oleh

Inkonsisten, 11 PAC PPP di Bojonegoro Terancam Dilaporkan ke Polisi

-BERITA-31 views

BOJONEGORO. Netpitu.com – Ini pembelajaran berharga bagi politikus tingkat Kecamatan. Agar tidak gampang membuat pernyataan komitmen yang belum tentu bisa ditepati. Apalagi jika pernyataan tersebut dituangkan dalam surat dan dibubuhi meterai, tentu ada resiko hukum jika pernyataan tersebut tidak sesuai dengan kenyataan.

Hal ini disampaikan oleh K. Munawar, ketua PAC PPP Kecamatan Kanor, saat menyikapi pernyataan dukungan 21 PAC PPP yang memberikan dukungan terhadap Sunaryo Abuma’in, untuk mengusung dan siap dicalinkan menjadi ketua DPC PPP Bojonegoro.

Dari 21 PAC PPP yang telah membuat pernyataan tertulis tersebut, hanya ada 10 PAC yang konsisten terhadap pernyataannya. Sedangkan 11 PAC inkonsisten terhadap pernyataan yang sudah dibuatnya sendiri.

“Yang tidak konsisten atau yang mengkianati pernyataan sendiri maka harus siap-siap mempertanggung jawabkan perbuatannya di muka hukum. Kami sudah kordinasi dengan beliaunya ( Sunaryo Abuma’in, Red), akan menuntut secara hukum atas perbuatan pengingkaran dalam pernyataan.

Meski Muscab DPP PPP Bojonegoro telah selesai digelar pada 14 Nopember 2021 lalu, namun bagi forum komunikasi PAC PPP masih ada persoalan laporan keuangan partai yang belum bisa dipertanggungjawabkan oleh Khoirul Anam sebagai ketua DPC PPP Bojonegoro ( 2016 – 2021 ).

Harus dipahami, di dalam keuangan partai terdapat bantuan partai yang sumber anggarannya berasal dari APBD Bojonegoro. Bantuan keuangan partai harus dipertanggungjawabkan ke pemerintah pemberi bantuan dan penggunaannyapun harus sesuai dengan ketentuan peraturan.

“Lha ini mana laporan pertanggungjawaban keuangannya kok malah nggak ada,” ujar K. Munawar. Jika terpaksa, nantinya tidak tertutup kemungkinan pengelolaan keuangam partai ini pun bisa juga dilaporkan kepada aparat penegak hukum.

Diberitakan sebelumnya, Muscab DPC PPP Kabupaten Bojonegoro, yang digelar 14 Nopember 2021 lalu diikuti 28 PAC PPP se Kab Bojonegoro. Pelaksanaan Muscab super kilat dan tercepat se Indonesia. Muscab yang dipimpin DPW PPP itu dinilai telah membungkam dan merampas hak-hak peserta untuk menyampaikan pendapatnya.

Hak peserta Muscab yang menjadi forum tertinggi dalam 5 tahunan itu menjadi terbelenggu sehingga membuat matinya demokrasi dalam forum musyawarah untuk yang seharusnya digelar secara terbuka dan demokratis.

( ro )

Baca Juga :  Kasad TNI Jenderal Dudung Minta SMSI Terus Kembangkan Kode Etik Jurnalistik