Usulan Syukur Priyanto Untuk Kaji Ulang Izin Pasar Ngampel Dianggap Menyesatkan

- Team

Selasa, 3 September 2019 - 00:19

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Warga Desa dan Pemdes Ngampel, Kecamatan Kapas, Bojonegoro, saat lakukan aksi unjuk rasa menuntut diterbikannya izin pemanfaatan tanah Desa untuk bangun guna setah pasar Desa di depan pendopo Pemkab Bojonegoro, Kamis (29/8/2019).

Warga Desa dan Pemdes Ngampel, Kecamatan Kapas, Bojonegoro, saat lakukan aksi unjuk rasa menuntut diterbikannya izin pemanfaatan tanah Desa untuk bangun guna setah pasar Desa di depan pendopo Pemkab Bojonegoro, Kamis (29/8/2019).

BOJONEGORO. Netpitu.com – Pernyataan wakil ketua DPRD Bojonegoro, Syukur Priyanto, yang usul kaji ulang izin pasar Desa Ngampel, dianggap menyesatkan dan bisa memicu keresahan masyarakat.

Menanggapi steament wakil ketua DPRD Bojonegoro, Syukur Priyanto, di salah satu media online Bojonegoro tersebut, Ketua Dewan Pengurus Daerah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat ( DPD LPM ) Kabupaten Bojonegoro, Edy Kuntjoro, mengatakan sebagai pernyataan menyesatkan dan bodoh. Usulan tersebut juga dianggap sebagai intervensi kewenangan yang berlebihan.

” Ada kepentingan apa kok tiba-tiba Syukur minta izin pasar dikaji ulang. Seharusnya dia tahu bahwa perizinan adalah salah satu pelayanan pemerintah yang diatur dengan ketentuan peraturan pemerintah dan perundang-undangan. Jika semua ketentuan persyaratan terpenuhi wajib hukumnya bagi penyelenggara perizinan menerbitkan izin yang dimohonkan,” ujar Kuntjoro, Senin, (2/9/2019).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Lebih lanjut dikatakan, Pemerintah wajib menjamin adanya kepastian hukum. Jika tidak maka yang terjadi adalah kesewenang-wenangan dalam menjalankan kekuasaan pemetintahan. Seperti yang ditunjukkan oleh wakil ketua DPRD Bojonegoro dalam steatmentnya di media tersebut adalah bentuk arogansi kekuasaan.

Baca Juga :  Proyek Peningkatan Jalan Penganten - Pekuwon Optimis Selesai Akhir Nopember

Seorang anggota dewan perwakilan rakyat harusnya melakukan fungsi kontrol terhadap penyelenggaraan pelayanan publik, termasuk perizinan. Selain itu juga mendorong proses percepatan pelayanan perizinan. Bukannya malah memberikan pendapat menyesatkan yang tidak berdasar hukum.

“Saat terjadi hambatan izin pasar Ngampel ngapain saja dia. Saat warga masyarakat berbondong-bondong mempertanyakan proses perizinan yang macet kemana saja dia. Bukannya membantu menyelesaikan masalah rakyat malah memasang batu sandungan.” ujar Kuntjoro.

Rakyat harus terus bergerak melakukan perlawanan jika ada praktik penyelenggaraan pemerintahan yang tidak sesuai ketentuan peraturan perundangan. Apalagi jika sudah mengetahui kualitas wakilnya di DPRD tidak memiliki kapasitas yang memadai.

Baca Juga :  Soal Lauk Pauk Bupati Nasir Ancam Laporkan ke APH

Usul Syukur soal kaji ulang izin pasar Ngampel menurut Kuntjoro tidak memiliki dasar hukum dan menyesatkan. Karena pada dasarnya pembangunan pasar Desa Ngampel tidak menggunakan uang negara baik yang berasal dari APBN, APBD maupun APBDes.

Seluruh pembiayaan pembangunan pasar Desa Ngampel menjadi tanggung jawan pihak ketiga ( investor ). Sehingga jika terjadi adanya perubahan nilai investasi bangunan hal tersebut menjadi beban pihak ketiga.

