Ratusan Guru Ngaji TPQ Bojonegoro Unjuk Rasa Kepung Kejaksaan

- Team

Rabu, 3 November 2021 - 14:23

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

BOJONEGORO. Netpitu.com – Sekitar 250 kiai guru gaji TPQ Kabupaten Bojonegoro, Rabu, 3/11/2021, mendatangi dan kepung kantor Kejaksaan negeri Bojonegoro. Mereka menuntut dibebaskanya ketua Forum Komunikasi Pendidikan Qur’an (FKPQ ) Bojonegoro, Shodikin dari tahanan Kejaksaan dan dihentikannya penyidikan dan pemeriksaan guru TPQ.

Alasannya Shodikin tidak bersalah dan tidak ada korupso dalam pelaksanaan BOP pencegahan Covid 19. Semua sudah di-SPJ-kan, dan diserahkan ke Kemenag.

Dana sebesar Rp. 1 juta yang dihimpun dari lembaga TPQ pebrtima BOP merupakan iuran atau sumbangan untuk mengurus pengajuan BOP Kemenag RI. Uang tersebut dipergunakan untuk operasional FKPQ, seperti transport, rapat koordinasi, pelatihan pembuatan SPJ.

“TPQ yang tidak mendapatkan anggaran operasional penfifikan dari pemerintah, kata koordinator lapangan unjuk rasa, M. Yasin, sudah biasa melakukan urunan ( Bahasa Jawa, iuran, ) dalam melaksanakan kegiatan bersama yang bersifat massal.

“Pak Shodikin tidak melakukan korupsi seperti yang dituduhkan kejaksaan,” ujar M. Yassin, saat orasi di depan kantor Kejaksaan negeri Bojonegoro, Rabu, 3/11/2021.

Dikatakan M. Yassin, guru-guru ngaji TPQ akan terus berjuang sampai tuntutan mereka dikabulkan oleh kejaksaan. Jika tuntutan mereka tifak dipenuhi maka akan melapor ke Kejaksaan Agung hingga Presiden.

Dalan unjuk rasa yang diikuti oleh ustad dan ustadzah Taman Pendidikan Qur’an itu, juga dibacakan surat yang ditujukan kepada Presiden Jokowi.

Kepada Presiden Jokowi, guru-guru ngaji itu meminta agar Shodikin dibebaskan dari hukuman dan penyidikan kasus dugaan korupsi BOP dihentikan oleh Kejaksaan.

Unjuk rasa guru-guru ngaji TPQ yang berlangsung sekitar 3 jam itu sempat diwarnai ketidakpuasan pengunjuk rasa. Lantaran tanggapan dari pihak Kejaksaan yang diwakili Kasi Intel Kejari, Edward, dianggap tidak memenuhi tuntutan mereka.

Akhirnya mereka pun terus melakukan unjuk rasa sampai Kepala Kejaksaan Bojonegoro sendiri yang turin menerima dan menjawab tuntutan para guru ngaji TPQ itu.

Menanggapi tuntutan pengunjuk rasa, Kepala Kejaksaan negeri Bojonegoro, Badrut Tamam, mengatakan saat dirinya masuk ke Bojonegoro, kasus yang ditangani Kejaksaan negeri Bojonegori ini sudah pada tahap penyidikan.

Sehingga bukti-bukti yang sudah diperoleh dari tim, kami tetapkan kemarin. Untuk sementara kami tetapkan saudara SDK sebagai tersangka. Penetapan tersangka berdasar fakta-fakta yang diperolrh tim. Karena Insyaallah kami sudah sesuai aturan prosedur hukum yang berlaku.

Menanggapi tuntutan agar SDK dibebaskan karena tidak bersalah, Badrut Tamam, mengatakan ini negara hukum, semua ada aturan mainnya, semua ada relnya.

Baca Juga :  Polres Tuban Terima Penghargaan Dari Kemenpan RB

“Silakan kalau bapak akan melakukan hal-hal semacam yang disampaikan tadi itu adalah sebuah tuntutan yang menurut keyakinan atau fakta-fakta yang bapak peroleh, tidak ada perbuatan-perbuatan yang sekiranya dipandang menyimpang yang Shodikin lakukan, ajukan, nanti ada ranahnya pak. Itu tempatnya dipersidangan,” ucap Badrut Tamam.

“Kalaupun ada yang dilakukan oleh tim kami ( kejaksaan, red ), atau apa yang dirasa dipandang oleh bapak apa yang kami lakukan tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, juga ada jalurnya pak. Ya itu, praperadilan, silakan. Kalau memang apa yang kami lakukan ini dianggap tidak sesuai dengan perundang-undangan. Mari semua kita lakukan dengan aturan yang ada, hati yang jernih,” tandas Badrut Tamam.

