KPU Tuban Lantik PPK dan PPS

- Tim

Kamis, 3 Januari 2019 - 15:04

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

KPU Tuban Lantik PPK dan PPS, Rabu, ( 2/1/2019).

KPU Tuban Lantik PPK dan PPS, Rabu, ( 2/1/2019).

TUBAN. Netpitu.com – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) melantik dan mengambil sumpah 44 Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan 6 Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Kantor KPU Tuban, Rabu, (02/01/19). 

Pelantikan ini dihadiri Ketua Bawaslu Kabupaten Tuban, Kabag Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Kabupaten Tuban, dan perwakilan Forkopimca. 

Ketua KPU Tuban, Kasmuri,  mengatakan, pelantikan anggota PPK tambahan sesuai dengan putusan MK Nomor 31/PUU-XVI/2018 yang menyatakan adanya penambahan dua orang masing-masing kecamatan, dari sebelumnya 3 orang menjadi 5 orang perkecamatan.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Dengan demikian, jumlah total PPK di Tuban sebanyak 100 orang. Adapun anggota PPK dan PPS ini akan bekerja selama 6 bulan, mulai Januari hingga Juni mendatang. 

Baca Juga :  Quick Count Indikator Politik Jokowi Maruf Amin Menang Pilpres 54.07 Persen

Kasmuri meminta, kepada mereka yang baru dilantik untuk segera beradaptasi, dan berkoordinasi dengan anggota lain dan perlu memahami regulasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pileg dan Pilpres yang akan digelar serentak pada 17 April mendatang. 

“Karena ini merupakan kali pertamanya Pileg dan Pilpres dilaksanakan bersamaan, sehingga perlu kesiapan dari semua penyelenggara,” jelas mantan aktivis itu kepada netpitu.com.

Kasmuri menambahkan bahwa setiap anggota PPK dan PPS memiliki tugas dan kewajiban yang diatur dengan undang-undang sehingga perlu untuk menjaga integritas dan profesionalitas.

Selain itu, personil lembaga  penyelenggaraan Pemilu  harus bersikap netral dan berlaku adil.

Kalau tidak netral maka peserta Pemilu tidak akan pernah percaya dengan penyelenggaraan Pemilu. 

Baca Juga :  Sigit Kushariyanto : Refleksi Dua Tahun Kepemimpinan Anna -Wawan di Bojonegoro

“Untuk itu saya berharap benar-benar untuk menjunjung tinggi pakta integritas apapun taruhannya,” tegas Kasmuri. 

Kasmuri juga mengingatkan bahwa setiap pelanggaran yang dilakukan akan dapat dikenai sanksi, mulai sanksi moral, sanksi administrasi bahkan sampai sanksi pidana.

Sementara itu, pada kesempatan yang sama Kepala Bagian Pemerintahan dan Otoda Setda Tuban, Erkhamni, menegaskan  kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk bersikap netral, tidak terlibat dalam kampanye calon manapun dan dalam bentuk apapun. ASN dilarang terlibat dalam kegiatan kampanye maupun kegiatan lain yang bersifat dukung-mendukung. 

“ASN hanya diperbolehkan memberikan suaranya saat pencoblosan di bilik suara,” ungkap Erkhamni kala ditemui netpitu.com.

Mantan Camat Tambakboyo ini menjelaskan bahwa  netralitas bagi ASN sudah diatur dalam Undang-Undang dan bersifat mengikat seluruh ASN.

Baca Juga :  Pilkada Tuban "Pertarungan 2 Raja"

Bahkan Bupati Tuban jauh-jauh hari juga telah menghimbau kepada semua ASN di lingkup Pemkab Tuban untuk bersikap netral dan profesional sesuai dengan ketentuan ASN yang ada. 

“Saya kira semua ASN di lingkungan Pemkab Tuban sudah memahami untuk bersikap netral dan profesional,” tuturnya.

Erkhamni menambahkan bahwa sanksi akan diberikan bagi ASN yang terbukti melanggar regulasi yang ada dengan jenis sanksi yang disesuaikan dengan hasil pemeriksaan dari peraturan yang berlaku, mulai dari teguran lisan, tertulis, maupun administrasi.

“Pastinya sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh ASN itu sendiri,” pungkasnya.

(met)

Berita Terkait

Pengajuan Penetapan Nama Pada Ijazah Muk’awanah Tak Penuhi Norma Hukum Administrasi Kependudukan : Pengadilan Harusnya Menolak
Sikapi Pencoretan Caleg, DPC PPP Laporkan KPUD dan Bawaslu Kab. Bojonegoro ke DKPP
Sunaryo Abuma’in : LABH PPP Layani Pendampingan dan Bantuan Hukum Gratis Pada Masyarakat
PPP Maksimalkan Peran Saksi di Setiap TPS
Menangkan Pemilu 2024 DPC PPP Masivkan Konsolidasi, Sosialisai ke Kader di Tingkat Kecamatan dan Desa
Jum’at Hari Ini Bawaslu Gelar Sidang Pelanggaran Administrasi Pelaporan Anwar Sholeh
Bawaslu RI Gelar Sidang Laporan Anwar Sholeh, Soal Penetapan DCT DPR, Anna Mu’awanah
DPC PPP Bojonegoro Siap Menangkan Ganjar di Pilpres 2024