BPK Temukan Indikasi 87 Pemda Bermasalah

- Team

Rabu, 4 Oktober 2017 - 03:24

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JAKARTA. Netpitu.com – Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI semester I tahun 2017 yang dirilis Selasa (3/10) kemarin menunjukkan adanya 87 pemerintah daerah yang memiliki masalah pada pengelolaan aset lancar.

Auditor Utama V BPK, Bambang Pamungkas menjelaskan dari 87 pemda itu memiliki masalah pada aset lancar berupa penggunaan kas untuk kepentingan pribadi bendahara, kas tekor, piutang belum disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, dan penyajian nilai persediaan belum berdasarkan ‘stock opname’.

Baca Juga :  Pipa Job-PPEJ Petrochina Diduga Bocor, Warga Keracunan

“Selain itu ada 136 pemda yang bermasalah dengan aset tetap berupa belum dilakukannya pencatatan atau dicatat tidak akurat dan tidak diketahui keberadaannya aset tetap antara lain seperti aset tetap tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan mesin, jalan, irigasi serta jaringan,” ungkap Bambang Pamungkas saat ditemui di Kantor BPK RI, Jakarta Pusat.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Dalam pemaparannya, Bambang juga menyatakan ada 48 pemda yang bermasalah dengan pengelolaan belanja operasi.

Baca Juga :  Pemkab Tuban Fasilitasi Hak Pekerja Yang di PHK Sepihak Oleh PT Swabina Gatra

Antara lain, berupa belanja barang berindikasi fiktif, belanja barang tidak sesuai ketentuan, serra belanja hibah tidak dipertanggungjawabkab dan tidak dapat ditelusuri.

Ketiga akun tersebut yakni Aset Tetap, Aset Lancar, dan Belanja Operasi merupakan tiga besar akun yang disajikan tidak sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2016 dengan persentase 29 persen, 19 persen, dan 10 persen.

Baca Juga :  Target PBB- P2 Terlampaui Bupati Serahkan Insentif Prestasi

Ketiga masalah itu menurut Bambang Pamungkas mengakibatkan 23 pemda atau empat persen dari 537 daerah mengalami turun opini dengan rincian 18 pemda turun dari opini wajar tanpa pengecualian (WTP) ke eajar dengan pengecualian (WDP) dan lima pemda dari WDP ke tidak memiliki opini (TMP).

“Tetapi secara keseluruhan poin LKPD mengalami peningkatan dari 58 persen pada tahun 2015 menjadi 70 poin pada 2016,” pungkas Bambang Pamungkas.

Berita Terkait

Bebani Masyarakat, Sarbumusi Bojonegoro Tolak Tapera
David FS : Entas Kemiskinan, Garpu Jatim Akan Launching 1.000 Warung UMKM
Sandiaga Uno Bicarakan Industri Kreatif di Bojonegoro
Wujudkan Kesejahteraan Rakyat Golkar Lounching Kios Baqoel Karya Berkah
Peringati Hari Koperasi Dekopinda Bojonegoro Salurkan Sembako dan Daging Kurban
Peran BumDes Dalam Peningkatan Perekonomian Rakyat
PT.Rekind Belum Selesaikan Pembayaran Pada Vendor Penyedia Makanan dan Minuman
Zakat Fitrah Tahun Ini Ditentukan Sebesar 3 Kg Beras

Berita Terkait

Senin, 10 Juni 2024 - 11:47

408 Kades nek Bojonegoro Masa Jabatane Ditambahi 2 Taun

Senin, 10 Juni 2024 - 10:48

Masa Jabatan 408 Kades di Bojonegoro Diperpanjang 2 Tahun

Selasa, 4 Juni 2024 - 20:43

Banyak Masalah, PDIP Minta Pemerintah Batalkan PP No. 21 Tahun 2024 Tentang Tapera

Senin, 22 April 2024 - 13:11

Sekda Nurul Azizah Sapa Ribuan Warga di Pengajian Ning Umi Laila

Jumat, 19 Januari 2024 - 11:25

Pengajuan Penetapan Nama Pada Ijazah Muk’awanah Tak Penuhi Norma Hukum Administrasi Kependudukan : Pengadilan Harusnya Menolak

Jumat, 8 Desember 2023 - 19:29

Sikapi Pencoretan Caleg, DPC PPP Laporkan KPUD dan Bawaslu Kab. Bojonegoro ke DKPP

Rabu, 6 Desember 2023 - 12:10

Sunaryo Abuma’in : LABH PPP Layani Pendampingan dan Bantuan Hukum Gratis Pada Masyarakat

Senin, 4 Desember 2023 - 16:43

PPP Maksimalkan Peran Saksi di Setiap TPS

Berita Terbaru