Terindikasi Penyimpangan Beberapa Desa Harus Setor Kembali Uang BKD

- Team

Selasa, 2 Agustus 2022 - 17:17

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

BOJONEGORO. Netpitu. com – Diduga Ada Indikasi Penyelewengan dalam pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Desa, beberapa desa diminta mengembalikan sebagian uang Ke Inspektorat.

Pemerintah Kabupaten Bojonegoro (pemkab) melalui Inspektorat telah melakukan pendampingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bojonegoro tahun 2021.

Dalam pemeriksaan administrasi dan kegiatan fisik oleh inspektorat kabupaten ditemukan adanya dugaan ketidakpatuhan terhadap kententuan peraturan pemerintah dan ketidaksesuaian penggunaan anggaran.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Dari pemeriksaan tersebut muncul rekomendasi berupa perbaikan administrasi dan pengembalian dana bantuan BKD, Sabtu (30/07/2022).

Baca Juga :  Peringati HJD ke 33 Perumda Air Minum Bojonegoro Adakan Sunat Massal

Salah satu Kepala Desa Penerima BKD yang namanya enggan disebutkan namanya saat dikonfirmasi terkait dengan pengembalian Dana BKD ke Inspektorat menjelaskan, untuk Desa yang dipimpinnya mengembalikan uang ke Inspektorat sekitar Rp. 9 juta, dan BKD di desanya sudah cair 100 persen.

“Sebenarnya kami pihak Desa penerima BKD sangat mengalami kesulitan dan kami pun menjadi korban. Karena dalam perselesihan pemimpin kami akhirnya pendapat mereka tidak singkron,” keluh salah satu kepala desa. Perselisihan yang dimaksud kepala desa tersebut tak lain adalah konflik antara bupati dan wakil bupati Bojonegoro.

Lebih jelas ungkap Kades, pihak Desa sudah berusaha yang terbaik dalam melaksanakan proyek fisik BKD. Dulu sempat mengalami kesulitan, karena dalam proposal kami saat mengajukan terpontang-panting karena harus memenuhi semua persyaratan ketentuan administratif.

Baca Juga :  KPUD Tuban Sosialisasikan Pemilu 2019 Pada Penyandang Disabilitas

Sementara itu, Kepala Inspektorat Kabupaten Bojonegoro, Teguh Prihandono menjelaskan, munculnya besaran nilai pengembalian dana BKD ke kas daerah berdasarkan hasil uji Lab saat dilakukan pemeriksaan atau audit dengan standar RAB kepada pihak Desa.

“Pengembaliannya tergantung hasil uji lab sebagai pertanggungjawaban hasil pekerjaan. Selisih tinggal disetor ke kas daerah dan Bukti setor dikirimkan ke Inspektorat.”jelas Teguh.

Dipihak lain Sekdin Kasda (Kas Daerah),vVevi, saat dikonfirmasi melalui akun WA nya terkait pengembalian Dana BKD yang masuk Kas Daerah mengatakan, RKUD tinggal menerima dan mencatat jika ada pengembalian dari manapun tidak hanya khusus dari Kas Desa. Kalau terkait pengembalian ke RKUD yang saya jelaskan hanya cara menyetor ke RKUD nggih lainnya monggo di koordinasikan dengan DPMD.

Baca Juga :  Agung Handoyo Siap Perjuangkan Aspirasi Konstituen

“Dan kalau ada uang masuk di RKUD dicatat sebagai pendapatan. Saya lihat data dulu apakah memang sudah ada pengembalian dari Desa. Karena yang menangani catatan di bidang lain, nanti pas menjawab pertanyaan harus bersama-sama dengan yang lainnya agar jawaban tidak salah,” ucapnya lebih lanjut.

(Put)

Berita Terkait

Idhul Adha, SMKN 1 Bojonegoro Potong 5 Ekor Sapi Qurban
Sekda Nurul Azizah Sapa Ribuan Warga di Pengajian Ning Umi Laila
Kemenag Bojonegoro Pastikan Kegiatan Belajar Mengajar di Madrasah Berjalan Normal
Kadal Ireng Bagikan 350 Takjil ke Masyarakat
Rayakan Annyversary ke 75, Persibo Dapat Hadiah Armada Bus Dari Sedulur Pitu
Pengajuan Penetapan Nama Pada Ijazah Muk’awanah Tak Penuhi Norma Hukum Administrasi Kependudukan : Pengadilan Harusnya Menolak
Sikapi Pencoretan Caleg, DPC PPP Laporkan KPUD dan Bawaslu Kab. Bojonegoro ke DKPP
PPP Maksimalkan Peran Saksi di Setiap TPS

Berita Terkait

Senin, 10 Juni 2024 - 11:47

408 Kades nek Bojonegoro Masa Jabatane Ditambahi 2 Taun

Selasa, 4 Juni 2024 - 20:43

Banyak Masalah, PDIP Minta Pemerintah Batalkan PP No. 21 Tahun 2024 Tentang Tapera

Jumat, 19 Januari 2024 - 11:25

Pengajuan Penetapan Nama Pada Ijazah Muk’awanah Tak Penuhi Norma Hukum Administrasi Kependudukan : Pengadilan Harusnya Menolak

Jumat, 8 Desember 2023 - 19:29

Sikapi Pencoretan Caleg, DPC PPP Laporkan KPUD dan Bawaslu Kab. Bojonegoro ke DKPP

Rabu, 6 Desember 2023 - 12:10

Sunaryo Abuma’in : LABH PPP Layani Pendampingan dan Bantuan Hukum Gratis Pada Masyarakat

Senin, 4 Desember 2023 - 16:43

PPP Maksimalkan Peran Saksi di Setiap TPS

Senin, 4 Desember 2023 - 08:11

Menangkan Pemilu 2024 DPC PPP Masivkan Konsolidasi, Sosialisai ke Kader di Tingkat Kecamatan dan Desa

Jumat, 1 Desember 2023 - 08:54

Jum’at Hari Ini Bawaslu Gelar Sidang Pelanggaran Administrasi Pelaporan Anwar Sholeh

Berita Terbaru

PENDIDIKAN

Job And Edu Fair SMKN 1 Diserbu Peminat Kerja Bojonegoro

Selasa, 11 Jun 2024 - 11:03

POLITIK DAN PEMERINTAHAN

408 Kades nek Bojonegoro Masa Jabatane Ditambahi 2 Taun

Senin, 10 Jun 2024 - 11:47