Eksekusi GDK, Lasuri : Pemkab Bojonegoro Harus Hormati dan Patuhi Putusan Pengadilan Niaga Surabaya

- Team

Jumat, 3 September 2021 - 20:12

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

BOJONEGORO. Netpitu.com – Terkait putusan pengadilan tata niaga surabaya yang mengabulkan gugatan dari exs karyawan GDK, menurut Lasuri, Anggota Komisi B DPRD Bojonegoro dari Partai Amanat Nasional, tentu semua pihak termasuk pemkab selaku pemilik BUMD GDK harus menghormati dan mematuhi segala putusannya.

“Kami sebenarnya belum bisa memberikan tanggapan banyak terkait hal ini karena memang kami belum melihat langsung salinan putusan pengadilan tata niaga surabaya berbunyi seperti apa?. Apakah pihak GDK di minta membayar gaji dan pesangon semua eks karyawan GDK atau hanya yg di sebutkan nama eks karyawan yang melakukan gugatan saja? Berapa jumlah nominal yang harus di bayarkan oleh GDK..?,” tutur Lasuri, kepada netpitu.com, Jumat, 03/09/2021, melalui pesan whatsapp-nya.

Baca Juga :  PEPC Tanam Pohon Trembesi Di Sekitar Embung

“Kami tentu akan membantu memediatori antara Pemkab dengan pihak penggugat, dalam hal ini yang berkompeten dr pemkab adalah bagian perekonomian yang merupakan salah satu OPD yang menaungi dan mengurusi BUMD. Karena GDK adalah BUMD maka tidak bisa menggunakan anggaran dari APBD dengan mudah untuk digunakan membayarkan apa yg telah diputusan pengadilan tata niaga.

Kalau menggunakan dana APBD prosesnya lama yaitu harus melalui perubahan Raperda penambahan modal dari BUMD tersebut, sedangkan penambahan modal juga harus di sertai dengan naskah akademik yg linier dengan provit dari GDK.

“Jalan cepat yang bisa di selesaikan yaitu bagian perekonomian segera berkordinasi dengan bagian hukum Pemkab dan segera sewakan GDK ke ADS dan Pertamina aset 4 agar GDK memiliki uang dan bisa di gunakan untuk memenuhi segala kebutuhan, salah satunya adalah hasil putusan pengadilan tata niaga tersebut. Tanpa jalan keluar itu maka aset2 GDK yang hari ini di inventatisir oleh pengadilan tata niaga bisa saja di eksekusi kalau tidak ada jalan keluar dari menegement GDK, kata Lasuri.

Baca Juga :  Beras 3 Kg Atau Uang Rp 33.000, Ini Aturan Zakat Tahun 2022

(ro)

Berita Terkait

Idhul Adha, SMKN 1 Bojonegoro Potong 5 Ekor Sapi Qurban
Kemenag Bojonegoro Pastikan Kegiatan Belajar Mengajar di Madrasah Berjalan Normal
Kadal Ireng Bagikan 350 Takjil ke Masyarakat
Rayakan Annyversary ke 75, Persibo Dapat Hadiah Armada Bus Dari Sedulur Pitu
Pengajuan Penetapan Nama Pada Ijazah Muk’awanah Tak Penuhi Norma Hukum Administrasi Kependudukan : Pengadilan Harusnya Menolak
Sikapi Pencoretan Caleg, DPC PPP Laporkan KPUD dan Bawaslu Kab. Bojonegoro ke DKPP
PPP Maksimalkan Peran Saksi di Setiap TPS
Menangkan Pemilu 2024 DPC PPP Masivkan Konsolidasi, Sosialisai ke Kader di Tingkat Kecamatan dan Desa

Berita Terkait

Kamis, 20 Juni 2024 - 12:32

Pilkada Bojonegoro : Memilih Pemimpin Atau Penguasa ( 1 )

Senin, 10 Juni 2024 - 10:48

Masa Jabatan 408 Kades di Bojonegoro Diperpanjang 2 Tahun

Selasa, 4 Juni 2024 - 20:43

Banyak Masalah, PDIP Minta Pemerintah Batalkan PP No. 21 Tahun 2024 Tentang Tapera

Senin, 22 April 2024 - 13:11

Sekda Nurul Azizah Sapa Ribuan Warga di Pengajian Ning Umi Laila

Jumat, 19 Januari 2024 - 11:25

Pengajuan Penetapan Nama Pada Ijazah Muk’awanah Tak Penuhi Norma Hukum Administrasi Kependudukan : Pengadilan Harusnya Menolak

Jumat, 8 Desember 2023 - 19:29

Sikapi Pencoretan Caleg, DPC PPP Laporkan KPUD dan Bawaslu Kab. Bojonegoro ke DKPP

Rabu, 6 Desember 2023 - 12:10

Sunaryo Abuma’in : LABH PPP Layani Pendampingan dan Bantuan Hukum Gratis Pada Masyarakat

Senin, 4 Desember 2023 - 16:43

PPP Maksimalkan Peran Saksi di Setiap TPS

Berita Terbaru

PILKADA 2024

Pilkada Bojonegoro : Memilih Pemimpin Atau Penguasa ( 1 )

Kamis, 20 Jun 2024 - 12:32

PENDIDIKAN

Job And Edu Fair SMKN 1 Diserbu Peminat Kerja Bojonegoro

Selasa, 11 Jun 2024 - 11:03