Bangun Pondasi Pembangunan Berkeadilan dan Revolusi Mental

- Tim

Jumat, 4 Januari 2019 - 11:27

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Bupati Bojonegoro, DR. Hj. Anna Muawanah, SE dan Wakil Bupati Bojonegoro, Drs. Budi Irawanto, M.Pd.

Bupati Bojonegoro, DR. Hj. Anna Muawanah, SE dan Wakil Bupati Bojonegoro, Drs. Budi Irawanto, M.Pd.

BOJONEGORO. Netpitu.com – Genap 100 hari kerja Bupati Bojonegoto dan Wakil Bupati Budi Irawanto, sejumlah pencapaian kinerja diungkapkan sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja pemerintah Kabupaten Bojonegoro dibawah kepemimpinan Bupati Anna Muawanah, dan Wakil Bupati Budi Irawanto.

Sejak dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati, pada 24 September 2018, Hj. Anna Muawanah dan H. Budi Irawanto, telah menunjukkan tekad kerjanya membangun Bojonegoro dalam mensejahterakan masyarakat Bojonegorondengan konsep keadilan sosial dan bermartabat.

Diantaranya dengan membuat prioritas pembangunan dalam melaksanakan visi misi janji politiknya kepada rakyat Bojonegoro yang disampaikan pada Pilkada 2018 lalu.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Salah satu program prioritas yang kini tengah dikebut Anna -Wawan adalah menyelesaikan pembagunan infrastruktur jalan dan jembatan yang ada di 28 Kecamatan, Kabupaten Bojonegoro.

Dengan prinsip membangun sekaligus mensejahterakan, Anna-Wawan, memberikan prioritas pembangunan mulai dari Desa paling pinggir yang berbatasan dengan Kabupaten lain.

Menuntaskan perkara infrastruktur jalan dan jembatan yang menghubungkan satu Kecamatan dengan Kematan lain, Desa satu dengan Desa lainnya adalah hal penting. Lantaran selain bertujuan memeratakan pembangunan sekaligus berupaya memenuhi aspek keadilan sosial dalam pelayanan masyarakat.

Selain itu, dengan tersedianya akses infrastruktur jalan yang memadai akan membetikan dampak signifikan bagi perkembangan perekonomian masyarakat pedesaan.

Menurut rencana dalam tiga tahun ini Anna – Wawan fokus dalam penuntasan masalah infrastruktur jalan dan jembatan tersebut. Ada ketentuan jelas jenis bahan baku bangunan jalan yang akan diterapkan.

Untuk pembangunan ruas jalan poros Kecamatan dan Desa menggunakan bahan Cor beton. Dengan target pembangunan jalan hingga tahun 2021, sepanjang 813 Km.

Pada tahun anggaran 2019 ini telah dianggarkan Rp. 609,4 milyar untuk ruas jalan sepanjang 130, 91 Km.

Sedangkan untuk pembangunan Jembatan juga ditarget akan selesai hingga tahun 2021. Dan pada tahun anggaran 2019 ini ditargetkan perbaikan Jembatan sebanyak 103 buah, dengan alokasi anggaran Rp. 85, 08 milyar.

Dalam bidang pemerintahan, Bupati Bojonegoro, Anna Muawanah, telah melakukan review terhadap Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2014 yang dianggap krusial oleh perangkat penetintah Desa.

Perbub 35 tersebut dirubah atas dasar masukan dari Kepala Desa dan Perangkat Desa terkait Siltap dan Tunjangann perangkat Desa. Atas pelaksanaannya Bupati Anna mengeluarkan Peraturan bupati Nomor 45 Tahun 2018, tentang penghasilan kepala desa dan perangkat desa.

Baca Juga :  Sekretaris DPD Nasdem : Sukasdu Tidak Dipecat Tapi Diganti

Sedangkan untuk mengatur pengelolaan tanah bengkok, Bupati menerbitkan Perbup Nomor 46 Tahun 2018 tentang hasil pengelolaan tanah bengkok sebagai tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa

Lebih lanjut bagi pemerintahan Desa yang berhasil dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, Pemkab Bojonegoro memberikan reward anggaran keuangan yang disebut Dana Insentif Desa (DID).

Di bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat, pembangunan dan pembinaan dilakukan melalui pemberian dana Stimulan Rp. 100 juta kepada BUMDES yang fokus dibidang Agribisnis dan Wisata per desa 100 juta. Untuk tahun anggaran 2019 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 5 Milyar untuk 50 Bumdes.

