Kajari Pamekasan, Bupati Pamekasan dan 10 PNS Lain Ditangkap Tangan KPK

- Team

Rabu, 2 Agustus 2017 - 11:00

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

PAMEKASAN. Netpitu.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT). Kali ini OTT KPK menyasar para petinggi Kejaksaan Negeri Pamekasan, Kepala Kejaksaan Negeri Pamekasan bererta kasi Pidsus dan Kasi Intel Kejari Pamekasan, Jawa timur.

Satuan Tugas (Satgas) KPK menangkap Kepala Kejaksaan Negeri Pamekasan berinisial RI. Pejabat Korps Adhyaksa itu ditangkap di Pamekasan, pukul 07.25 waktu Indonesia barat (WIB).

”Yang ditangkap jaksa lagi, Kajari Pamekasan,” kata sumber internal KPK, Rabu (2/8). Selain mengamankan Kajaari Pamekasan, Satgas KPK juga mengamankan uang yang diduga suap.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

‘’Uangnya Rp 250 juta,‘’ tutur sumber itu.

Namun, sumber itu belum memerinci lebih jauh. Sebab, tim KPK masih bergerak di lapangan.

Tim Satgas Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan membawa unsur penyelenggara negara dan PNS yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) di Pamekasan, Madura, Jawa Timur, ke Jakarta, Rabu (2/8).

Baca Juga :  Dapat Nomor Satu, Pak Moel : Itu Kode Alam Juara

Selain Kepala Kejaksaan Negeri Pamekasan Rudi Indra, KPK juga mengamankan Bupati Pamekasan  Achmad Syafii, Inspektorat Kabupaten Pamekasan dan dua kepala desa juga dibawa tim penyidik KPK.

Bupati Pamekasan Achmad Syafii dibawa serta tim KPK setelah tim penyidik keluar dari ruangan penyidikan di Mapolres Pamekasan, Rabu siang, bersama sejumlah aparat Pemkab dan aparat desa lainnya.

Achmad  sedang berpakaian seragam dinas karena usai mengikuti upacara penutupan program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) di Desa Bukek, Kecamatan Tlanakan, Pamekasan.

Sebelumnya Rabu pagi tadi, KPK menyegel kantor Inspektorat Pemkab Pamekasan sekitar pukul 09.00 WIB, dan ruang kantor Kejaksaan Negeri Pamekasan sekitar pukul 07.30 WIB.

Belum ada pihak yang memberikan keterangan pers menyangkut  penangkapan sejumlah pejabat Pamekasan ini, termasuk penyegelan kedua kantor pemerintah itu. Namun sumber pada kepolisian menyebutkan, OTT ini berkaitan dengan dana desa.

Baca Juga :  Utamakan Keselamatan Dirlantas Polda Jatim ke Lokasi Rawan Kecelakaan

Berdasarkan informasi yang dihimpun, uang suap senilai ratusan juta tersebut, diduga dilakukan untuk mengakali perkara perkara alokasi dana desa (ADD) Kabupaten Pamekasan Tahun Anggaran 2015-2016. Kasus itu sedang ditangani Kejari Pamekasan.

“Kasus dana hibah,” sebut sumber itu.

Dikonfirmasi terpisah, Juru bicara KPK, Febri Diansyah membenarkan telah melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Pamekasan, Madura, Jawa Timur, Rabu (2/8).

“Ya, benar ada kegiatan OTT tim di daerah Jawa Timur. Terkait dengan perkara hukum,” kata Febri.

Menurut Febri, tim satgas KPK menangkap beberapa orang. Dan hingga kini, tim masih memeriksa para pihak terjaring OTT tersebut.

“Sebagian masih dalam proses pemeriksaan. Kami belum bisa sampaikan informasi rinci karena tim masih di lapangan,” imbuhnya.

Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan mengatakan, sejumlah pihak dibawa ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan intensif 1×24 jam.

