Putusan KPPU Preseden Buruk Bagi Investasi Asing di Indonesia

- Team

Jumat, 3 Juli 2020 - 00:07

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Hotman Paris Hutapea

Hotman Paris Hutapea

JAKARTA. Netpitu.com – Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha ( KPPU ) yang menyatakan PT Solusi Transportasi Indonesia (Grab Indonesia) (terlapor I) dan PT Teknologi Pengangkutan Indonesia (TPI) (terlapor 2) bersalah dan menjatuhkan sanksi denda, merupakan preseden buruk bagi citra dunia usaha di Indonesia di mata dunia.

Dalam rilis yang dikirim kepada netpitu.com Hotman Paris Hutapea mengatakan, di saat Presiden Joko Widodo sedang bekerja keras untuk membujuk investor asing agar berinvestasi di Indonesia, KPPU justru menghukum investor asing, GRAN dan TPI yang telah menanamkan modal besar di Indonesia. Selain itu, GRAB dan PT TPI telah membuka lapangan kerja yang luas bagi masyarakat.

Dikatakan Hotman Paris, bahwa seluruh koperasi mitra GRAB yang menjadi pesaing TPI dibawah sumpah di depan persidangan menyatakan mereka tidak pernah merasa terdiskriminasi dengan hadirnya TPI. Namun KPPU tetap memaksakan menyatakan GRAB telah melakukan diskriminasi terhadap koperasi-koperasi tersebut tanpa dasar pertimbangan hukum yang ada.

Bahkan ekonom Faizal Basri yang dihadirkan sebagai saksi ahli dalam persidangan KPPU tersebut juga menyatakan hadirnya teknologi aplikasi GRAB dan TPI telah terbukti membawa keuntungan yang sangat besar bagi perekonomian Indonesia. Khususnya terbukanya lapangan pekerjaan yang luas bagi mitra para mitra pengemudi dan transportasi.

“Anehnya, perusahaan yang memberi dampak positif bagi perekonomian Indonesia justru dihukum dengan nilai denda yang sangat fantastis, tanpa pertimbangan hukum yang jelas,” tandas Hotman Paris Hutapea, dikutip dari rilisnya, Kamis, (02/07/2020).

Apalagi hukuman denda fantastis tersebut dijatuhkan pada situasi Covid-19. Dimana GRAB dan TPI merupakan perusahaan yang sangat terdampak akibat kebijakan PSBB yang diterapkan pemerintah RI, lanjut Hotman Paris Hutapea, selaku penasehat hukum GRAB dan TPI.

Atas putusan KPPU yang tidak berdasarkan fakta persidangan itu, Hotman Paris Hutapea meminta kepada Presiden Joko Widodo untuk melakukan pengawasan terhadap KPPU.

“Investor asing akan kehilangan minat untuk menanamkan modalnya di Indonesia, apabila terdapat lembaga yang menghukum investor Asing tanpa dasar pertimbangan hukum yang jelas dan tidak sesuai dengan temuan fakta hukum persidangan. Apalagi dengan denda yang jumlahnya fantastis,” papar Hotman Paris Hutapea, penasehat hukum GRAB dan TPI.

Baca Juga :  Ratusan Warga Demo Kejaksaan Tuban Minta Pengusutan Korupsi Kades Mojoagung Dipercepat

Selain meminta perhatian Presiden Joko Widodo untuk mengawasi KPPU, Hotman juga akan mengajukan permohonan keberatan ke Pengadilan Negeri atas putusan KPPU tersebut.

KPPU Putuskan GRAB dan TPI Bersalah

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memutus bersalah PT Solusi Transportasi Indonesia (Grab Indonesia) (terlapor I) dan PT Teknologi Pengangkutan Indonesia (TPI) (terlapor 2) terkait dugaan diskriminasi mitra pengemudi.

