Inilah Tara Cara Pelaksanaan Mutasi Sesuai Aturan BKN

- Team

Minggu, 3 Mei 2020 - 11:20

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Pelantikan pejabat di lingkup Pemkab Bojonegoro.

Pelantikan pejabat di lingkup Pemkab Bojonegoro.

BOJONEGORO. Netpitu.com – Polemik mutasi tanpa libatkan Baperjakat ( Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan ) akhir-akhir ini cukup membingungkan masyarakat. Lantaran seusuai pelantikan digelar, selalu ada bisik-bisik nada sumbang tentang pejabat yang terkena mutasi.

Bahkan pejabat pimpinan daerah pun juga mengeluhkan proses mutasi/ pengakatan jabatan pegawai karena prosesnya dianggap tidak transparan dan “Tahu-tahu disuruh tanda tangan”

Bagaimanakah sebenarnya aturan mutasi ini dibuat ?.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Menjawab pertanyaan publik ini, netpitu.com bertanya kepada Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Bojonegoro, Nur Sudjito. Mengingat situasi darurat pandemi Corona, konfirmasi dilakukan melaui pesan tertulis Whatsaap.

Pertanyaan :
1. Dasar hukum mutasi disebutkan adalah UU no 5 tahun 2014 tentang ASN, PP no 11 tahun 2017 tentang managemen ASN dan PP no 30 tahun tentang penilaian kinerja PNS. Adakah dasar hukum lain yang mengatur tentang mekanisme mutasi jabatan ASN di Bojonegoro ?.

Jawab :
Dasar peraturan yang digunakan dalam mutasi maupun promosi adalah Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagai turunan dari Undang undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Pertanyaan :
Apakah Baperjakat masih ada dalam sistem pengangkatan/mutasi jabatan ASN dan jika (Baperjakat) tidak ada, apakah ada lembaga atau tim lain yang berfungsi sebagai pemberi pertimbangan atas usulan person dalam pengangkatan/mutasi jabatan ASN.

Jawab :
Mengenai Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) diatur dalam PP Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural. PP ini diubah dengan PP Nomor 13 Tahun 2002.

Kedua PP tersebut saat ini telah dicabut seiring berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.
Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tersebutlah dikenal Tim Penilai Kinerja Pegawai.

Dari keterangan yang didampaikan oleh Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, Bojonegoro, Nur Sudjito, telah terjawab bahwa sejak diberlakukannya Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Managemen Pegawai Negeri Sipil (PNS), secara otomatis Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan di lingkup pemerintahan dihapuskan dan perannya digantikan oleh Tim Penilai Kinerja Pegawai.

Baca Juga :  Kartu Petani Mandiri Mulai Dibagikan Kepada Petani

Jelasnya, Baperjakat sudah tidak ada sejak terbitnya PP 11 Tahun 2017. Selanjutnya dalam mutasi dan pengangkatan jabatan PNS, prosesnya dilakukan oleh Tim Penilai Kinerja Pegawai.

Lantas apa dan siapa tim penilai kinerja pegawai ?

Untuk memperjelas apa yang dimaksud dengan Penilaian Kinerja Pegawai, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019, sebagai turunan dati Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN.

Peraturan Pemerintah ini ditetbitkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 20l4 tentang Aparatur Sipil Negara.

Dalam Bab l, Pasal 1, ayat (9) Peraturan Pemerintah Nomir 30 Tahun 2019, disebutkan Tim Penilai Kinerja PNS adalah tim yang dibentuk oleh Pejabat yang Berwenang untuk memberikan pertimbangan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian atas usulan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam jabatan, pengembangan kompetensi, serta pemberian penghargaan bagi PNS.

Selanjutnya pada Pasal 1, ayat (11), disebutkan, Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian aparatur sipil negara dan pembinaan manajemen aparatur sipil negara di instansi pemerintahsesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada Pasal 1, ayat (12) menyebutkan, Pejabat yang Berwenang yang selanjutnya disingkat PyB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, danpemberhentian aparatur sipil negara sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2, Bab l, PP 30 Tahun 2019 menyebutkan, Penilaian Kinerja PNS bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan PNS yang didasarkan pada sistem prestasi dan sistem karier.

