KPK Pelajari Temuan Tidak Wajar Dana Desa

- Team

Rabu, 4 Oktober 2017 - 03:28

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JAKARTA. Netpitu.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang mempelajari temuan tidak wajar Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas penggunaan dana desa oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes) tahun anggaran 2015 dan 2016.

Temuan tidak wajar tersebut terkait dengan  pemberian honorarium pendamping dana desa, yang belum dibayarkan sebesar Rp425 miliar pada tahun 2015 dan Rp550 miliar pada tahun 2016.

“Kami akan lihat dulu nanti kalau ada kerugian negara, tapi belum ketemu kickback-nya,” ujar Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang, Senin (25/9/) lalu.

Saut menuturkan atas temuan itu, pihaknya belum bisa masuk pada ranah penindakan karena belum ditemukan adanya indikasi korupsi.

Saat ini, diungkapkan Saut, pihaknya baru masuk pada ranah pencegahan, yakni melakukan pendamping penyaluran dana desa yang mencapai Rp60 triliun di tahun ini.

‎Diketahui, adanya ketidakwajaran penggunaan dana desa terungkap dalam persidangan kasus suap auditor BPK dengan terdakwa dua pejabat Kemendes Sugito dan Jarot Budi Prabowo di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta beberapa waktu lalu.

Baca Juga :  24 Jam Hilang Di Sungai Bengawan Solo, Tim SAR Belum Temukan Kastur

Ketua Tim Pemeriksa dengan Tujuan Tertentu BPK Yudi Ayodhya yang mengungkapkan ada temuan tak wajar dari penggunaan anggaran oleh Kemendes terkait pemberian honorarium pendamping dana desa tahun anggaran 2015-2016.

Hasil temuan ini juga telah diungkapkan Direktur Pemberdayaan Masyarakat Desa Kemendes Taufik Madjid dalam persidangan sebelumnya.

Taufik menyebut honor pendamping desa yang belum dibayar pada tahun 2015 sebesar Rp450 miliar dan Rp550 miliiar pada tahun 2016.Taufik kemudian melaporkan temuan itu pada Sugito dan dilanjutkan ke auditor BPK Ali Sadli.

Baca Juga :  Dishub Gencar Sosialisasikan Parkir Gratis Pada Petugas Parkir

Sementara itu, ‎KPK berhasil mengungkap dugaan suap pejabat Kemendes, Sugito dan Jarot Budi Prabowo kepada dua auditor BPK, Rochmadi Saptogiri dan Ali Sadli.

Mereka berdua memberikan uang Rp240 juta agar Kemendes dapat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK. Kini keduanya sudah ‎duduk di kursi pesakitan.

Sementara itu, Rochmadi dan Ali masih dalam tahap penyidikan. Mereka berdua juga telah ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang (TPPU) oleh KPK.

Berita Terkait

Bebani Masyarakat, Sarbumusi Bojonegoro Tolak Tapera
Ketua Sarbumusi : Usulan Kenaikan Upah Apindo Tak Hargai Keringat Buruh
Mantan Camat Padangan Kembali Dihadirkan di Persidangan Dugaan Korupsi BKKD
Putusan Banding PT Tipikor Surabaya Bebaskan Shodikin Dari Dakwaan Primair JPU
Jual Proyek Fiktif Kades Kanten Dilaporkan Ke Polisi
Anwar Sholeh Serahkan Bukti Tambahan Kasus Dugaan Pemalsuan Data Otentik
Duit BOP TPQ Diduga Mengalir Ke Kantor Kemenag Untuk Ganti Cetak Piagam
Duit BOP TPQ Lari Kemana ? Ini Pengakuan Ketua FKTPQ

Berita Terkait

Senin, 10 Juni 2024 - 11:47

408 Kades nek Bojonegoro Masa Jabatane Ditambahi 2 Taun

Selasa, 4 Juni 2024 - 20:43

Banyak Masalah, PDIP Minta Pemerintah Batalkan PP No. 21 Tahun 2024 Tentang Tapera

Jumat, 19 Januari 2024 - 11:25

Pengajuan Penetapan Nama Pada Ijazah Muk’awanah Tak Penuhi Norma Hukum Administrasi Kependudukan : Pengadilan Harusnya Menolak

Jumat, 8 Desember 2023 - 19:29

Sikapi Pencoretan Caleg, DPC PPP Laporkan KPUD dan Bawaslu Kab. Bojonegoro ke DKPP

Rabu, 6 Desember 2023 - 12:10

Sunaryo Abuma’in : LABH PPP Layani Pendampingan dan Bantuan Hukum Gratis Pada Masyarakat

Senin, 4 Desember 2023 - 16:43

PPP Maksimalkan Peran Saksi di Setiap TPS

Senin, 4 Desember 2023 - 08:11

Menangkan Pemilu 2024 DPC PPP Masivkan Konsolidasi, Sosialisai ke Kader di Tingkat Kecamatan dan Desa

Jumat, 1 Desember 2023 - 08:54

Jum’at Hari Ini Bawaslu Gelar Sidang Pelanggaran Administrasi Pelaporan Anwar Sholeh

Berita Terbaru

PENDIDIKAN

Job And Edu Fair SMKN 1 Diserbu Peminat Kerja Bojonegoro

Selasa, 11 Jun 2024 - 11:03

POLITIK DAN PEMERINTAHAN

408 Kades nek Bojonegoro Masa Jabatane Ditambahi 2 Taun

Senin, 10 Jun 2024 - 11:47