Baca Juga :  Cegah Aksi di Candi Borobudur Kapolres Blusukan ke PMII, GMNI dan HMI

“Nanti akan dibawa ke Jakarta sekaligus dilakukan pemeriksaan. Ada unsur penyelenggara negara dan PNS yang diamankan,” kata Basaria saat dikonfirmasi, Rabu (2/8).

Terkait hal itu, tak menampik adanya unsur penyelenggara negara yang terjaring dalam OTT hari ini. Menurutnya, OTT kali ini terkait dengan penanganan sebuah perkara.

“Terkait dengan penanganan kasus hukum di sana,” ujarnya.

Informasi yang beredar, KPK telah membawa Kajari Pamekasan, Kasi Intel, Kasi Pidsus, Kepala Inspektorat, dan Bupati Pamekasan ke Bandara Juanda, Surabaya, sejak pukul 12.00 WIB tadi.

Bupati ditangkap sesaat memerintahkan Inspektur Inspektorat Pemkab Pamekasan memberikan uang ‘’pelicin’’ kepada Kajari amekasan dalam rangka penyelesaian kasus.

Uang suap dilakukan, agar salah satu proyek Pemkab yang bermasalah dan ditangani korps adhyaksa bisa selesaikan secara ‘adat’. Dalam penangkapan itu, tim satgas KPK menyita uang Rp 250 juta.

(As)

Berita Terkait

Bebani Masyarakat, Sarbumusi Bojonegoro Tolak Tapera
Ketua Sarbumusi : Usulan Kenaikan Upah Apindo Tak Hargai Keringat Buruh
Mantan Camat Padangan Kembali Dihadirkan di Persidangan Dugaan Korupsi BKKD
Putusan Banding PT Tipikor Surabaya Bebaskan Shodikin Dari Dakwaan Primair JPU
Jual Proyek Fiktif Kades Kanten Dilaporkan Ke Polisi
Anwar Sholeh Serahkan Bukti Tambahan Kasus Dugaan Pemalsuan Data Otentik
Duit BOP TPQ Diduga Mengalir Ke Kantor Kemenag Untuk Ganti Cetak Piagam
Duit BOP TPQ Lari Kemana ? Ini Pengakuan Ketua FKTPQ

Berita Terkait

Kamis, 20 Juni 2024 - 12:32

Pilkada Bojonegoro : Memilih Pemimpin Atau Penguasa ( 1 )

Senin, 10 Juni 2024 - 10:48

Masa Jabatan 408 Kades di Bojonegoro Diperpanjang 2 Tahun

Selasa, 4 Juni 2024 - 20:43

Banyak Masalah, PDIP Minta Pemerintah Batalkan PP No. 21 Tahun 2024 Tentang Tapera

Senin, 22 April 2024 - 13:11

Sekda Nurul Azizah Sapa Ribuan Warga di Pengajian Ning Umi Laila

Jumat, 19 Januari 2024 - 11:25

Pengajuan Penetapan Nama Pada Ijazah Muk’awanah Tak Penuhi Norma Hukum Administrasi Kependudukan : Pengadilan Harusnya Menolak

Jumat, 8 Desember 2023 - 19:29

Sikapi Pencoretan Caleg, DPC PPP Laporkan KPUD dan Bawaslu Kab. Bojonegoro ke DKPP

Rabu, 6 Desember 2023 - 12:10

Sunaryo Abuma’in : LABH PPP Layani Pendampingan dan Bantuan Hukum Gratis Pada Masyarakat

Senin, 4 Desember 2023 - 16:43

PPP Maksimalkan Peran Saksi di Setiap TPS

Berita Terbaru

PILKADA 2024

Pilkada Bojonegoro : Memilih Pemimpin Atau Penguasa ( 1 )

Kamis, 20 Jun 2024 - 12:32

PENDIDIKAN

Job And Edu Fair SMKN 1 Diserbu Peminat Kerja Bojonegoro

Selasa, 11 Jun 2024 - 11:03