Berhentikan Dirut PT. ADS Bupati Langgar Permendagri No. 37 Tahun 2018

- Team

Jumat, 2 September 2022 - 13:49

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

BOJONEGORO. Netpitu.com – Lagi – lagi bupati Bojonegoro Anna Mu’awanah menunjukkan kekuasaannya untuk memenuhi ambisinya. Baru- baru ini bupati telah mengeluarkan Surat Keputusan (SK) pemberhentian direktur utama PT. ADS tanpa mempertimbangkan ketentuan peraturan dalam pengangkatan dan pemberhentian anggota dewan direksi BUMD.

Direktur utama PT. ADS, M. Lalu Syahril Majdi, resmi diberhentikan setelah melalui perjalanan panjang RUPS dan RUPS Luar biasa, pada 26 Agustus 2022.

Sayangnya alasan pemberhentian yang disebutkan tidak mendasar dan tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 54 Peraturan Menteri Dalam Negeri Permendagri Nomor 37 Tahun 2018 tentang pengangkatan anggota dewan pengawas atau anggota dewan komisaris dan Anggota dewan direksi Badan Usaha Milik Daerah yang menyebutkan ;
Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.

Pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Direksi yang bersangkutan:
a. tidak dapat melaksanakan tugas;
b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada BUMD, negara, dan/ atau Daerah;
d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang
telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
e. mengundurkan diri;
f. tidak lagi mernenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/ atau
g. tidak terpilih lagi disebabkan adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran BUMD.

Baca Juga :  2 Siswa SDN I Kalirejo - Kec. Ngraho Juarai Kerjurnas Pencak Silat Perisai Diri Piala Hamengku Buwono X

Pertanyaannya apakah Dirut PT. ADS yang diberhentikan memenuhi kualifikasi seperti yang digariskan dalam Pasal 54 Permendagri nomor 37 tahun 2018 ?. Jika iya tentu tidak masalah. Tapi jika tidak, maka konyollah bupati atau pimpinan daarah yang terang-terangan menabrak ketentuan hukum yang digariskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri.

Baca Juga :  Soal Relokasi Pedagang Pasar Kota, Ombudsman Minta Klarifikasi Kadis Perdagangan, Koperasi dan UMKM Bojonegoro

Jika pemimpin atau pejabat pemerintah tak lagi menghormati ketentuan peraturan hukum negara/ pemerintah, untuk apa peraturan hukum itu dibuat ?.

 

( ro )

Berita Terkait

Idhul Adha, SMKN 1 Bojonegoro Potong 5 Ekor Sapi Qurban
Kemenag Bojonegoro Pastikan Kegiatan Belajar Mengajar di Madrasah Berjalan Normal
Kadal Ireng Bagikan 350 Takjil ke Masyarakat
Rayakan Annyversary ke 75, Persibo Dapat Hadiah Armada Bus Dari Sedulur Pitu
Pengajuan Penetapan Nama Pada Ijazah Muk’awanah Tak Penuhi Norma Hukum Administrasi Kependudukan : Pengadilan Harusnya Menolak
Sikapi Pencoretan Caleg, DPC PPP Laporkan KPUD dan Bawaslu Kab. Bojonegoro ke DKPP
PPP Maksimalkan Peran Saksi di Setiap TPS
Menangkan Pemilu 2024 DPC PPP Masivkan Konsolidasi, Sosialisai ke Kader di Tingkat Kecamatan dan Desa

Berita Terkait

Kamis, 20 Juni 2024 - 12:32

Pilkada Bojonegoro : Memilih Pemimpin Atau Penguasa ( 1 )

Senin, 10 Juni 2024 - 10:48

Masa Jabatan 408 Kades di Bojonegoro Diperpanjang 2 Tahun

Selasa, 4 Juni 2024 - 20:43

Banyak Masalah, PDIP Minta Pemerintah Batalkan PP No. 21 Tahun 2024 Tentang Tapera

Senin, 22 April 2024 - 13:11

Sekda Nurul Azizah Sapa Ribuan Warga di Pengajian Ning Umi Laila

Jumat, 19 Januari 2024 - 11:25

Pengajuan Penetapan Nama Pada Ijazah Muk’awanah Tak Penuhi Norma Hukum Administrasi Kependudukan : Pengadilan Harusnya Menolak

Jumat, 8 Desember 2023 - 19:29

Sikapi Pencoretan Caleg, DPC PPP Laporkan KPUD dan Bawaslu Kab. Bojonegoro ke DKPP

Rabu, 6 Desember 2023 - 12:10

Sunaryo Abuma’in : LABH PPP Layani Pendampingan dan Bantuan Hukum Gratis Pada Masyarakat

Senin, 4 Desember 2023 - 16:43

PPP Maksimalkan Peran Saksi di Setiap TPS

Berita Terbaru

PILKADA 2024

Pilkada Bojonegoro : Memilih Pemimpin Atau Penguasa ( 1 )

Kamis, 20 Jun 2024 - 12:32

PENDIDIKAN

Job And Edu Fair SMKN 1 Diserbu Peminat Kerja Bojonegoro

Selasa, 11 Jun 2024 - 11:03