oleh

Meski Raih WTP, Fraksi DPRD Tuban Nilai APBD 2019 Belum Maksimal

TUBAN. Netpitu.com – Rapat paripurna DPRD Tuban agenda penyampaian jawaban Pemerintah atas laporan Banggar terhadap APBD 2019 menjadi agenda utama dalam paripurna, Selasa (30/06/2020).

Eksekutif Pemerintah Wakil Bupati Tuban Noor Nahar Husein melaporkan Raperda Pertangungjawaban APBD pada Anggaran 2019. Pihaknya menanggapi pertanyaan, saran, pendapat, usulan, harapan, dan pandangan umum dari tim banggar dan fraksi.

Pandangan dari fraksi Gerindra Bambang Sumargo mengatakan bahwa meski Pemkab Tuban kembali memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) diharapkan Pemkab Tuban harus terus berbenah dalam menyusun keuangan.

Sebab dari temuan BPK Kabupaten Tuban dinyatakan belum memiliki system yang kompeten pada piutang pendapatan pajak dan pengelolaan asset barang milik daerah.

Sedangkan dari Fraksi Partai Golkar berbintang Edi Susanto mencatat meski WTP tetap digenggam Pemkab Tuban ada sejumlah pos kegiatan yang penyerapannya rendah di bawah 4% bahkan ada yang tidak terlaksana rencana kegiatannya.

“Ini harus dievaluasi dan dijadikan pertimbangan dalam penentuan anggaran di tahun-tahun berikutnya,” kata Edi Susanto dalam dalam pandangan umumnya yang tertulis di penyampaian jawaban pemerintah atas laporan terhadap Raperda Pertanggunggjawaban APBD 2019.

Selain itu Fraksi Golkar menyebut ada beberapa pekerjaan fisik jalan, jembatan, dan gedung yang tidak selesai pembangunannya sesuai target waktu alias wanprestasi.

Fraksi restorasi amanat pembangunan Maftukin mengapresiasi hasil pendapatan asli daerah (PAD) 2019 yang terealisasi melebihi target yakni sebesar Rp 64.504.645.870 atau tercapai 114,7%.

Namun Fraksi ini menyayangkan hasil retribusi tidak mencapai target yakni Rp 37.154.928.080 atau hanya mampu 99,96% dari nilai target.

Selain itu, fraksi restorasi amanat pembangunan juga menyoroti terdapat penyisihan piutang sebesar Rp 24.805.483.499. Progres pengembalian piutang ini patut diduga macet.

“Sampai dengan tahun 2019 bagaimana progress penyelesainnya?,” tanya fraksi restorasi.

Menanggapi dan menjawab segala pertanyaan dan pandangan umum fraksi, Wakil Bupati Tuban Noor Nahar Husein mengatakan bahwa Pemkab Tuban telah bekerja optimal sesuai garis peraturan dan hukum pelaksanaan anggaran yang berlaku. Bilamana masih terdapat kendala pemkab akan terus mengevaluasi internal terhadap jajaran setiap jajaran OPD.
“Pembinaan terhadap pejabat di OPD akan kami tingkatkan. Selain factor kompetensi terkadang juga ada faktor tak terduga lainnya sehingga berpengaruh pada penyerapan anggaran yang tidak maksimal,” ungkapnya.

Apapun yang menjadi pandangan umum fraksi terhadap pertanggungjawaban APBD akan menjadi semangat bagi Pemkab Tuban agar lebih baik kedepannya.

Selain itu pula masih dalam rapat Paripurna tersebut DPRD Tuban juga telah mendorong Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dapat mencatatkan kinerja yang sehat dan untung demi optimalisasi pendapatan daerah. Pasalnya, tercatat ada dua BUMD selama dua tahun berturut-turut masih mencatatkan kerugian.

“Kerugian cukup besar pada BUMD PT Ronggolawe Sukses Mandi dan PD Minyak dan Gas Bumi,” kata Imam Sutiyono Fraksi Demokrat Keadilan Sejahtera, Selasa, (30/6/2020).
Ia menjelaskan, BUMD PT Ronggolawe Sukses Mandi tercatat pada tahun 2018 mengalami rugi sebesar Rp 436 juta dan tahun 2019 kembali mengalami rugi sebesar Rp 51,4 juta.

“Kemudian PD Minyak dan Gas Bumi pada tahun 2019 rugi sebesar Rp 27,9 juta dan tahun 2018 rugi sebesar Rp 68,7 juta,” tambah anggota dewan itu.

Wakil rakyat itu mempertanyakan mengapa dari tahun ke tahun mengalami kerugian terus?. Mengingat investasi pada kedua usaha itu nominalnya cukup besar.

“Mohon segera diatasi agar tambahan pendapatan daerah dari sektor ini bisa direalisasikan. Mengingat pada laporan laba rugi dari tahun 2017, 2018, dan 2019 mengalami kerugian terus menerus yang nominalnya cukup besar,” jelasnya.

Menanggapi hal itu, Wabup Tuban Noor Nahar Hussein membeberkan, bahwa pada PT Ronggolawe Sukses Mandi telah ada pendapatan usaha pada tahun 2019. Namun belum ada keuntungan di tahun 2019.

“Belum ada keuntungan karena terkendala diusaha bongkar muat, sehingga belum bisa memasukkan laba ke dalam kas daerah,” jelas Wabup Tuban dua periode itu.

Pria asal Kecamatan Rengel itu menjelaskan, telah dilakukan pembinaan atau perbaikan manajemen pada PT Ronggolawe Sukses Mandi. Seperti telah dilakukan penggantian Direktur Utama pada tahun 2018.

“Diganti oleh Direktur Operasional dan keuangan sebagai Plt Direktur Utama,” tambah Noor Nahar Hussein.

Selian itu, ia menegaskan pada Ronggolawe Sukses Mandiri telah dilakukan efisien dengan mengurangi pegawai perusahaan. Termasuk, telah mengoptimalkan kegiatan perusahaan yang telah berjalan.

“Ronggolawe Sukses Mandi juga telah mengoptimalkan untuk menangkap peluang usaha yang ada,” jelas Noor Nahar Hussein yang juga menjabat sebagai Ketua DPC PKB Kabupaten Tuban.

Lebih lanjut, Noor Nahar mengungkapkan untuk PD Migas dan Gas Bumi pada tahun 2019 kegiatan usahanya masih proses memenuhi persyaratan untuk menangkap peluang Participating Interest (PI) 10 persen di wilayah kerja blok Tuban.
“Sampai saat ini belum ada pendapatan, sehingga belum memberikan keuntungan dan belum bisa memasukkan labanya ke kas daerah,” pungkasnya.

(met)