Pihak Pemerintah Desa tidak dibebani pengembalian biaya investasi pembangunan sepeserpun. Sebaliknya setelah masa tenggang waktu perikatan perjanjian kerja sama antara pihak Pemdes Ngampel dan pihak ketiga ( investor ) berakhir atau telah jatuh tempo, maka seluruh aset investasi bangunan pasar Desa Ngampel menjadi milik sepenuhnya Pemerintah Desa Ngampel.

Dalam akta perjanjian kerja sama antara pihak Pemdes Ngampel dengan pihak ketiga tersebut disebutkan, bahwa pihak pengelola pasar hanya diperbolehkan menyewakan kios pasar dengan ketentuan hak pakai. Dan pengelola pasar dilarang memperjualbelikan kios pasar kepada pengguna dengan hak guna bangunan.

Baca Juga :  "Save Mas Wawan" Ratusan Massa PDIP Datangi Polres dan DPC PDIP Bojonegoro

“Jadi sistemnya sewa murni dan tidak ada istilah jual beli kios pasar,” ujarnya lebih lanjut.

Dengan demikian usul Syukur Priyanto untuk kaji ulang izin pasar Desa Ngampel tersebut tidak masuk akal dan ngawur. Lantaran tidak ada aturan perundang-undangan dan ketentuan peraturan pemerintah yang dilanggar dalam penerbitan izin pasar Desa Ngampel.

Soal adanya hambatan penerbitan izin pemanfaatan tanah Desa untuk bangun guna serah pasar Desa menurut keyptua DPD LPM Bojonegoro, telah dilaporkan ke Presiden RI, Joko Widodo, dan ditembuskan kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri Sekretaris Negara, dan Gubernur Provinsi Jawa timur.

Selain itu, hambatan pelayanan perizinan pasar Desa Ngampel ini juga sudah dilaporkan ke Ombudsman RI.

(yon/ro)

Berita Terkait

Pengurus MWC NU Kepohbaru dan Pengurus Ranting Se- Kec. Kepohbaru Dilantik
Polres Tuban Bakal Panggil Anna Mu’awanah Terkait Dugaan Laporan Palsu Ke Polisi
Idhul Adha, SMKN 1 Bojonegoro Potong 5 Ekor Sapi Qurban
Bebani Masyarakat, Sarbumusi Bojonegoro Tolak Tapera
Kemenag Bojonegoro Pastikan Kegiatan Belajar Mengajar di Madrasah Berjalan Normal
Kadal Ireng Bagikan 350 Takjil ke Masyarakat
Rayakan Annyversary ke 75, Persibo Dapat Hadiah Armada Bus Dari Sedulur Pitu
Pengajuan Penetapan Nama Pada Ijazah Muk’awanah Tak Penuhi Norma Hukum Administrasi Kependudukan : Pengadilan Harusnya Menolak

Berita Terkait

Senin, 10 Juni 2024 - 11:47

408 Kades nek Bojonegoro Masa Jabatane Ditambahi 2 Taun

Senin, 10 Juni 2024 - 10:48

Masa Jabatan 408 Kades di Bojonegoro Diperpanjang 2 Tahun

Selasa, 4 Juni 2024 - 20:43

Banyak Masalah, PDIP Minta Pemerintah Batalkan PP No. 21 Tahun 2024 Tentang Tapera

Senin, 22 April 2024 - 13:11

Sekda Nurul Azizah Sapa Ribuan Warga di Pengajian Ning Umi Laila

Jumat, 19 Januari 2024 - 11:25

Pengajuan Penetapan Nama Pada Ijazah Muk’awanah Tak Penuhi Norma Hukum Administrasi Kependudukan : Pengadilan Harusnya Menolak

Jumat, 8 Desember 2023 - 19:29

Sikapi Pencoretan Caleg, DPC PPP Laporkan KPUD dan Bawaslu Kab. Bojonegoro ke DKPP

Rabu, 6 Desember 2023 - 12:10

Sunaryo Abuma’in : LABH PPP Layani Pendampingan dan Bantuan Hukum Gratis Pada Masyarakat

Senin, 4 Desember 2023 - 16:43

PPP Maksimalkan Peran Saksi di Setiap TPS

Berita Terbaru