Pasal 3, Bab l PP 30 Tahun 2019 menyebutkan, Penilaian Kinerja PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi, dengan memperhatikan target, capaian, hasil, dan manfaat yang dicapai, serta perilaku PNS.

Pasal 4, Penilaian Kinerja PNS dilakukan berdasarkan prinsip :
a). objektif; b). terukur; c). akuntabel; d). partisipatif; dan e). transparan.

Bagaimanakah mekanisme proses pengangkatan jabatan dan kepangkatan dan pemindahan (mutasi) tersebut dilaksanakan oleh tim penilaian kinerja pegawai ?.

Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) pada 4 April 2019 telah menerbitkan Peraturan BKN Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi.

Baca Juga :  Kuburan Berlobang, Maling Nyolong Tali Pocong

Dengan pertimbangan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 197 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

Dalam Peraturan ini disebutkan, Intansi Pemerintah menyusun perencanaan mutasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungannya, dengan memperhatikan aspek:
a. kompetensi; b. pola karier; c. pemetaan pegawai; d. kelompok rencana suksesi (talent pool); e. perpindahan dan pengembangan karier; f. penilaian prestasi kerja/kinerja dan perilaku kerja; g. kebutuhan organisasi; dan h. sifat pekerjaan teknis atau kebijakan tergantung pada klasifikasi jabatan.

“Mutasi dilakukan paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun,” bunyi Pasal 2 ayat (3) Peraturan BKN ini.

Ditegaskan dalam peraturan ini, mutasi dilakukan atas dasar kesesuaian antara kompetensi PNS dengan persyaratan jabatan, klasifikasi jabatan dan pola karier, dengan memperhatikan kebutuhan organisasi, dan dengan memperhatikan prinsip larangan konflik kepentingan.

Selain mutasi karena tugas dan/atau lokasi sebagaimana dimaksud, menurut Peraturan ini, PNS dapat mengajukan mutasi tugas dan/atau lokasi atas permintaan sendiri.

Prosedur
Prosedur mutasi selain mutasi dalam 1 (satu) Instansi Pusat atau dalam 1 (satu) Instansi Daerah, dilakukan sebagai berikut:

a. Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) penerima membuat usul mutasi kepada PPK asal atau instansi di mana PNS yang bersangkutan bekerja untuk meminta persetujuan; b. Apabila PPK Instansi asal menyetujui maka dibuat persetujuan mutasi;

c. Berdasarkan persetujuan sebagaimana dimaksud, PPK intansi penerima menyampaikan usul mutasi kepada Kepala BKN/Kepala Kantor Regional BKN untuk mendapatkan pertimbangan teknis, yang diberikan paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya usul mutasi;

d. Berdasarkan pertimbangan teknis Kepala BKN/Kepala Kantor Regional BKN, pejabat yang ditunjuk menetapkan keputusan mutasi sesuai kewenangannya; dan e. Selanjutnya, berdasarkan keputusan mutasi sebagaimana dimaksud, maka: 1. PPK instansi penerima menetapkan keputusan pengangkatan dalam jabatan; dan 2. PPK instansi asal menetapkan keputusan pemberhentian dari jabatan.

“Keputusan pengangkatan dalam jabatan oleh PPK instansi penerima dan keputusan pemberhentian dari jabatan oleh PPK instansi asal sebagaimana dimaksud, ditetapkan paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak ditetapkannya keputusan mutasi,” bunyi Pasal 4 huruf p Peraturan BKN ini.

Baca Juga :  Ketua Kartar Bojonegoro: Jadikan Hari Kebangkitan Sebagai Awal Perubahan

Sementara mutasi dalam 1 (satu) Instansi Pusat atau dalam 1 (satu) Instansi Daerah, menurut Peraturan BKN ini, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:  a. Mutasi dalam 1 (satu) Instansi Pusat atau dalam 1 (satu) Instansi Daerah dilakukan oleh PPK, setelah memperoleh pertimbangan Tim Penilai Kinerja PNS;

b. Dalam hal Tim Penilai Kinerja belum terbentuk, pertimbangan diberikan oleh Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan;  c. Unit kerja yang membidangi kepegawaian membuat perencanaan mutasi; d. Perencanaan mutasi disampaikan kepada Tim Penilai Kinerja PNS untuk mendapatkan pertimbangan mutasi;

e. Berdasarkan pertimbangan mutasi dari Tim Penilai Kinerja PNS, unit kerja yang membidangi kepegawaian mengusulkan mutasi kepada PPK; dan f. Berdasarkan usul mutasi sebagaimana dimaksud, PPK menetapkan pengangkatan PNS dalam jabatan.