Kalaupun bapak minta dikeluarkan pak Shodikin, silakan juga ajukan ke kami, mungkin penangguhan atau apa, monggo pak. Kami semua akan melakukan kajian, kami semua juga akan melakukan prosesing. Tentunya sesuai fakta dan pertimbangan aturan hukum yang ada. Jadi semua tidak ada hal yang tertutup.

Mungkin dari bapak-bapak ada yang diperiksa saat ini, kalau ada yang dipaksa oleh penyidik kami, yang harus ngaku begini, harus memdzolimi orang a, i, u, b, semua ada jalurnya pak.

Jadi saya sebagai orang baru, siap memproses itu. Kalau memang ada dari anak buah saya, dari Kejaksaan negeri Bojonegoro melakukan hal-hal yang menyimpang, laporkan, gak apa-apa. Kita semua sama di depan hukum. Jadi tidak ada keinginan kami untuk mendzolimi pihak-pihak tertentu atau siapapun, ucap Badrut Tamam kepada dua ratus lima puluh guru ngaji TPQ sevKabupaten Bojonegoro.

Menerima jawaban Kajari atas tuntutan yang disampaikan guru-guru ngaji itu, M. Yassin, selaku Korlap unjuk rasa merasa tidak puas karena jawaban Kajari belum mampu menjawab tuntutan mereka, yaitu dibebaskan Shidikin dari tahanan Kejaksaan, dihentikannya kasus BOP dan tidak lagi periksanya guru ngaji dalam perkara yang sudah berlangsung hampir satu tahun ini.

Baca Juga :  Tim SAR Brimob Bojonegoro Evakuasi Mayat di Bendungan Gerak

Kemudian mereka pun meminta Kajari untuk juga mengusut pengadaan barang peralatan Prokes yang dilakukan perusahaan penyedia barang. Lantaran dari Rp. 6 juta uang yang telah dibayarkan ke penyedia barang tersebut peralatan yang diterima TPQ sangat minim dengan petkiraan harga barang sek7tar Rp. 3,5 jutaan. Pembelian alat Prokes ini telah diarahkan oleh FKPQ wilayah Provinsi Jawa timur yang bekerjasama CV atau perusahaan penyedia jasa.


( ro )










Berita Terkait

Idhul Adha, SMKN 1 Bojonegoro Potong 5 Ekor Sapi Qurban
Sekda Nurul Azizah Sapa Ribuan Warga di Pengajian Ning Umi Laila
Kemenag Bojonegoro Pastikan Kegiatan Belajar Mengajar di Madrasah Berjalan Normal
Kadal Ireng Bagikan 350 Takjil ke Masyarakat
Rayakan Annyversary ke 75, Persibo Dapat Hadiah Armada Bus Dari Sedulur Pitu
Pengajuan Penetapan Nama Pada Ijazah Muk’awanah Tak Penuhi Norma Hukum Administrasi Kependudukan : Pengadilan Harusnya Menolak
Sikapi Pencoretan Caleg, DPC PPP Laporkan KPUD dan Bawaslu Kab. Bojonegoro ke DKPP
PPP Maksimalkan Peran Saksi di Setiap TPS

Berita Terkait

Senin, 10 Juni 2024 - 11:47

408 Kades nek Bojonegoro Masa Jabatane Ditambahi 2 Taun

Selasa, 4 Juni 2024 - 20:43

Banyak Masalah, PDIP Minta Pemerintah Batalkan PP No. 21 Tahun 2024 Tentang Tapera

Jumat, 19 Januari 2024 - 11:25

Pengajuan Penetapan Nama Pada Ijazah Muk’awanah Tak Penuhi Norma Hukum Administrasi Kependudukan : Pengadilan Harusnya Menolak

Jumat, 8 Desember 2023 - 19:29

Sikapi Pencoretan Caleg, DPC PPP Laporkan KPUD dan Bawaslu Kab. Bojonegoro ke DKPP

Rabu, 6 Desember 2023 - 12:10

Sunaryo Abuma’in : LABH PPP Layani Pendampingan dan Bantuan Hukum Gratis Pada Masyarakat

Senin, 4 Desember 2023 - 16:43

PPP Maksimalkan Peran Saksi di Setiap TPS

Senin, 4 Desember 2023 - 08:11

Menangkan Pemilu 2024 DPC PPP Masivkan Konsolidasi, Sosialisai ke Kader di Tingkat Kecamatan dan Desa

Jumat, 1 Desember 2023 - 08:54

Jum’at Hari Ini Bawaslu Gelar Sidang Pelanggaran Administrasi Pelaporan Anwar Sholeh

Berita Terbaru

PENDIDIKAN

Job And Edu Fair SMKN 1 Diserbu Peminat Kerja Bojonegoro

Selasa, 11 Jun 2024 - 11:03

POLITIK DAN PEMERINTAHAN

408 Kades nek Bojonegoro Masa Jabatane Ditambahi 2 Taun

Senin, 10 Jun 2024 - 11:47