Untuk mengangkat derajat sosial ekonomi masyarakat miskin, Bupati Anna Muawanah dan Wakil Bupati Budi Irawanto, memprogramkan pemberdayaan fakir miskin melalui usaha ekonomi produktif. Pada tahun anggaran 2019 telah dianggarkan sebesar Rp. 3 milyar dengan sasaran menyesuaikan.

Di bidang kesejahteraan masyarakat, pasangan bupati dan wakil bupati yang diusung dari Partai Kesatuan Bangsa dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini, telah memprogramkan santunan kematian bagi warga Bojonegoro, yang diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2018, Tentang Pedoman Pemberian Santunan Bagi Masyarakat Miskin, dengan besaran bantuan Rp. 2.500.000,-.

Dan pada tahun anggaran 2019 ini Pemkab telah menganggarkan bantuan santunan kematian sebesar Rp. 6 milyar.

Tak hanya itu, untuk warga miskin yang tengah mengalami sakit menahun juga medapatkan bantuan keuangan untuk perawatan dan pengobatan, dengan bantuan Rp. 1.250.000,- per orang.

Sedangkan untuk bantuan warga yang menjalani sakit menahun ini Pemkab Bojonegoro tahun anggaran 2019 ini menganggarkan alokasi dana Rp. 2,5 milyar di APBD 2019, dengan sasaran 2 ribu orang.

Yang cukup menggembirakan dalam penanganan masalah sosial di Bojonegoro ini, Bupati Anna Muawanah dan Wakil Bupati Budi Irawanto, juga memprogramkan bantuan untuk anak yatim. Dengan jumlah bantuan Rp 1,25 juta per anak yatim. Pada tahun anggaran 2019 ini setidaknya Pemkab telah menganggarkan bantuan untuk anak yatim tersebut Rp. 10 milyar, dengan asumsi sasaran 8 ribu anak yatim.

Kemudian untuk bantuan keuangan juga diberikan bagi penyandang disabilitas berat. Dengan jumlah bantuan Rp. 2 juta per orang, dan pada 2019 ini terdapat 500 orang penyandang disabilitas yang rencananya akan diberikan bantuan, dengan total anggaran Rp. 1 milyar.

Baca Juga :  Kejari Bojonegoro Tahan Syamsul Hadi Tersangka Korupsi Inspektorat Bojonegoro

Pemkab Bojonegoro dalam kepemimpinan Anna – Wawan juga telah menganggarkan program sosial Asistensi Sosial Lanjut Usia (Aslut) Terlantar, yang pada tahun 2019 ini telah dianggarkan sebesar R. 3 milyar, dengan sasaran 2 ribu orang, dengan masing masing bantuan Rp. 1,5 juta per orang.

Untuk memberikan tempat tinggal yang layak huni bagi warganya, Anna – Wawan juga memberikan program rehab rumah tidak layak huni ( bedah rumah ), dengan sasaran sebanyak 989 unit rumah. Untuk realisasi program bedah rumah ini Pemkan menyediakan anggaran pada 2019 ini sebesar Rp. 18,2 milyar.

Pada rahun 2019 ini Pemkab Bojinegoro juga merencanakan pembangunan Tempat Penitipan Anak. Yang rencananya akan dibangun pada tiga (3) titik di Kabupaten Bojonegoro.

Dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur serta berkepribadian luhur sebagaimana yang dimaksudkan dalam program Revolusi Mental Presiden Joko Widodo. Bupati Bojonegoro juga menetapkan program prioritas pembangunan di bidang keagamaan.

Diantaranya adalah Insentif ustad dan ustadah TPA/TPQ, Insentif Marbot Masjid, Insentif Jamaah Tahlil Putra dan Putri, Insentif Modin Perempuan, dan Rehab Rumah Ibadah.

Pada pemberian bantuan Insentif ustad dan ustadah TPA/TPQ ini di tahun anggaran 2019 ini ditetapkan sebesar Rp. 6 milyar. Dengan cakupan bantuan pada 5 ribu ustad dan ustadzah, dan masing -masing ustad/ustadzah menerima bantuan intensif Rp. 100 ribu per hulan atau Rp. 1,2 juta per tahun.

Sedangkan untuk Insentif Marbot Masjid ditetapkan Rp. 100 per bulan atau Rp. 1,2 juta per tahun. Dengan ketentuan satu (1) Desa satu Masjid, yang diberikan kepada 3 (tiga) petugas yaitu: 1 (satu) penjaga dan 2 petugas kebersihan.

