Perhutani Sosialisasikan Aturan Baru Agro Foresty Pada LMDH

- Team

Selasa, 2 November 2021 - 16:04

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

BOJONEGORO. Netpitu.com – Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Parengan , Senin, (1/11/2021), melaksanakan sosilisasi kebijakan dan mekanisme agroforetry di Kantor Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan ( BKPH) Malo.
Sosialisasi membahas tentang perubahan Kebijakan mekanisme sharing agroforesty 10 persen menjadi 20 persen untuk mencapai sepakat antara Perhutani dengan Lembaga Masyarakat Desa ( LMDH), dan Pesangem.

Wakil Administratur Choirul Huda, yang memimpin kegiatan sosialisasi dengan didampingi Kepala Seksi Produksi Nanang Sunaryo, Kepala Seksi Perencaan Dadang AJ, Asisten Perhutani ( Asper) BKPH Malo M Badar beserta tim, dan dihardiri segenap LMDH dan Kepala Desa se kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro yang masuk wilayah pangkuan kerja BKPH Malo dan BKPH Pumpungan.menyampsikan tentang aturan-aturan yang telah di tetapkan Perhutani mengenai tanaman Agroforestry yang dapat dibudidayakan dan dikerjakan pada Kawasan Hutan Produksi, Kawasan hutan Lindung dengan pemanfaatan lahan di bawah tegakan, Jenis- jenis tanaman komoditi Agroforestry berpedoman pada surat Keputusan Direksi Perum Perhutani No 760/KPTS/Dir/2018 tentang Pedoman Kerjasama Pemanfaatan Hutan Perum Perhutani dan Surat Kepala Divre Jatim/No 1695/0552/Divre Jatim 2021 tanggal 7 Juli 2021.

Baca Juga :  Latnister, Kodim 0813 Lakukan Kerja Bhakti Ngecat Mushola

Kebijakan kebijakan Agroforestry Perubahan komposisi sharing dari 10 : 90 ke 20 : 80 relatif tidak berpengaruh terhadap penerimaan petani/pesangem, perubahaan komposisi tersebut untuk mengakomodasi biaya pengawasan yang dilakukan oleh LMDH dan Petani.

Nilai dari biaya pengawasan dimaksudkan adalah untuk petani 80 persen, LMDH Desa Stakeholder 10 persen, dan Perhutani 10 persen.

Baca Juga :  Gubernur Jatim Gelar Operasi Pasar Minyak Goreng, 2 Liter Rp. 25 Ribu

“Saya berharap Sosialisasi ini mencapai kesepakatan antara Perhutani dengan LMDH Desa dan Stakeholder,”harapnya.

Sementara itu Kepala Desa Malo Kecamatan Malo, Kabupaten Bojonegoro, Ansori, mengatakan pihak desa bersama LMDH akan membantu mensosialisasikan kepada warga dan penggarap tentang perubahan sharing 10 persen menjadi 20 persen Agroforestry ini, segera terealisasi dan PKSkan ”pungkasnya.

(*/prg/gs)

Berita Terkait

Pengurus MWC NU Kepohbaru dan Pengurus Ranting Se- Kec. Kepohbaru Dilantik
Polres Tuban Bakal Panggil Anna Mu’awanah Terkait Dugaan Laporan Palsu Ke Polisi
Idhul Adha, SMKN 1 Bojonegoro Potong 5 Ekor Sapi Qurban
Kemenag Bojonegoro Pastikan Kegiatan Belajar Mengajar di Madrasah Berjalan Normal
Kadal Ireng Bagikan 350 Takjil ke Masyarakat
Rayakan Annyversary ke 75, Persibo Dapat Hadiah Armada Bus Dari Sedulur Pitu
Pengajuan Penetapan Nama Pada Ijazah Muk’awanah Tak Penuhi Norma Hukum Administrasi Kependudukan : Pengadilan Harusnya Menolak
Sikapi Pencoretan Caleg, DPC PPP Laporkan KPUD dan Bawaslu Kab. Bojonegoro ke DKPP

Berita Terkait

Senin, 10 Juni 2024 - 11:47

408 Kades nek Bojonegoro Masa Jabatane Ditambahi 2 Taun

Senin, 10 Juni 2024 - 10:48

Masa Jabatan 408 Kades di Bojonegoro Diperpanjang 2 Tahun

Selasa, 4 Juni 2024 - 20:43

Banyak Masalah, PDIP Minta Pemerintah Batalkan PP No. 21 Tahun 2024 Tentang Tapera

Senin, 22 April 2024 - 13:11

Sekda Nurul Azizah Sapa Ribuan Warga di Pengajian Ning Umi Laila

Jumat, 19 Januari 2024 - 11:25

Pengajuan Penetapan Nama Pada Ijazah Muk’awanah Tak Penuhi Norma Hukum Administrasi Kependudukan : Pengadilan Harusnya Menolak

Jumat, 8 Desember 2023 - 19:29

Sikapi Pencoretan Caleg, DPC PPP Laporkan KPUD dan Bawaslu Kab. Bojonegoro ke DKPP

Rabu, 6 Desember 2023 - 12:10

Sunaryo Abuma’in : LABH PPP Layani Pendampingan dan Bantuan Hukum Gratis Pada Masyarakat

Senin, 4 Desember 2023 - 16:43

PPP Maksimalkan Peran Saksi di Setiap TPS

Berita Terbaru