Banyak Masalah, PDIP Minta Pemerintah Batalkan PP No. 21 Tahun 2024 Tentang Tapera

- Team

Selasa, 4 Juni 2024 - 20:43

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JAKARTA. Netpitu.com – Rieke Dyah Pitaloka, anggota Dewan Perwakilan Rakyat RI, Fraksi PDI Perjuangan, meminta pembatalan Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 2024 tentang perubahan atas PP Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tapera. Hal tersebut disampaikan Rieke Dyah Pitaloka dalam rapat paripurna DPR RI, di gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 04/06,2024.

“Saya menyatakan mendukung untuk pembatalan dan penundaan PP Nomor 25 Tahun 2020 juncto  Nomor 21 Tahun 2024 tentang perubahan atas PP Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Tapera,” kata Rieke dalam interupsinya.

Baca Juga :  Sinyal Islah Dua Kubu PPP Pasca Putusan PK MA

Legislator Fraksi PDI Perjuangan itu menganggap tata kelola dana Tapera yang sebelumnya sudah berjalan masih terdapat banyak persoalan.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Politisi PDIP itupun mempertanyakan modal awal BP Tapera senilai Rp 2,5 Triliun dari APBN 2018 yang terdiri atas 2 trilyun sebagai dana kelolaan yang hasil pengelolaannya digunakan untuk pemenuhan kebuthan biaya operasional dan investasi badan tabungan perumahan rakyat secara berkelanjutan, dan Rp 500 milyar yang digunakan sebagai pemenuhan kegiatan investasi badan Tapera.

Baca Juga :  PAC PDIP Harus Hormati Rekomendasi DPP, Jika Tak Setuju Mundur Dari Pengurus

Rieke kemudian menyinggung hasil audit BPK RI pada 2021 ketika Tapera mengelola dana PNS aktif sebanyak 4.016.292 orang dengan fokus pemeriksaan di tujuh provinsi, yaitu Jakarta, Sumatera Utara (Sumut), Lampung, Jateng, DIY, Jatim, dan Bali.

Baca Juga :  Anna Muawanah dan Budi Irawanto Nyoblos di TPS Dekat Rumah

Dikatakan Rieke, ada 124.960 orang Tapera yang pensiun atau meninggal pada triwulan III 2021 belum menerima pencairan dana kepesertaan.

“Terdapat 124.960 orang pensiunan peserta Tapera karena meninggal dan pensiun, sampai triwulan III 2021 belum menerima pengembalian dana Tapera sebesar Rp 567,5 miliar,” kata Rieke.

Selain itu, terdapat 40.266 orang pesetta pensiunan ganda dengan total Tapera Rp.133 milyar, lanjut Rieke.

( ro )

Berita Terkait

Pilkada Bojonegoro : Memilih Pemimpin Atau Penguasa ( 1 )
408 Kades nek Bojonegoro Masa Jabatane Ditambahi 2 Taun
Masa Jabatan 408 Kades di Bojonegoro Diperpanjang 2 Tahun
Sekda Nurul Azizah Sapa Ribuan Warga di Pengajian Ning Umi Laila
Pengajuan Penetapan Nama Pada Ijazah Muk’awanah Tak Penuhi Norma Hukum Administrasi Kependudukan : Pengadilan Harusnya Menolak
Sikapi Pencoretan Caleg, DPC PPP Laporkan KPUD dan Bawaslu Kab. Bojonegoro ke DKPP
Sunaryo Abuma’in : LABH PPP Layani Pendampingan dan Bantuan Hukum Gratis Pada Masyarakat
PPP Maksimalkan Peran Saksi di Setiap TPS

Berita Terkait

Kamis, 20 Juni 2024 - 12:32

Pilkada Bojonegoro : Memilih Pemimpin Atau Penguasa ( 1 )

Senin, 10 Juni 2024 - 10:48

Masa Jabatan 408 Kades di Bojonegoro Diperpanjang 2 Tahun

Selasa, 4 Juni 2024 - 20:43

Banyak Masalah, PDIP Minta Pemerintah Batalkan PP No. 21 Tahun 2024 Tentang Tapera

Senin, 22 April 2024 - 13:11

Sekda Nurul Azizah Sapa Ribuan Warga di Pengajian Ning Umi Laila

Jumat, 19 Januari 2024 - 11:25

Pengajuan Penetapan Nama Pada Ijazah Muk’awanah Tak Penuhi Norma Hukum Administrasi Kependudukan : Pengadilan Harusnya Menolak

Jumat, 8 Desember 2023 - 19:29

Sikapi Pencoretan Caleg, DPC PPP Laporkan KPUD dan Bawaslu Kab. Bojonegoro ke DKPP

Rabu, 6 Desember 2023 - 12:10

Sunaryo Abuma’in : LABH PPP Layani Pendampingan dan Bantuan Hukum Gratis Pada Masyarakat

Senin, 4 Desember 2023 - 16:43

PPP Maksimalkan Peran Saksi di Setiap TPS

Berita Terbaru

PILKADA 2024

Pilkada Bojonegoro : Memilih Pemimpin Atau Penguasa ( 1 )

Kamis, 20 Jun 2024 - 12:32

PENDIDIKAN

Job And Edu Fair SMKN 1 Diserbu Peminat Kerja Bojonegoro

Selasa, 11 Jun 2024 - 11:03