Kemudian untuk Insentif Jamaah Tahlil Putra dan Putri yang ada di Bojonegoro akan memperoleh bantuan intensif keuangan sebesar Rp. 1 juta per tahun. Dengan ketentuan satu (1) Desa maksimal 10 jamaah jahlil.

Selanjutnya untuk Modin Perempuan yang ada disetiap Desa akan diberikan insentif sebesar Rp. 1 juta per tahun, dan pada tahun ini juga telah teranggarkan di APBD Bojonegoro.

Baca Juga :  Dugaan Kecurangan Test Pengadaan Perangkat Desa Glagahwangi Diadukan Ke DPRD

Untuk Rehab Rumah Ibadah pada tahun anggaran 2019 ini Pemkab Bojonegoro juga telah mengalokasikan anggaran sebrsar Rp. 5,5 milyar.

Salah satu program andalan Anna – Wawan dalam pencalonan bupati dan wakil bupati Bojonegoro 2018 lalu, adalsh Kartu Petani Mandiri Plus (KPM Plus). Untuk mewujudkan janjinya tersebut bupati Anna Muawanah dan Wakil Bupati Budi Irawanto akan segera dilaunching pada Januari 2019 ini.

Untuk tahun pertama realisasi KPM Plus ini Pemerintahan Anna – Wawan telah menganggarkan alokasi dana sebesar Rp. 15 milyar, untuk lahan 60 Hektare pada tahun 2019 ini.

Ada 6 point penting dalam Program Kartu Petani Manduri Plus yang wajib diketahui masyarakat Bojonegoro, yaitu :
1. Mendapatkan bantuan modal maksimal Rp10 juta Bagi setiap Rumah TanggaPetani.
2. Mendukung akses prioritas pelatihan dan pengembangan usaha di Balai Latihan Kerja bagi Petani.
3. Mendukung mendapatkan subsidi untuk pembelian pupuk, bibit dan pakan ternak bagi Petani.
4. Mendukung jaminan pembelian hasil pertanian bekerjasama dengan BUMDes dan BUMD bagi petani.
5. Mendukung asuransi gagal panen Mendapatkan 100% Premi bagi petani (AUTP) sebesar Rp. 2,5 Juta per hektare.
6. Mendukung Beasiswa untuk anak petani yang berprestasi.

Selsin KPM Plus, Anna – Wawan pada tahun 2019 ini juga meluncurkan Kartu Pedagang Produktif (KPP) pelaksanaannya yang telah diatur dengan Peraturan Bupati Nomor 54 tahun 2018 tentang Pemberdyaan Usaha Mikro Melaui Program Pedagang Produktif. Program KPP ini realisasinya akan disalurkan melalui BPR Bojonegoro untuk pedagang produktif, dan telah pula dianggarakan pada tahun anggaran 2019 ini.

Dijelaskan, manfaat kepemilikan Kartu Pedagang Produktif adalah :
1. Fasilitas Akses permodalan maksimal 25 juta dengan bunga ringan;
2. Pelatihan Kewirausahaan, Kemudahan Akses Kemitraan;
3. Kemudahan layanan perizinan usaha;
4. Bantuan pengurusan sertifikasi produk dan Fasilitasi hak patent bagi pedagang.

Sedangkan sasaran warga yang berhak mendapatkan KPP ini adalah, 1. Warga Bojonegoro berdomisili dan memiliki usaha di Bojonegoro, dan 2. Perorangan dan atau badan usaha perorangan memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

( advetorial )

Berita Terkait

Kemenag Bojonegoro Pastikan Kegiatan Belajar Mengajar di Madrasah Berjalan Normal
Kadal Ireng Bagikan 350 Takjil ke Masyarakat
Rayakan Annyversary ke 75, Persibo Dapat Hadiah Armada Bus Dari Sedulur Pitu
Pengajuan Penetapan Nama Pada Ijazah Muk’awanah Tak Penuhi Norma Hukum Administrasi Kependudukan : Pengadilan Harusnya Menolak
Sikapi Pencoretan Caleg, DPC PPP Laporkan KPUD dan Bawaslu Kab. Bojonegoro ke DKPP
PPP Maksimalkan Peran Saksi di Setiap TPS
Menangkan Pemilu 2024 DPC PPP Masivkan Konsolidasi, Sosialisai ke Kader di Tingkat Kecamatan dan Desa
Jum’at Hari Ini Bawaslu Gelar Sidang Pelanggaran Administrasi Pelaporan Anwar Sholeh