09:44

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

TUBAN. Netpitu.com – Rapat paripurna DPRD Tuban agenda penyampaian jawaban Pemerintah atas laporan Banggar terhadap APBD 2019 menjadi agenda utama dalam paripurna, Selasa (30/06/2020).

Eksekutif Pemerintah Wakil Bupati Tuban Noor Nahar Husein melaporkan Raperda Pertangungjawaban APBD pada Anggaran 2019. Pihaknya menanggapi pertanyaan, saran, pendapat, usulan, harapan, dan pandangan umum dari tim banggar dan fraksi.

Pandangan dari fraksi Gerindra Bambang Sumargo mengatakan bahwa meski Pemkab Tuban kembali memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) diharapkan Pemkab Tuban harus terus berbenah dalam menyusun keuangan.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Sebab dari temuan BPK Kabupaten Tuban dinyatakan belum memiliki system yang kompeten pada piutang pendapatan pajak dan pengelolaan asset barang milik daerah.

Sedangkan dari Fraksi Partai Golkar berbintang Edi Susanto mencatat meski WTP tetap digenggam Pemkab Tuban ada sejumlah pos kegiatan yang penyerapannya rendah di bawah 4% bahkan ada yang tidak terlaksana rencana kegiatannya.

“Ini harus dievaluasi dan dijadikan pertimbangan dalam penentuan anggaran di tahun-tahun berikutnya,” kata Edi Susanto dalam dalam pandangan umumnya yang tertulis di penyampaian jawaban pemerintah atas laporan terhadap Raperda Pertanggunggjawaban APBD 2019.

Selain itu Fraksi Golkar menyebut ada beberapa pekerjaan fisik jalan, jembatan, dan gedung yang tidak selesai pembangunannya sesuai target waktu alias wanprestasi.

Baca Juga :  Diduga Sarat Pelanggaran, Fraksi Minta Pj. Bupati Hentikan Proyek Jembatan Trucuk

Fraksi restorasi amanat pembangunan Maftukin mengapresiasi hasil pendapatan asli daerah (PAD) 2019 yang terealisasi melebihi target yakni sebesar Rp 64.504.645.870 atau tercapai 114,7%.

Namun Fraksi ini menyayangkan hasil retribusi tidak mencapai target yakni Rp 37.154.928.080 atau hanya mampu 99,96% dari nilai target.

Selain itu, fraksi restorasi amanat pembangunan juga menyoroti terdapat penyisihan piutang sebesar Rp 24.805.483.499. Progres pengembalian piutang ini patut diduga macet.

“Sampai dengan tahun 2019 bagaimana progress penyelesainnya?,” tanya fraksi restorasi.

Menanggapi dan menjawab segala pertanyaan dan pandangan umum fraksi, Wakil Bupati Tuban Noor Nahar Husein mengatakan bahwa Pemkab Tuban telah bekerja optimal sesuai garis peraturan dan hukum pelaksanaan anggaran yang berlaku. Bilamana masih terdapat kendala pemkab akan terus mengevaluasi internal terhadap jajaran setiap jajaran OPD.
“Pembinaan terhadap pejabat di OPD akan kami tingkatkan. Selain factor kompetensi terkadang juga ada faktor tak terduga lainnya sehingga berpengaruh pada penyerapan anggaran yang tidak maksimal,” ungkapnya.

Apapun yang menjadi pandangan umum fraksi terhadap pertanggungjawaban APBD akan menjadi semangat bagi Pemkab Tuban agar lebih baik kedepannya.

Baca Juga :  4 Tahun Pemerintahan Jokowi - JK BPK Tak Temukan Proyek Mangkrak

Selain itu pula masih dalam rapat Paripurna tersebut DPRD Tuban juga telah mendorong Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dapat mencatatkan kinerja yang sehat dan untung demi optimalisasi pendapatan daerah. Pasalnya, tercatat ada dua BUMD selama dua tahun berturut-turut masih mencatatkan kerugian.

“Kerugian cukup besar pada BUMD PT Ronggolawe Sukses Mandi dan PD Minyak dan Gas Bumi,” kata Imam Sutiyono Fraksi Demokrat Keadilan Sejahtera, Selasa, (30/6/2020).
Ia menjelaskan, BUMD PT Ronggolawe Sukses Mandi tercatat pada tahun 2018 mengalami rugi sebesar Rp 436 juta dan tahun 2019 kembali mengalami rugi sebesar Rp 51,4 juta.

“Kemudian PD Minyak dan Gas Bumi pada tahun 2019 rugi sebesar Rp 27,9 juta dan tahun 2018 rugi sebesar Rp 68,7 juta,” tambah anggota dewan itu.

