Hari Ini Sidang Gugatan PI Kembali Digelar, Penggugat Ajukan 31 Bukti

- Team

Selasa, 3 November 2020 - 08:53

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Penggugat kerjasa PI blok Cepu Bojonegoro, Agus Susanto Rismanto, dan penggugat intervensi Anwar Sholeh.

Penggugat kerjasa PI blok Cepu Bojonegoro, Agus Susanto Rismanto, dan penggugat intervensi Anwar Sholeh.

BOJONEGORO. Netpitu.com – Pengadilan Negeri ( PN ) Bojonegoro, Selasa, (03/11/2020), hari ini, kembali menggelar sidang gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) atas kerjasama penyertaan modal Participating Interest (PI) antara Pemkab Bojonegoro dan PT. Surya Energy Raya (SER). Ada sekitar 31 bukti yang akan diusung oleh penggugat dan penggugat intervensi.

Ke 31 bukti tersebut rencananya akan diserahkan jepada majelis hakim PN Bojonegoro.

Dari 31 bukti yang ada, Agus Susanto Rismanto, penggugat PI Migas blok Cepu, menyiapkan 24 bukti, dan 7 bukti lainnya diajukan oleh Anwar Sholeh, selaku penggugat intervensi.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Bukti-bukti yang disampaikan oleh penggugat ke majelis hakim mulai dari fotocopy kartu keluarga, peraturan pemerintah, hasil pemeriksaan BPK RI, hingga rekomendasi Komisi A DPRD Bojonegoro, hingga hasil koreksi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang berkaitan dengan kerjasama PI.

Dijadwalkan oleh majelis hakim yang menyidangkan perkara gugatan PMH ini, sidang kali ini merupakan sidang pembuktian legal standing penggugat dan penggugat intervensi.

Baca Juga :  Diwarnai Aksi Kejar-kejaran, Satpol PP Tuban Garuk 3 PSK

Majelis hakim PN Bojonegoro sendiri memasukkan gugatan kerjasama PI blok Cepu ini ke dalam gugatan Citizen Lawsuit atau gugatan warga negara kepada penyelenggara negara ( pemerintah ) yang dianggap lalai dalam melindungi hak-hak warga negara.

Kelalaian tersebut diibaratkan sebagai bentuk Perbuatan Melawan Hukum. Selanjutnya, Pemerintah dihukum supaya mengeluarkan kebijakan untuk menyelesaian persoalan kelalaian tersebut.

Sebelumnya, dikatakan oleh ketua majelis hakim perkara ini, Salman Al Farizi, SH. MH. gugatan cintizen lawsuit tidak diatur secara khusus dalam peraturan hukum negara. Namun dalam praktiknya, peradilan di Indonesia pernah beberapa kali menyelenggarakan pengadilan citizen lawsuit.

Untuk memperkuat kedudukan sebagai penggugat, Agus Susanto Rismanto, yang dihubungi netpitu.com melalui handphonenya mengatakan bahwa dirinya secara sah adalah waga negara Indonesia asli dan perkara yang diajukan ke pengadilan merupakan produk kebijakan penyelenggara negara yang bertentangan dengan hukum di Indonesia.

Baca Juga :  KPK Dukung Pembentukan Densus Antikorupsi

Kebijakan pemerintah Kabupaten Bojonegoro, yang menetapkan bagi hasil keuntungan dalam kerjasama penyertaan modal PI blok Cepu, sebesar 75 persen untuk PT. SER, dan 25 persen untuk Pemkab Bojonegoro, adalah tidak sesuai ketentuan peraturan perundangan Indonesia dan merugikan hak-hak rakyat.

“Dengan memberikan bagi hasil keuntungan 75 persen kepada PT. SER, sama saja Pemkab Bojonegorontelah menjual atau menghilangkan sebagaian hak-hak rakyat Bojonegoro dalam menikmati hasil pengelolaan sumber daya alam daerahnya berupa minyak dan gas bumi,” ujar Agus Susanto Rismanto.

Seharus, rakyat Bojonegoro bisa lebih merasakan hasil pengelolaan migas yang diusahakan di Bojonegoro ini. Namun karena adanya perjanjian kerjasama dengan PT. SER ini, akibatnya hak PI yang diserahkan ke daerah untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat ini tidak memenuhi harapan pemerintah (pusat).