“Menyatakan bahwa terlapor 1 dan terlapor 2 terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 14 UU nomor 5 tahun 1999,” kata Ketua Majelis Komisi Dinni Melanie saat membacakan putusan, Kamis (2/7).

Seperti diketahui, Pasal 14 berbunyi, Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang bertujuan untuk menguasai produksi sejumlah produk yang termasuk dalam rangkaian produksi barang dan atau jasa tertentu yang mana setiap rangkaian produksi merupakan hasil pengolahan atau proses lanjutan, baik dalam satu rangkaian langsung maupun tidak langsung, yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat dan atau merugikan masyarakat.

Baca Juga :  EMCL Bakal Bangun Pipa Lagi Sepanjang 16 Km

Tidak hanya itu, Grab dan TPI juga bersalah melanggar ketentuan pasal 19 huruf d karena melakukan praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu.

“Menyatakan bahwa terlapor 1 dan terlapor 2 terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 19 huruf d, UU nomor 5 tahun 1999,” ujar Dinni.

Atas pelanggaran pasal 14 tersebut, Grab dikenakan denda sebesar Rp 7,5 miliar dan TPI Rp 4 miliar. Kemudian, atas pelanggaran pasal 19 huruf d, Grab dikenakan denda sebesar Rp 22 miliar dan TPI sebesar Rp 15 miliar

Dengan demikian total denda yang dikenakan terhadap Grab Indonesia sebesar Rp 29,5 miliar. Sedangkan total denda yang dikenakan pada TPI sebesar Rp 19 miliar.

(ro)

Berita Terkait

Kejaksaan Bojonegoro Tahan 4 Kades Tersangka Korupsi BKKD Nek Kecamatan Padangan
Dugaan Korupsi Praoto Siaga, Kejaksaan Bojonegoro Ijek Mumet Goleki Tersangka Utama
Bebani Masyarakat, Sarbumusi Bojonegoro Tolak Tapera
Ketua Sarbumusi : Usulan Kenaikan Upah Apindo Tak Hargai Keringat Buruh
Mantan Camat Padangan Kembali Dihadirkan di Persidangan Dugaan Korupsi BKKD
David FS : Entas Kemiskinan, Garpu Jatim Akan Launching 1.000 Warung UMKM
Sandiaga Uno Bicarakan Industri Kreatif di Bojonegoro
Wujudkan Kesejahteraan Rakyat Golkar Lounching Kios Baqoel Karya Berkah

Berita Terkait

Selasa, 18 Juni 2024 - 21:37

Idhul Adha, SMKN 1 Bojonegoro Potong 5 Ekor Sapi Qurban

Selasa, 11 Juni 2024 - 11:03

Job And Edu Fair SMKN 1 Diserbu Peminat Kerja Bojonegoro

Senin, 10 Juni 2024 - 13:16

Diikuti 44 Didu dan PT, SMKN 1 Bojonegoro Mulai 11 – 13 Juni Gelar Job Fair Untuk Umum

Minggu, 12 November 2023 - 16:16

Satu Jiwa Tolak Korupsi, Roadshow PMK ke 66 di Bojonegoro

Rabu, 6 Juli 2022 - 23:21

PPDB SMKN Tuban – Bojonegoro Resmi Ditutup, 1109 Bangku Tak Terisi

Jumat, 27 Mei 2022 - 13:05

Orang Tua Wali Murid Pertanyakan Uang Tabungan dan Uang Kunjungan Industri Yang Belum Dikembalikan

Rabu, 25 Mei 2022 - 12:02

IKA SMP Negeri 2 Bojonegoro Mulai Bangun Mushola di SMPN 2

Selasa, 24 Mei 2022 - 18:00

Pungutan Kepada Siswa Melalui Komite Itu Tidak Dibenarkan

Berita Terbaru

PILKADA 2024

Pilkada Bojonegoro : Memilih Pemimpin Atau Penguasa ( 1 )

Kamis, 20 Jun 2024 - 12:32