Mutasi PNS antar-kabupaten/kota dalam satu provinsi, menurut Peraturan BKN ini,. dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: a. Mutasi PNS antar-kabupaten/kota dalam satu provinsi ditetapkan oleh gubernur setelah memperoleh pertimbangan Kepala BKN/Kepala Kantor Regional BKN;

b. Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi dan validasi tidak sesuai dengan kebutuhan jabatan di instansi penerima dan instansi asal, BKN tidak dapat memberikan pertimbangan;

c. Berdasarkan pertimbangan teknis Kepala BKN/Kepala Kantor Regional BKN, gubernur menetapkan keputusan mutasi; dan d. Berdasarkan penetapan gubernur, PPK instansi penerima menetapkan pengangkatan PNS dalam jabatan.

Dalam peraturan ini ditegaskan, pembiayaan sebagai dampak dilakukannya mutasi PNS dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk Instansi Pusat dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk Instansi Daerah.

“Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,” bunyi Pasal 14 Peraturan BKN Nomor 5 Tahun 2019, yang telah diundangkan oleh Dirjen Hukum dan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan HAM, Widodo Ekatjahjana, pada 5 April 2019.

Pertanyaannya, apakah produk mutasi dan pengangkatan pejabat di lingkub Pemkab Bojonegoro pada 29 April 2020 lalu sudah sesuai standart ketentuan tersebut diatas ?. Netpitu.com akan mengulasnya dalam tulisan berikutnya.

(ro).

Berita Terkait

Kejaksaan Bojonegoro Tahan 4 Kades Tersangka Korupsi BKKD Nek Kecamatan Padangan
Dugaan Korupsi Praoto Siaga, Kejaksaan Bojonegoro Ijek Mumet Goleki Tersangka Utama
Bebani Masyarakat, Sarbumusi Bojonegoro Tolak Tapera
Ketua Sarbumusi : Usulan Kenaikan Upah Apindo Tak Hargai Keringat Buruh
Mantan Camat Padangan Kembali Dihadirkan di Persidangan Dugaan Korupsi BKKD
Putusan Banding PT Tipikor Surabaya Bebaskan Shodikin Dari Dakwaan Primair JPU
LHP BPK Kab. Bojonegoro Sudah Diserahkan Ke Ketua DPRD Tapi Tak Dibagikan Pada Anggota
Jual Proyek Fiktif Kades Kanten Dilaporkan Ke Polisi

Berita Terkait

Senin, 10 Juni 2024 - 11:47

408 Kades nek Bojonegoro Masa Jabatane Ditambahi 2 Taun

Senin, 10 Juni 2024 - 10:48

Masa Jabatan 408 Kades di Bojonegoro Diperpanjang 2 Tahun

Selasa, 4 Juni 2024 - 20:43

Banyak Masalah, PDIP Minta Pemerintah Batalkan PP No. 21 Tahun 2024 Tentang Tapera

Senin, 22 April 2024 - 13:11

Sekda Nurul Azizah Sapa Ribuan Warga di Pengajian Ning Umi Laila

Jumat, 19 Januari 2024 - 11:25

Pengajuan Penetapan Nama Pada Ijazah Muk’awanah Tak Penuhi Norma Hukum Administrasi Kependudukan : Pengadilan Harusnya Menolak

Jumat, 8 Desember 2023 - 19:29

Sikapi Pencoretan Caleg, DPC PPP Laporkan KPUD dan Bawaslu Kab. Bojonegoro ke DKPP

Rabu, 6 Desember 2023 - 12:10

Sunaryo Abuma’in : LABH PPP Layani Pendampingan dan Bantuan Hukum Gratis Pada Masyarakat

Senin, 4 Desember 2023 - 16:43

PPP Maksimalkan Peran Saksi di Setiap TPS

Berita Terbaru