Terima Tim Penilai Lomba Desa, Bupàti Minta Suport Dari Kemendes

HOME, PEMERINTAHAN552 views

BOJONEGORO. Netpitu.com – Dalam mendorong  inovasi dan motivasi di masing-masing Desa, Pemkab Bojonegoro akan memberikan stimulus bagi desa melalui lembaga BUMDES Rp. 100 juta per BUMDES.

“Untuk Bumdes yang memiliki kegiatan berbasis wisata agribisnis akan dipikirkan lebih llanjut. Karena untuk sektor pertanian sudah banyak tetapi untuk budidaya olahan itulah yang perlu kita kembangkan,” ungkap Bupati Bojonegoro DR. Hj. Anna Mu’awanah saat menerima Tim Penilai Lomba Desa Kementerian Desa dalam Transparansi Informasi Publik di Rumah Dinas, Rabu (03/10)

Bupati Bojonegoro berjanji akan segera melengkapi kekurangan apa yang menjadi tolak ukur dari penilaian Lomba Desa dalam Transparansi Informasi publik.

“Jika dianggap masih ada kekurangan kami akan sempurnakan sesegera mungkin,” ujar Bupati Bojonegoro, Anna Muawanah.

Bagaimana juara itu bisa diberikan ke Bojonegoro?. Karena juaranya bukan sekedar bikin juara, tapi juara nasional, itu memberikan banyak benefit positif bagi masyarakat dan Kepala Desa itu sendiri dalam melayani masyarakatnya.

“Desa menjadi terkenal, sehingga membangun itu bukan hanya fisiknya saja tetapi juga mentalnya dan itu merupakan kombinasi terbai,” tambah Anna Muawanah.

Bupati  Bojonegoro  juga berharap adanya suport dari Kementerian Desa terkait pembangunan yang ada di Bojonegoro, dikarenakan sekarang sedang fokus dalam pembangunan infrastuktur jalan dan jembatan.

“Hampir 61 persen infrastruktur kita rusak, dan perlu penanganan ekstra,” tegasnya.

Sementara itu, Tim Penilaian Lomba Desa Kementerian Desa, Zaini, mengatakan Tim yang terdiri dari Kementerian Desa dan Komisi Informasi Publik akan melakukan penilaian lapang di Desa Pejambon, Kecamatan Sumberjo, terkait Transparansi Informasi Publik yang dilakukan oleh Pemerintah Desa pejambon.

Menurutnya lomba desa ini sebagai amanat Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014, yang memiliki 4 kategori, yang pertama Kategori Transparansi Informasi Publik, kedua kategori pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, ketiga kategori kegiatan Padat Karya yang dilaksanakan Pemerintah Desa dan keempat kategori Inovasi Desa.

Kesemuanya itu bertujuan untuk meningkatkan kemandirian dan mengukur keberhasilan pembangunan serta pemberdayaan masyarakat desa.

(dan)