“Itu karena 75 persen keuntungannya diberikan kepada PT. SER, sedangkan Bojonegoro hanya kecipratan keuntungan PI 25 persen. Padahal semua resiko bencana dan resiko sosialnya ditanggung oleh rakyat Bojonegoro,” tambah Agus Susanto Rismanto.

Baca Juga :  KPK Dirikan Komite Advokasi Regional Antikorupsi Daerah Jateng

Hal yang senada juga diungkapkan oleh Anwar Sholeh, ia pun menyayangkan sikap pemerintah Bojonegoro pada waktu itu (2005, red). Yang telah gegabah melakukan perikatan perjanjian kerjasama penyertaan modal PI tanpa memenuhi ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

“Akibatnya ya begini ini, rakyat Bojonegoro tetap miskin, tak berdaya dan hanya menjadi penonton pinggiran yang tetap ” ngenes “. Sementara PT. SER yang menjadi mitra kerjasama Pemkab Bojonegoro berpesta pora menikmati hasil keuntungan PI. Ini kan tidak adil,” ucap Anwar Sholeh kepada netpitu.com.

Selanjutnya, kedua warga Bojonegoto yamg menggugat kerjasama PI blok Cepu itu berharap agar majelis hakim PN Bojonegoro bertindak adil dan memberikan putusan seadil-adilnya pada perkara gugatan ini. Lantaran hak PI Kabupaten Bojonegoro selaku daerah penghasil migas merupakan hak mutlak rakyat Bojonegoro, untuk pembangunan daerah dan kesejahteraan rakyat.

(ro)

Berita Terkait

Bebani Masyarakat, Sarbumusi Bojonegoro Tolak Tapera
Ketua Sarbumusi : Usulan Kenaikan Upah Apindo Tak Hargai Keringat Buruh
Mantan Camat Padangan Kembali Dihadirkan di Persidangan Dugaan Korupsi BKKD
Putusan Banding PT Tipikor Surabaya Bebaskan Shodikin Dari Dakwaan Primair JPU
Jual Proyek Fiktif Kades Kanten Dilaporkan Ke Polisi
Anwar Sholeh Serahkan Bukti Tambahan Kasus Dugaan Pemalsuan Data Otentik
Duit BOP TPQ Diduga Mengalir Ke Kantor Kemenag Untuk Ganti Cetak Piagam
Duit BOP TPQ Lari Kemana ? Ini Pengakuan Ketua FKTPQ

Berita Terkait

Kamis, 20 Juni 2024 - 12:32

Pilkada Bojonegoro : Memilih Pemimpin Atau Penguasa ( 1 )

Senin, 10 Juni 2024 - 10:48

Masa Jabatan 408 Kades di Bojonegoro Diperpanjang 2 Tahun

Selasa, 4 Juni 2024 - 20:43

Banyak Masalah, PDIP Minta Pemerintah Batalkan PP No. 21 Tahun 2024 Tentang Tapera

Senin, 22 April 2024 - 13:11

Sekda Nurul Azizah Sapa Ribuan Warga di Pengajian Ning Umi Laila

Jumat, 19 Januari 2024 - 11:25

Pengajuan Penetapan Nama Pada Ijazah Muk’awanah Tak Penuhi Norma Hukum Administrasi Kependudukan : Pengadilan Harusnya Menolak

Jumat, 8 Desember 2023 - 19:29

Sikapi Pencoretan Caleg, DPC PPP Laporkan KPUD dan Bawaslu Kab. Bojonegoro ke DKPP

Rabu, 6 Desember 2023 - 12:10

Sunaryo Abuma’in : LABH PPP Layani Pendampingan dan Bantuan Hukum Gratis Pada Masyarakat

Senin, 4 Desember 2023 - 16:43

PPP Maksimalkan Peran Saksi di Setiap TPS

Berita Terbaru

PILKADA 2024

Pilkada Bojonegoro : Memilih Pemimpin Atau Penguasa ( 1 )

Kamis, 20 Jun 2024 - 12:32

PENDIDIKAN

Job And Edu Fair SMKN 1 Diserbu Peminat Kerja Bojonegoro

Selasa, 11 Jun 2024 - 11:03