Wakil rakyat itu mempertanyakan mengapa dari tahun ke tahun mengalami kerugian terus?. Mengingat investasi pada kedua usaha itu nominalnya cukup besar.

“Mohon segera diatasi agar tambahan pendapatan daerah dari sektor ini bisa direalisasikan. Mengingat pada laporan laba rugi dari tahun 2017, 2018, dan 2019 mengalami kerugian terus menerus yang nominalnya cukup besar,” jelasnya.

Menanggapi hal itu, Wabup Tuban Noor Nahar Hussein membeberkan, bahwa pada PT Ronggolawe Sukses Mandi telah ada pendapatan usaha pada tahun 2019. Namun belum ada keuntungan di tahun 2019.

Baca Juga :  Dilantik Bupati Dari Jarak Jauh, Kades Karangsono Siap Laksanakan Tugas

“Belum ada keuntungan karena terkendala diusaha bongkar muat, sehingga belum bisa memasukkan laba ke dalam kas daerah,” jelas Wabup Tuban dua periode itu.

Pria asal Kecamatan Rengel itu menjelaskan, telah dilakukan pembinaan atau perbaikan manajemen pada PT Ronggolawe Sukses Mandi. Seperti telah dilakukan penggantian Direktur Utama pada tahun 2018.

“Diganti oleh Direktur Operasional dan keuangan sebagai Plt Direktur Utama,” tambah Noor Nahar Hussein.

Selian itu, ia menegaskan pada Ronggolawe Sukses Mandiri telah dilakukan efisien dengan mengurangi pegawai perusahaan. Termasuk, telah mengoptimalkan kegiatan perusahaan yang telah berjalan.

“Ronggolawe Sukses Mandi juga telah mengoptimalkan untuk menangkap peluang usaha yang ada,” jelas Noor Nahar Hussein yang juga menjabat sebagai Ketua DPC PKB Kabupaten Tuban.

Lebih lanjut, Noor Nahar mengungkapkan untuk PD Migas dan Gas Bumi pada tahun 2019 kegiatan usahanya masih proses memenuhi persyaratan untuk menangkap peluang Participating Interest (PI) 10 persen di wilayah kerja blok Tuban.
“Sampai saat ini belum ada pendapatan, sehingga belum memberikan keuntungan dan belum bisa memasukkan labanya ke kas daerah,” pungkasnya.

(met)

Berita Terkait

LHP BPK Kab. Bojonegoro Sudah Diserahkan Ke Ketua DPRD Tapi Tak Dibagikan Pada Anggota
16 Lowongan Parades Di Sukosewu, Jangan Lempar Bola Panas Ke Kecamatan
Hoax Kabar Penghentian Hibah BKD Dari KPK
Dorong Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, Kementerian PAN RB Lakukan Rakor Online
Miris, Masih Ada Jalan Poros Desa Berlumpur di Bojonegoro
PDIP : Pemkab Harus Berikan Solusi Soal Kelambatan Pencairan ADD
Duh, 53 Desa Di Bojonegoro Belum Mengajukan Pencairan ADD., Ada Apa ?
Duh… Belum Terima Gaji Bulan Maret, ASN Dinas Sosial Bingung Cari Talangan

Berita Terkait

Kamis, 18 Juli 2024 - 18:57

Polres Tuban Bakal Panggil Anna Mu’awanah Terkait Dugaan Laporan Palsu Ke Polisi

Kamis, 13 Juni 2024 - 02:53

Job Fair SMKN 1 Bojonegoro Sukses Jaring 1.217 Orang Pelamar Kerja

Selasa, 11 Juni 2024 - 11:03

Job And Edu Fair SMKN 1 Diserbu Peminat Kerja Bojonegoro

Senin, 10 Juni 2024 - 13:16

Diikuti 44 Didu dan PT, SMKN 1 Bojonegoro Mulai 11 – 13 Juni Gelar Job Fair Untuk Umum

Selasa, 26 Maret 2024 - 11:09

Kemenag Bojonegoro Pastikan Kegiatan Belajar Mengajar di Madrasah Berjalan Normal

Sabtu, 23 Maret 2024 - 14:00

Kadal Ireng Bagikan 350 Takjil ke Masyarakat

Sabtu, 9 Maret 2024 - 21:31

Rayakan Annyversary ke 75, Persibo Dapat Hadiah Armada Bus Dari Sedulur Pitu

Jumat, 19 Januari 2024 - 11:25

Pengajuan Penetapan Nama Pada Ijazah Muk’awanah Tak Penuhi Norma Hukum Administrasi Kependudukan : Pengadilan Harusnya Menolak

Berita Terbaru

PILKADA 2024

Pilkada Bojonegoro : Memilih Pemimpin Atau Penguasa ( 1 )

Kamis, 20 Jun 2024 - 12:32